DEMOCRAZY.ID – Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, kembali melontarkan kritik terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia.
Ia menilai kekayaan alam yang seharusnya menjadi modal utama kesejahteraan rakyat justru masih banyak dieksploitasi dan dibawa ke luar negeri.
Amien menyampaikan pandangan tersebut dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Amien Rais Official. Pernyataan itu dikutip pada Selasa (18/8/2026).
Ia menggambarkan aktivitas pengangkutan sumber daya alam Indonesia sebagai sesuatu yang berlangsung terus-menerus tanpa pengawasan yang menurutnya memadai.
“Lihatlah ibu-ibu dan bapak-bapak, bagaimana natural resources kita, sumber daya alam kita itu diangkut ke luar negeri siang, malam, sore, pagi, tiap hari tanpa ada yang melarang, tanpa ada yang menghentikan,” ujar Amien.
Menurut mantan Ketua MPR tersebut, persoalan pengelolaan SDA tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Pemerintah daerah, kata dia, juga memiliki posisi penting karena memiliki kewenangan dalam tata kelola wilayah dan sumber daya di daerah masing-masing.
Amien kemudian melontarkan kritik terhadap jajaran pemerintah, mulai dari kepala daerah hingga presiden.
“Karena apa? Gubernurnya, bupatinya, walikotanya, dan presidennya memang hanya thingak-thinguk. Sudah tahu, tapi begini terus,” katanya.
Istilah thingak-thinguk yang digunakan Amien merujuk pada sikap hanya melihat atau mengetahui suatu persoalan tanpa mengambil tindakan yang menurutnya cukup untuk menyelesaikannya.
Kritik Amien tidak berhenti pada persoalan eksploitasi SDA.
Ia mengaitkannya dengan makna kemerdekaan Indonesia yang pada 2026 memasuki usia 81 tahun.
Menurut Amien, Indonesia memang telah merdeka secara politik sejak 1945.
Namun, ia mempertanyakan apakah kemerdekaan tersebut telah membuat rakyat benar-benar berdaulat dalam menentukan arah pengelolaan negara dan kekayaan alam.
“Bahwa kita ini sudah merdeka 81 tahun, tapi kita tetap belum berdaulat ya. Are you free? Yes, we are already free. But are you sovereign? Apa kamu berdaulat? Jawabannya not yet. Belum,” ujar dia.
Dalam pandangannya, kedaulatan tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan.
Kedaulatan juga berkaitan dengan kemampuan negara mengendalikan sumber daya strategis serta memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Karena itu, Amien menyoroti pengaruh kelompok-kelompok berkekuatan ekonomi dan politik yang ia sebut sebagai oligarki dan mafia.
Menurut dia, keberadaan kelompok tersebut dapat memengaruhi proses pengambilan kebijakan dan menentukan arah pengelolaan sumber daya nasional.
Ia pun mempertanyakan sejauh mana pemerintah dapat menjalankan kepentingan rakyat apabila kebijakan negara masih dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu.
Bagi Amien, peringatan Hari Kemerdekaan seharusnya tidak hanya menjadi momentum untuk merayakan usia Republik Indonesia yang telah mencapai 81 tahun.
Momentum tersebut, kata dia, juga perlu digunakan untuk mengevaluasi apakah rakyat telah benar-benar memperoleh manfaat dari kemerdekaan dan apakah negara mampu mengelola kekayaan alamnya secara mandiri.
Kritik itu pada akhirnya bermuara pada pertanyaan mengenai siapa yang paling menikmati hasil eksploitasi kekayaan alam Indonesia.
Amien menilai kemerdekaan belum memiliki makna sepenuhnya apabila masyarakat belum merasakan manfaat yang adil dari sumber daya yang berada di wilayah Indonesia.
Ia juga menekankan bahwa persoalan tersebut membutuhkan keberanian politik pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan pengelolaan SDA tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi bagi kelompok tertentu, tetapi memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.
“Belum berdaulat,” menjadi penekanan Amien ketika menggambarkan kondisi yang menurutnya masih dihadapi Indonesia setelah 81 tahun merdeka.