Benarkah Kapolri Bakal Digeser ke BIN atau Menko Polhukam? Ini Bocorannya!

DEMOCRAZY.ID — Peta spekulasi mengenai dinamika di tubuh Kepolisian Republik Indonesia kembali memanas.

Jurnalis senior Hersubeno Arief membeberkan analisis terbaru terkait potensi pergeseran posisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang disebut-sebut bisa ditarik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ke dalam jajaran eksekutif Kabinet Merah Putih jika rencana pergantian benar-benar dieksekusi.

Skenario Akomodasi Politik: Meniru Jejak Budi Gunawan hingga Posisi Menko Polhukam

Menurut pengamat yang akrab disapa Hersu ini, rotasi atau pencopotan seorang Kapolri di lingkaran kekuasaan tinggi tidak pernah berjalan secara kaku tanpa kalkulasi kompromi.

Pemerintah diprediksi akan menyiapkan skema soft landing melalui penawaran posisi strategis bagi Listyo Sigit agar transisi kepemimpinan tetap berjalan mulus.

“Jadi kalau toh katakanlah akhirnya ini Prabowo mengganti Listyo Sigit, ya kemungkinan besar itu ada kompensasinya, menarik Listyo Sigit masuk ke dalam jajaran kabinetnya,” ujar Hersubeno Arief melalui kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip Jumat (7/8/2026).

Baca Juga

Bongkar Dugaan Cacat Hukum Dokumen Pendidikan: Surat Keterangan Lulus Gibran Resmi ‘Digugat’ ke PTUN, Jabatan Wapres Kian Terancam!

Hersu mencontohkan preseden sejarah politik masa lalu, seperti dinamika yang dialami oleh Budi Gunawan.

Kendati batal dilantik sebagai Kapolri akibat persoalan hukum yang kemudian dimenangkannya melalui praperadilan, Budi Gunawan pada akhirnya tetap diakomodasi masuk ke dalam lingkar inti kekuasaan negara sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Kendati demikian, Hersu menilai bahwa penempatan pada posisi sekelas Kepala BIN untuk figur Listyo Sigit memiliki kerawanan tersendiri, mengingat faktor kedekatan personal sang jenderal dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang kerap menjadi sorotan faksi-faksi politik tertentu.

Oleh karena itu, alternatif posisi lain yang dinilai masuk akal adalah pos jabatan sekelas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) atau pos strategis setingkat menteri lainnya.

Baca Juga

Bikin Satu Indonesia Syok! Pengamat Bongkar Habis-Habisan Jejak Kekayaan Triliunan Keluarga Solo

“Jadi pasti itu akan ada nego-nego ya bagaimana dari sisi Pak Prabowo dan bagaimana dari sisi kepentingan Pak Listyo Sigit sendiri, dan juga tentu Pak Jokowi,” tandas Hersu.

Istana dan Komisi III DPR Kompak Bantah Isu Surpres

Di tengah riuhnya spekulasi dan kalkulasi politik para pengamat di ruang publik, pihak pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kembali menegaskan bahwa dokumen Surat Presiden (Surpres) mengenai pergantian Kapolri yang sempat beredar luas di tengah masyarakat adalah informasi bohong (hoaks).

Pernyataan senada juga datang dari parlemen. Komisi III DPR RI memastikan bahwa hingga detik ini belum ada draf atau pengajuan Surpres apa pun dari istana terkait rotasi pimpinan Korps Bhayangkara.

Baca Juga

Ungkit Soal Pasar Pramuka, Rizal Fadillah: Pratikno Harus Dicopot dan Diperiksa Terkait Polemik Ijazah Jokowi!

Sementara itu, menanggapi derasnya arus isu yang menerpa institusinya, Jenderal Listyo Sigit Prabowo memilih bersikap tenang dan tegak lurus.

Ia menegaskan bahwa urusan pengangkatan dan pemberhentian pucuk pimpinan Polri sepenuhnya merupakan hak prerogatif mutlak Presiden, serta memastikan seluruh jajaran kepolisian tetap fokus menjalankan tugas pengamanan tanpa terganggu oleh dinamika politik di luar.