Guru Besar Unair Beberkan Cara Jokowi-Gibran Raup Simpati Publik Lewat Drama ‘Korban Ketidakadilan’

DEMOCRAZY.ID – Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair), Prof. Henri Subiakto, menyoroti strategi komunikasi politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan putranya, Gibran Rakabuming Raka.

Henri menilai Jokowi dan Gibran memiliki kemampuan mengemas citra di hadapan publik melalui strategi yang dalam ilmu komunikasi dikenal sebagai impression management.

Menurutnya, strategi tersebut membuat seseorang dapat menampilkan kesan seolah-olah tidak memiliki persoalan, tidak bersalah, bahkan menjadi pihak yang diperlakukan tidak adil.

Hal itu disampaikan Henri saat membahas dinamika politik Jokowi dan Gibran dalam sebuah siniar.

“Ya, kita melihat bahwa Gibran itu dan Pak Jokowi itu politisi. Ya, dia lebih kita lihat sebagai politisi. Politisi tentu saja punya banyak sekali trik-trik untuk bagaimana mengemas impression management, istilahnya impression management,” kata Henri dikutip dari YouTube, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, impression management merupakan upaya membentuk kesan tertentu di hadapan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Henri menilai ada upaya menampilkan diri seolah-olah tidak bersalah dan menjadi korban ketidakadilan.

“Tampil seolah-olah dia sebagai orang yang tidak ada masalah, seolah-olah tidak bersalah, sampai tidak ada minta maaf kan, tidak ada sampai sekarang. Kemudian dia juga menunjukkan sesuatu yang seolah-olah dia dizolimi. Ini bagian dari impression management,” ujarnya.

Henri kemudian mengingatkan masyarakat agar tidak hanya melihat penampilan yang ditunjukkan para politisi di ruang publik.

Ia mengajak masyarakat menggunakan pendekatan kritis untuk membaca berbagai peristiwa politik, termasuk membedakan citra yang dibangun dengan realitas yang terjadi.

Menurut Henri, pendekatan kritis dalam ilmu sosial tidak sekadar menuntut objektivitas, tetapi juga memiliki nilai-nilai yang diperjuangkan.

Ia menyebut demokrasi, keadilan, dan pengungkapan kebenaran sebagai nilai yang menjadi bagian dari paradigma tersebut.

“Saya sering dikritik bahwa, woh ini profesor tidak netral. Begitu sekarang. Pada yang namanya pendekatan kritis,” tuturnya.

Ia menegaskan, sikap kritis tidak selalu berarti harus mengambil posisi netral terhadap setiap persoalan.

Dalam pandangannya, seorang akademisi juga memiliki tanggung jawab memperjuangkan nilai-nilai universal, terutama ketika berhadapan dengan persoalan ketidakadilan.

“Bagaimana mau netral ketika ada pelaku katakan penzoliman sama korbannya. Lalu kita netral di tengah-tengah antara yang zoliman sama yang korban. Nggak bisa netral. Harus memilih,” tegasnya.

Lebih lanjut, Henri mengaitkan pendekatan kritis tersebut dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian publik.

Ia menyinggung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam membaca persoalan tersebut.

Henri mengatakan masyarakat perlu melihat fakta dan keputusan lembaga peradilan, bukan hanya narasi yang ditampilkan kepada publik.

“Jadi ada keputusan yang sudah dikeluarkan oleh MK. Bagaimana keputusan MK? Kita harus fair bahwa MK itu final and binding. Bahwa ada masalah dengan ijazah Pak Gibran. Mau setuju tidak setuju, inilah MK. Faktanya keputusan MK seperti itu,” jelasnya.

Ia juga menyinggung keputusan Mahkamah Agung yang menurutnya turut memperkuat persoalan tersebut.

Henri menilai keputusan kedua lembaga yudikatif itu tidak bisa diabaikan begitu saja dalam pembahasan polemik Gibran.

Dalam kesempatan itu, ia turut membahas keputusan Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Menurut Henri, keputusan tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi, termasuk konsekuensi politik yang mungkin muncul apabila proses pemberhentian berlangsung melalui mekanisme politik.

“Jadi mengundurkan diri itu memang pilihan yang terbaik untuk Gibran. Pilihan yang terbaik untuk keluarga Pak Jokowi,” katanya.

Henri kemudian menyoroti kemungkinan terbentuknya kesan tertentu di tengah masyarakat setelah Gibran memilih mengundurkan diri.

Menurutnya, keputusan tersebut bisa membangun citra seolah-olah Gibran merupakan pihak yang menjadi korban tekanan politik.

“Yang kedua dengan dia mengundurkan diri ini seolah-olah kesatria. Bahwa dia dikroyok oleh orang-orang yang berkhianat yang dulu memilih dia, mendorong dia, tapi kemudian dia setengahnya mau dimakjurkan di DPR-MPR. Dia mengundurkan diri itu ada kesan tersendiri,” ungkapnya.

Ia juga menilai Jokowi dan keluarganya memiliki kemampuan membangun komunikasi politik untuk memperoleh simpati publik.

Henri menyebut narasi sebagai korban ketidakadilan menjadi salah satu hal yang perlu dicermati masyarakat secara kritis.

“Konteks seperti ini yang saya lihat bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu punya kelebihan dalam komunikasi seperti ini. Mencari simpati, kemudian dramanya adalah drama boleh dikatakan jadi obyek korban kezaliman,” ujarnya.

Henri lantas mempertanyakan bagaimana sejumlah dokumentasi Gibran saat berada di ruang sidang bisa tersebar luas ke publik.

Ia mengajak masyarakat tidak hanya menerima gambar atau video yang beredar, tetapi juga mempertanyakan proses di balik penyebaran dokumentasi tersebut.

“Padahal kan kalau kita kritis, siapa yang memvideo, siapa yang memfoto, siapa yang mengupload? Ini siapa?” pungkasnya.

Artikel terkait lainnya