Singgung Putusan MK dan MA, Mahfud MD Desak Polri Usut Tuntas ‘Laporan Pidana’ Terkait Ijazah Gibran!

DEMOCRAZY.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) periode 2019–2024 Mahfud MD mendesak agar polemik mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka diselesaikan secara tuntas guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Menurut Mahfud, penyelesaian menyeluruh dalam perkara tersebut perlu mencakup penjatuhan sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk lembaga penyelenggara pemilihan umum seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Bukan karena apa kemarahan, sentimen kepada KPU, Depdikbud dan sebagainya, tetapi ini supaya dijatuhi sanksi ya, sanksi hukum,” ujar Mahfud kepada CNN Indonesia TV, Selasa (17/11/2026).

Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut berpandangan bahwa penegakan sanksi hukum sangat diperlukan menyusul adanya fakta persidangan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Ia menilai produk hukum yang dikeluarkan kedua lembaga peradilan tertinggi tersebut merupakan notoire feiten atau fakta yang sudah diketahui umum sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi.

“Kalau dari rangkaian peristiwanya sengaja, supaya dijatuhi sanksi agar keadaban kita ke depan orang tidak bisa lagi main kantor pemerintah untuk mengeluarkan sesuatu yang bukan sebenarnya, tidak boleh membiarkan KPU membuat aturan sendiri tanpa keterbukaan kepada publik,” terang Mahfud.

Dorong Tindak Lanjut Laporan Pidana di Mabes Polri

Sejalan dengan pandangan tersebut, Mahfud menilai laporan-laporan dari masyarakat yang telah dilayangkan ke Markas Besar (Mabes) Polri terkait dugaan tindak pidana dalam proses administrasi pendidikan tersebut patut untuk diproses lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

“Laporan-laporan masyarakat yang disampaikan ke Mabes untuk ditindak hukum pidananya itu menurut saya layak dilanjutkan oleh polisi karena indikasinya sudah ada agar ke depannya enggak ada lagi orang melakukan hal seperti ini,” tutupnya.

Latar Belakang Putusan MK dan MA

Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menjadi sorotan menyusul terbitnya dua putusan lembaga peradilan pada tahun 2026.

Pertama, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menerangkan bahwa tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran yang setara dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.

Kedua, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 yang menyatakan tidak sah serta batal demi hukum surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA yang bersangkutan.

Artikel terkait lainnya