Rizal Fadillah: Jokowi-Luhut Biang Kegaduhan, Prabowo Harus Lepas dari Bayang-Bayang Mereka!
DEMOCRAZY News
8 November 2026 7:40 pm
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah, melontarkan tudingan serius terhadap sejumlah tokoh yang masih memiliki pengaruh dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Rizal menyebut empat nama, yakni Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mangan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia menuding keempat tokoh tersebut sebagai pihak yang berada di balik berbagai kegaduhan di Indonesia.
Bahkan, Rizal menggambarkan mereka sebagai kelompok yang masih menjalankan pengaruh politik dari pemerintahan sebelumnya.
Sebut Jokowi sebagai Big Boss
Rizal menggambarkan Jokowi sebagai figur yang masih memiliki pengaruh kuat meskipun tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Ia menyebut mantan Presiden RI tersebut sebagai sosok yang berada di balik komando politik yang menurutnya masih beroperasi dalam pemerintahan Prabowo.
“Inilah wajah komando rezim Jokowi yang masih cawe-cawe pada rezim Prabowo. Jokowi adalah big boss berwajah dingin, berpenampilan sederhana, tetapi senyumnya adalah racun,” tukasnya.
Selain Jokowi, Rizal turut menyinggung posisi Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri.
Menurutnya, jabatan tersebut memberikan akses terhadap jaringan pemerintahan hingga tingkat daerah.
“Tito Karnavian mantan Kapolri yang disusupkan sebagai Mendagri menguasai jaringan Pemerintahan Daerah sampai Kecamatan dan Kelurahan/Desa,” ucap dia.
Listyo Sigit dan Luhut juga Disoal
Rizal juga melontarkan tudingan terhadap Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Ia mengaitkan nama Kapolri tersebut dengan polemik penyadapan yang belakangan menjadi perhatian publik.
Dalam narasinya, Rizal menyebut Listyo sebagai operator lapangan yang memiliki kekuatan pasukan.
Ia juga menyinggung kabar penangkapan terkait kasus penyadapan, meski tudingan tersebut merupakan bagian dari pernyataan Rizal dan tidak disertai rincian pembuktian dalam materi yang disampaikan.
“Listyo baru saja membuat heboh dengan ditangkap akibat penyadapan. Kapolri pembangkang ini adalah operator lapangan yang berbahaya, nekad, dan memiliki pasukan,” imbuhnya.
Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan disebut Rizal sebagai aktor intelektual yang mengoordinasikan kepentingan oligarki bisnis.
Ia juga mengkritik usulan Luhut terkait perubahan definisi korupsi.
“Bersiap menjadi komandan tani dan buruh, sesumbar akan demo-demo. Luhut sang aktor intelektual, mengkoordinasi oligarki bisnis sekaligus tangan kepentingan Jinping Cina. Ketua DEN rezim Prabowo ini berupaya lindungi koruptor dengan usul kontroversialnya,” bebernya.
Atas berbagai tudingan tersebut, Rizal meminta Prabowo mengambil sikap tegas terhadap empat tokoh yang disebutnya sebagai sumber persoalan.
“Keempat biang kekacauan negara ini Jokowi, Tito, Listyo, dan Luhut harus segera dibereskan, dieliminasi, dan diberi sanksi atas segala perbuatannya,” imbuhnya.
Minta Prabowo Tidak Berkompromi
Rizal memperingatkan Prabowo agar tidak membiarkan pengaruh pemerintahan sebelumnya terus membayangi jalannya pemerintahan saat ini.
Ia bahkan menggunakan istilah keras untuk menggambarkan keempat tokoh tersebut.
Menurutnya, keberadaan mereka tidak seharusnya dipertahankan dalam pemerintahan Prabowo maupun pemerintahan berikutnya.
“Mereka adalah begundal yang tidak boleh ada dalam rezim Prabowo dan rezim-rezim berikutnya. Kwartet Cina yang menjadi satelit Jinping ini merupakan protektor dari oligarki bisnis dan politik. Penjajah dan pemerkosa ibu pertiwi,” cetusnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kompromi politik dengan alasan menjaga stabilitas dan persatuan berpotensi menimbulkan persoalan apabila justru mempertahankan pihak-pihak yang dianggapnya mengancam pemerintahan.
