Alasan Rahasia Presiden Tak Berani Ganti Kapolri & Panglima TNI! Ada Perjanjian Maut Yang Bikin Prabowo Tak Berkutik?

DEMOCRAZY.ID — Panggung politik nasional kembali dihangatkan oleh analisis tajam dari pengamat politik kenamaan, Rocky Gerung.

a blak-blakan menguliti alasan di balik sikap Presiden Prabowo Subianto yang hingga kini masih mempertahankan sejumlah pejabat strategis di lingkaran pertahanan dan keamanan, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Di tengah derasnya desakan publik agar Istana segera melakukan perombakan (reshuffle) kabinet menyusul anjloknya tingkat kepuasan masyarakat, Rocky menegaskan bahwa keengganan Prabowo mencopot para petinggi tersebut bukanlah karena faktor ketakutan, melainkan terikat oleh etika komitmen politik masa lalu.

Bukan Soal Takut, Prabowo Diduga Hormati Perjanjian Politik

Menanggapi spekulasi yang beredar di ruang publik, Rocky secara tegas menepis anggapan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki nyali atau kewenangan untuk mengganti jajaran pimpinan TNI dan Polri.

Menurutnya, posisi kepala negara memiliki legitimasi penuh untuk merombak formasi kapan saja.

Baca Juga

Gelar Baru Jokowi! Tokoh Adat Kerajaan NTT Resmi Nobatkan Sang Mantan Presiden Jadi ‘Raja Timur’

Jika hingga saat ini kursi kepemimpinan Polri dan TNI belum tersentuh rotasi, hal itu murni disebabkan oleh adanya ikatan moral dan komitmen politik yang masih dijunjung tinggi oleh sang presiden.

“Tidak mungkin dia takut. Dia presiden, kok. Jadi, kalau dikatakan takut, artinya ada perjanjian yang mesti dia hormati. Kalau dia langgar perjanjian itu, maka dia dianggap tidak etik,” ujar Rocky Gerung, dikutip Sabtu (1/8/2026).

Kendati demikian, Rocky mengingatkan bahwa sebuah kesepakatan politik tidak bersifat absolut dan abadi.

Ada batas toleransi waktu yang harus dievaluasi, terutama ketika kinerja para pemegang jabatan tersebut justru mulai menghambat efektivitas jalannya roda pemerintahan secara keseluruhan.

Baca Juga

Pengacara Lempar Pertanyaan Besar: Kalau Ijazah Jokowi Ternyata Dinyatakan Palsu, Indonesia Mau Apa?

“Kalau sudah dua tahun, kapasitas dari mereka yang bikin perjanjian tidak memungkinkan presiden tampil secara efektif, ya mesti dibongkar perjanjian itu,” tegasnya.

Alarm Kepuasan Publik Anjlok Tajam ke Angka 51,1 Persen

Isu perombakan kabinet ini berhembus semakin kencang seiring dengan rilis data survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan tercatat merosot drastis dari angka 81 persen pada akhir tahun lalu, kini anjlok tajam menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.

Anjloknya kepuasan publik tersebut disinyalir kuat berkaitan langsung dengan persepsi negatif masyarakat terhadap penanganan sektor ekonomi, dinamika politik, hingga stagnasi penegakan hukum di bawah kendali pejabat-pejabat saat ini.

Baca Juga

Putusan PTUN Jakarta: Banding UGM Ditolak Mentah-Mentah, Ijazah Jokowi Wajib Dibuka ke Publik!

Di sisi lain, respons normatif sempat disampaikan oleh pihak Istana.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebutkan bahwa jika ke depannya ada wacana reshuffle, fokus utamanya kemungkinan besar sebatas mengisi pos-pos kementerian atau lembaga yang kosong akibat ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya.

Kendati Istana tampak berhati-hati merespons desakan perombakan, desakan publik dan suara-suara kritis seperti yang disuarakan Rocky Gerung terus mendesak agar Presiden Prabowo berani keluar dari bayang-bayang komitmen masa lalu demi menyelamatkan masa depan pemerintahannya.

Baca Juga

Geger Pengakuan Mantan Sahabat! Borok ‘Kebohongan’ Jokowi Dibongkar Habis-Habisan