DEMOCRAZY.ID – Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah, bicara mengenai dinamika politik nasional belakangan ini menunjukkan persaingan kekuatan politik yang semakin terbuka.
Salah satu yang disentil Rizal ialah hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang menurutnya memunculkan sejumlah implikasi politik.
Rizal mengaitkan hasil survei tersebut dengan perkembangan hubungan antarpartai politik serta posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah konstelasi politik nasional.
Bahkan, ia menekankan kondisi saat ini menjadi momentum yang tepat untuk mendorong wacana pemakzulan Gibran.
Rizal mengatakan bahwa hasil survei SMRC yang menempatkan elektabilitas PSI di atas ambang batas parlemen, sementara PAN berada di bawahnya.
Baginya, hasil tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang berkembang.
“Permainan politik menunjukkan semakin terbukanya persaingan. Survey Saiful Mujani Reasearch Consulting (SMRC) yang berkualifikasi main-main mengangkat elektabikitas PSI di atas 4 persen dan menurunkan PAN diangka 2 persen,” ujar Rizal, Minggu (2/8/2026).
Ia juga menyinggung pernyataan Saiful Mujani beberapa waktu lalu yang menurutnya menjadi petunjuk mengenai keberpihakan politik.
“Meski tidak perlu serius ditanggapi oleh kader PAN namun pernyataam Saiful Mujani bulan Maret 2026 tentang perlunya masyarakat melakukan konsolidasi untuk menggulingkan Prabowo, menjadi indikasi di pihak mana ia berada,” tukasnya.
“Ia berada di pihak Jokowi yang telah sukses menipu rakyat dengan kemenangan palsu melalui awalan dari hasil survey-survey Mujani,” sambung dia.
Rizal kemudian mengaitkan meningkatnya elektabilitas PSI dengan peran Presiden ke-7 RI Jokowi.
Menurutnya, PSI kini menjadi kendaraan politik untuk memperkuat posisi Gibran.
“Kini Jokowi sendiri sedang menunggangi PSI untuk menyukseskan Gibran. Sang Ketum Kaesang memfasilitasi 100 persen,” ucapnya.
Ia melihat bahwa target politik yang dibangun adalah mengantarkan Gibran menuju kontestasi Pilpres 2029.
“Nampaknya sudah kuat tekad bahwa Gibran harus menjadi Presiden pada tahun 2029,” jelasnya.
Bahkan, Rizal menduga ada upaya mencari celah agar Gibran bisa naik lebih cepat.
“Bahkan, ia tengah mencari celah agar dapat naik sebelumnya sebagaimana diksi Mujani konsolidasi menggulingkan Prabowo,” imbuhnya.
Rizal juga kembali menyinggung polemik yang mengiringi pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Ia menyebut sejak awal muncul penolakan dari sebagian masyarakat.
“Sejak terpilih sebagai Wapres, rakyat berteriak bahwa Gibran adalah anak haram konstitusi,” cetusnya.
Selain itu, ia juga mengungkit putusan etik yang pernah dijatuhkan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari.
“Sang paman Anwar Usman kena sanksi MKMK dan terpental dari kursi,” Heru menuturkan.
“Begitu juga dengan tangan Ketua KPU Hasyim Asy’ari terpotong DKPP untuk pelanggaran PKPU dan susila,” tambahnya.
Rizal turut menaruh perhatiannya polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran.
“Terakhir soal pendidikannya ikut dimasalahkan. Gibran tidak memiliki ijazah SMA dan surat penyetaraan Dikdasmen dinilai abal-abal dan tidak sesuai dengan persyaratan menurut undang-undang,” bebernya.
Berangkat dari pandangannya tersebut, Rizal menyatakan Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana diatur dalam konstitusi.
“Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan. Konstelasi politik yang berkembang membuka ruang bagi pemakzulan Gibran saat ini juga,” terangnya.
Kata dia, sejumlah partai politik memiliki kepentingan yang berbeda terhadap posisi Gibran sehingga peluang terbentuknya dukungan politik dinilai cukup besar.
Rizal menyebut PDIP, PAN, NasDem, PKB hingga Demokrat berpotensi memiliki sikap yang berbeda terhadap keberlanjutan posisi Gibran sebagai wakil presiden.
Rizal berpandangan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki posisi strategis apabila ingin mendorong konsolidasi politik di parlemen.
Lanjut dia, jika konsolidasi itu berhasil dilakukan, peluang pemakzulan Gibran akan semakin besar.
“Jika Prabowo mengkonsolidasikan partai-partai di DPR, maka DPR diprediksi akan setuju Gibran dimakzulkan,” tegasnya.
Ia juga mengatakan bahwa komposisi pimpinan Mahkamah Konstitusi dan MPR menjadi faktor yang turut memengaruhi konstelasi politik.
Lebih jauh, Rizal menilai momentum politik saat ini menguntungkan bagi upaya pemakzulan Gibran.
“Peta politik sangat mendukung pemakzulan Gibran. Momennya bagus,” terangnya.
Ia bahkan menegaskan posisi Prabowo akan semakin kuat apabila mengakomodasi aspirasi yang menurutnya berkembang di masyarakat.
“Kedudukan Prabowo akan menguat jika mampu memperjuangkan aspirasi rakyat yang tidak rela dan semakin muak atas tingkah laku Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden,” tandasnya.
“Pertanyaannya ialah apakah Prabowo itu masih menjadi hamba sahaya Jokowi atau pemimpin yang sudah mampu berdiri sendiri? Rakyat sangat gemas dan cemas dengan sikapnya selama ini,” kuncinya.