“Prabowo mestinya sadar akan model para pengkhianat negeri. Bertidak tegas untuk melepas jasad dan bayang-bayang mereka. Berkompromi dengan alasan menjaga stabilitas dan persatuan itu bagus tetapi memelihara macan adalah bahaya,” jelasnya.
Rizal turut menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai pihak yang dimainkan dalam skenario tersebut.
“Mereka selalu mengendap-endap mencari kesempatan. Mencari data, menyusun peta, menggalang dana, serta menyiapkan kudeta. Gibran dimainkan sebagai boneka baru buatan Cina,” timpalnya.
Kaitkan Penyadapan Istana dengan Peristiwa 1965
Tidak berhenti di situ, Rizal juga menghubungkan polemik penyadapan Istana dengan dugaan adanya upaya makar.
Ia bahkan membuat perbandingan dengan sejumlah tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Perbandingan tersebut disampaikan Rizal dengan menempatkan sejumlah tokoh saat ini dalam posisi yang ia analogikan dengan tokoh-tokoh PKI pada masa lalu.
“Menyadap Istana aman selama Listyo menjadi Kapolri dan mampu mengkonsolidasikan pasukan. Jika dikaitkan dengan peristiwa PKI 1965, Listyo ini adalah model dari komandan operasi Kolonel Untung, Jokowi itu DN Aidit, Luhut Sjam Kamaruzanan, dan Tito itu Njoto sang Menteri,” ucap Rizal.
Ia kemudian menyebut perubahan situasi politik terkait posisi Gibran sebagai bagian dari skenario yang menurutnya tidak berjalan sesuai perkiraan.
“Operasi gagal karena Gibran di luar dugaan kursinya dibolongi MK dan MA. Ia tidak nyaman lagi duduk di singgasana,” bebernya.
Rizal juga mengaitkan polemik tersebut dengan persaingan kepentingan Amerika Serikat dan China.
Menurutnya, kebocoran informasi mengenai penyadapan menjadi bagian dari dinamika kepentingan yang lebih luas.
“Empat biang mulai panik sehingga agenda pun belepotan. Amerika tak suka Cina berkuasa, penyadapan harus dibocorkan. Ia tentu membantu dalam menguak skandal. Indonesia memang rapuh,” jelasnya.
Serukan Pencegahan Kebangkitan PKI
Lebih jauh, Rizal menilai persoalan yang menurutnya berkaitan dengan penyadapan Istana perlu ditangani dengan menelusuri jaringan yang diduga terlibat.
Ia menyebut jaringan tersebut berpotensi menjangkau berbagai institusi, mulai dari kepolisian, militer, partai politik, kementerian, hingga organisasi kemasyarakatan.
“PKI tidak boleh bangkit. Petinggi mereka yang seharusnya ada di Lubang Buaya bukan para Jenderal TNI,” terangnya.
Rizal kembali menegaskan bahwa penyadapan Istana, menurut tafsirnya, merupakan bagian dari tahapan menuju dugaan makar.
Ia menyebut kemungkinan keterlibatan sejumlah pihak di sekitar lingkar kekuasaan.
“Penyadapan Istana adalah tahapan dari makar, nampaknya jaringan sudah luas baik di kalangan kepolisian, militer, partai politik, kementrian, pimpinan ormas, dan lainnya. Orang-orang dekat Presiden tidak terkecuali,” tegasnya.
Bulan hanya itu, Rizal kembali meminta agar empat tokoh yang sejak awal disebutnya segera ditindak.
“Mencegah kebangkitan PKI mulai dengan membereskan empat biang perusak negara dan bangsa saat ini, yakni Jokowi, Tito Karnavian, Listyo Sigit, dan Luhut Binsar Panjaitan,” tandasnya.
Ia kembali menyebut Luhut dan menghubungkannya dengan kepentingan China, disertai analogi terhadap nasib sejumlah tokoh dalam sejarah politik Indonesia.
“Sang duta besar Cina untuk Indonesia ini adalah biangnya dari biang atau biang kerok. Aidit, Sjam, Untung, dan Njoto berakhir di tembus peluru pengkhianatan,” kuncinya.
bayang bayang jokowiberita hukumberita politikbiang kegaduhandemocrazydemocrazy.iddinamika politikelit politikintrik kekuasaanjokowi luhutkrisis politikkritik pemerintahluhut pandjaitanprabowo subiantorizal fadillah
Artikel terkait lainnya
