‘Pemerintah Pesta-Rakyat Cuci Piring’ Guru Besar UGM Semprot Habis-Habisan Kenaikan Tukin TNI-Kemenhan: Lukai Hati Rakyat!

DEMOCRAZY.ID – Ketika guru honorer masih mengelus dada melihat slip gaji, ribuan prajurit dan aparatur pertahanan justru baru saja mendapat kabar gembira dari Istana.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres No. 42/2026 dan Perpres No. 43/2026 resmi menaikkan indeks tunjangan kinerja (tukin) TNI serta Kementerian Pertahanan (Kemhan) secara drastis, melompat dari 70 persen menjadi 90 persen.

Ketok palu ini membuat publik kian meradang di tengah perbandingan pahit, ketika ruang markas dilimpahi anggaran, sementara ruang-ruang kelas masih dibiarkan merana.

Lantas, apa sebenarnya kalkulasi teknis dan politik anggaran di balik langkah berani Presiden Prabowo ini, dan bagaimana pemerintah menjawab jeritan para pendidik?

Baca Juga

Bongkar Habis Taktik Jokowi Pelihara Orang-Orang ‘Bayaran’ Demi Kelancaran Dinasti!

Mengapa Tukin TNI dan Kemenhan Dinaikkan?

Pemerintah menegaskan kenaikan tukin bagi prajurit TNI dan pegawai Kemhan berpatokan pada capaian nyata di lapangan.

Berdasarkan hasil asesmen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) instansi tersebut dinilai berhasil memenuhi kualifikasi evaluasi Reformasi Birokrasi sehingga berhak mendapatkan peningkatan indeks.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengungkap bahwa indeks tukin sektor pertahanan sudah tidak mengalami perubahan sejak tahun 2018.

Penyesuaian ini dinilai krusial karena kementerian dan lembaga lain telah lebih dulu menerima kenaikan hak finansial serupa.

Baca Juga

Titik Balik Kehancuran Dinasti? Ini Yang Akan Terjadi Jika Jokowi Berhenti Safari Politik dan Besarkan PSI!

“Kebijakan ini merupakan bagian dari mekanisme penilaian yang dilakukan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Rico.

Selain faktor remunerasi, pemerintah menyebut kenaikan tukin merupakan bentuk apresiasi terhadap beban tugas prajurit TNI dan pegawai Kemhan.

Pasalnya mereka tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara, tetapi juga terlibat dalam operasi di wilayah rawan, penanganan bencana, hingga mendukung berbagai program strategis nasional.

Publik Pertanyakan Prioritas Anggaran Pemerintah

Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Gabriel Lele, mengatakan bahwa publik memiliki alasan yang masuk akal untuk mempertanyakan kebijakan tersebut. Mengingat kenaikan diberikan secara berbeda dan paling besar kepada sektor pertahanan.

Baca Juga

Eks Pengacara Roy Suryo: Jokowi Pilih Main ‘Raja-Rajaan’ Karena Sadar Tak Punya Panggung Akademis!

“Publik secara luas punya alasan yang masuk akal untuk mengkritisi, mempertanyakan kebijakan itu,” tegas Gabriel, Selasa (4/8/2026).

Menurut Gabriel, publik tidak hanya mempersoalkan besaran kenaikan tukin namun mempertanyakan alasan pemerintah memprioritaskan Kemhan dan TNI.

Apalagi kenaikan dilakukan di tengah tuntutan peningkatan kesejahteraan guru, dosen, hingga tenaga kesehatan.

Kebijakan itu dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai arah prioritas belanja negara.

Baca Juga

PSI Semprot Denny Indrayana: Yang Berhak Pecat Mas Gibran Itu Cuma Rakyat!

“Kenapa Kemhan? Kenapa bukan kementerian misalnya Kementerian Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Tinggi yang menyasar katakanlah para guru, tenaga kesehatan,” ujar dia.

Jika kemudian pemerintah memang ingin meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), semestinya kebijakan itu diterapkan secara menyeluruh atau dilakukan bertahap dengan peta jalan yang jelas.

Selain itu pemerintah perlu menjelaskan dasar kajian dan tahapan pelaksanaan yang jelas agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Kalau beliau memang peduli dengan kesejahteraan ASN supaya mereka bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik, ya harusnya dibuat diberikan kepada semuanya dong,” katanya.

Baca Juga

Ini Alasan Konyol UGM Tetap Sembunyikan Ijazah Jokowi Meski Terus Digugat Roy Suryo

Belum lagi menyoal kondisi fiskal negara yang saat ini sedang menghadapi tekanan. Oleh sebab itu setiap kebijakan belanja harus disusun secara hati-hati.

Keadilan Anggaran Dipertanyakan

Kenaikan tukin TNI ini turut memunculkan kritik terkait arah prioritas anggaran pemerintah.

Ketua Caksana Institute, Wasingatu Zakiyah, menilai kebijakan tersebut harus dilihat dalam kerangka keadilan distributif, bukan sekadar memenuhi kebutuhan satu sektor.

Menurutnya, negara wajib memastikan peningkatan kesejahteraan aparat pertahanan tidak mengurangi komitmen terhadap sektor pendidikan yang telah diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945.

Baca Juga

Alasan Paling Menggelikan Abad Ini! UGM Berdalih Lupa Cantumkan Tanggal Pengesahan di Ijazah Jokowi karena Ada Hal Lebih Penting

Zaki menegaskan prioritas anggaran harus disusun secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan jangka panjang.

“Harus dipastikan bahwa peningkatan kesejahteraan aparat pertahanan tidak mengorbankan komitmen negara terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik,” kata Zaki.

Disampaikan Zaki, alasan tingginya risiko tugas TNI maupun kebutuhan menjaga profesionalisme memang dapat dipahami.

Namun, kenaikan tukin semestinya menjadi bagian dari reformasi sistem remunerasi ASN secara menyeluruh, bukan kebijakan yang berjalan secara parsial.

Baca Juga

Alasan Licik di Balik Larangan Roy Suryo Periksa Langsung Ijazah Jokowi

“Nggak bisa tiba-tiba kemudian dinaikkan begitu saja. Kalau misalnya ini kan kenaikannya parsial,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa memperkuat pertahanan dan meningkatkan kualitas pendidikan bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan.