DEMOCRAZY.ID – Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari, menyebut bahwa cara Presiden Prabowo Subianto menjalankan roda pemerintahan penuh dengan masalah.
Dikatakan Feri, pembentukan Kabinet Bayangan bukan dimaksudkan untuk menggantikan pemerintahan yang sah.
Menurutnya, keberadaan kabinet tersebut justru ingin menunjukkan bahwa negara dapat dikelola dengan struktur yang lebih sederhana sehingga anggaran bisa lebih banyak diarahkan untuk kepentingan rakyat.
Feri mengungkapkan, rapat perdana Kabinet Bayangan hanya menghabiskan anggaran sekitar Rp2 juta.
Biaya tersebut digunakan untuk kebutuhan makan dan sewa gedung.
“Beban uang negara tidak diperuntukkan untuk gaji menteri tapi uangnya bisa dipakai untuk rakyat,” ujar Feri, Minggu (9/8/2026).
Ia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan pelaksanaan rapat kabinet pemerintah yang melibatkan banyak pejabat.
“Coba bayangkan, kami rapat perdana cuma mengeluarkan uang 2 juta untuk makan dan sewa gedung,” tukasnya.
Lanjut Feri, pemerintah telah memiliki fasilitas gedung sehingga pelaksanaan rapat kabinet semestinya dapat dilakukan secara lebih efisien.
“Negara sudah punya gedung, ini rapat 110-an lebih kabinet paripurna, tahu berapa macet jalan gara-gara wing-wing dan tetot-tetot ke pejabat itu?” Feri menuturkan.
“Berapa biaya makan sarapan mereka dan makan malam mereka dalam rapat kabinet itu? Bagaimana repotnya para staffing di istana dalam melayankan?” tambahnya.
Feri juga mengkritik pola rapat kabinet yang menurutnya lebih banyak diisi dengan pidato Presiden Prabowo.
“Paling nggak rapatnya banyak, tetapi hanya mendengarkan pidato presiden,” sesalnya.
Ia menekankan bahwa rapat kabinet seharusnya menjadi ruang bagi para menteri untuk menyampaikan persoalan sekaligus menawarkan solusi, bukan hanya mendengarkan arahan panjang.
“Orang kalau ngurus negara itu, begini, kita ada masalah ini. Bagaimana pendapat menteri? Apa solusi Anda? Ini pidato kayak ceramah,” tegasnya.
Kata Feri, durasi pidato Presiden yang panjang berpotensi membuat peserta maupun masyarakat merasa jenuh.
“Ceramah saja tidak sepanjang itu. Tiga jam, ada lima jam, dan segala macam. Bahwa memang secara ketatanegaraan, presiden itu adalah the power to persuade. Mengajak orang banyak, meyakinkan orang banyak,” terangnya.
“Tapi kalau persuasinya tiap tiga jam sekali, itu kepanjangan. Orang jadi jenuh dan bosan,” sambung dia.
Lebih jauh, Feri mengklaim gaya komunikasi tersebut turut memunculkan respons negatif dari sebagian masyarakat.
“Lihat betapa banyak masyarakat sekarang sedang mengolok-olok presiden,” bebernya.
Ia kemudian melontarkan kritik menohok terhadap cara Presiden Prabowo menyampaikan gagasan dan kebijakan.
“Karena presiden itu logikanya nggak nyambung, matematika saja tidak selesai, apalagi urusan yang lain, karena negara harus dibangun dengan logika berkonstitusi,” timpalnya.
Feri menekankan pentingnya pemahaman terhadap konstitusi dalam menjalankan pemerintahan.
Ia mengaku memiliki latar belakang keilmuan yang berkaitan dengan tafsir konstitusi.
Feri selanjutnya berbicara mengenai bagaimana konstitusi semestinya menjadi pijakan dalam mengambil kebijakan negara.
“Tafsirnya apa berkonstitusi, karena saya fokus saya ilmu tafsir konstitusi ya, tafsir konstitusi itu mudah bang, sudah ada catatan semua, sudah ada pandangan founding fathers kita,” sebutnya.
“Kalau mau pakai itu, jangan semua dialas bahwa ini demi kebaikan orang banyak, itu namanya ultranasionalisme,” lanjut Feri.
Lebih jauh, Feri mengaitkan konsep ultranasionalisme dengan sejumlah pemimpin dalam sejarah dunia.
“Tahu apa pemimpin yang selalu berpidato ultranasionalisme? Namanya Hitler, Mussolini, itu ujungnya (tragis),” kuncinya.