DEMOCRAZY.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai bahwa Gibran Rakabuming Raka bisa saja tidak bersalah secara pribadi, tetapi proses pencalonannya sebagai wakil presiden tetap dinilai cacat secara hukum dan harus dibatalkan.
Menurut Mahfud, substansi persoalan dalam polemik tersebut terletak pada prosedur penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), bukan pada individu Gibran.
Pandangan ini ia sampaikan saat berbincang dalam siniar Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary pada Selasa (17/11/2026).
Pernyataan tersebut merespons pertanyaan Rizal mengenai adanya anggapan dari sebagian kalangan pendukung yang memandang Gibran sebagai korban dalam dinamika politik dan hukum yang terjadi.
Mahfud tidak membantah kemungkinan tersebut.
“Kita kan memang tidak mengadili Gibran, tapi mengadili proses pemilunya,” kata Mahfud.
Mahfud mengakui adanya peluang bahwa Gibran tidak terlibat langsung dalam dugaan rekayasa prosedur yang dipersoalkan.
Kendati demikian, menurutnya hal tersebut tidak mengubah konsekuensi hukum terhadap keabsahan pencalonannya.
“Kalau dia misalnya bersih, taruhlah dia bersih, ya tetap aja harus batal,” ujarnya.
Dalam diskusi itu, Mahfud berpandangan bahwa Gibran semestinya memahami kondisi persyaratan dirinya pada saat tahapan pencalonan berlangsung, termasuk mengenai persoalan dokumen pendidikan dan batas usia minimal 40 tahun.
Namun, ia kembali menekankan bahwa memiliki kepentingan tidak otomatis membuktikan keterlibatan dalam merekayasa aturan.
“Bisa jadi ketika diusut, taruhlah dia bersih. Ada konspirasi misalnya,” kata Mahfud.
Ia pun merangkum pandangannya mengenai pemisahan antara pertanggungjawaban pribadi dan cacat prosedur konstitusional dalam perkara tersebut.
“Gibran mungkin tidak salah, tetapi proses ini salah,” ujarnya.
Mahfud menambahkan bahwa koreksi atas kesalahan prosedur tersebut telah ditempuh melalui mekanisme hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), serta koridor konstitusi yang berlaku.
Lebih lanjut, Mahfud mengalihkan sorotan pada pihak-pihak yang dinilai harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam tahapan pemilu.
“Yang harus dihukum itu siapa? Orang yang melakukan rekayasa ini, siapa itu? KPU itu harus diusut,” katanya.
Ia menegaskan bahwa dorongan untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran prosedur tersebut semata-mata didasari oleh kepentingan penegakan hukum dan menjaga marwah demokrasi, bukan atas dasar sentimen pribadi.
“Saya sama sekali tidak punya dendam. Itu adalah untuk keadaban kita berhukum dan berdemokrasi, harus diadili,” ujar Mahfud.
Menutup pernyataannya, Mahfud kembali menekankan bahwa dinamika hukum yang menimpa Gibran merupakan konsekuensi dari pelanggaran sistem yang dilakukan oleh oknum penyelenggara maupun aparatur negara.
“Gibran kalah karena sistem dan prosedur yang ditempuh itu salah, dilanggar oleh aparatur negara,” katanya.