Jika Gibran Mundur, Prabowo Tidak Punya Lagi ‘Bemper Politik’? Ini Analisis Prof. Burhanuddin Muhtadi!
DEMOCRAZY News
8 November 2026 7:25 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memunculkan pertanyaan mengenai langkah politik yang sebaiknya diambil putra sulung Jokowi tersebut.
Di tengah dinamika itu, Guru Besar Ilmu Politik Prof. Burhanuddin Muhtadi memberikan pandangan berbeda.
Kata dia, apabila wacana pemakzulan benar-benar bergulir, Gibran justru berpeluang memperoleh keuntungan politik jika memilih mengundurkan diri sebelum proses tersebut berjalan lebih jauh.
Pandangan itu disampaikan Burhanuddin dalam program Zuper Opini.
Ia melihat pengunduran diri secara sukarela dapat memberikan dampak elektoral yang berbeda dibandingkan apabila Gibran harus diberhentikan melalui proses pemakzulan.
Mundur Sebelum Dimakzulkan Dinilai Lebih Kesatria
Dijelaskan Burhanuddin, pengunduran diri Gibran sebelum proses pemakzulan berlangsung dapat dipandang sebagai langkah yang lebih terhormat secara politik.
Ia membandingkan pilihan tersebut dengan kemungkinan Gibran menempuh jalur hukum melalui pengajuan peninjauan kembali (PK).
Namun, menurutnya, mundur secara sukarela bisa menjadi pilihan yang memberikan keuntungan elektoral tersendiri.
Pandangan itu disampaikan Burhanuddin ketika membahas kemungkinan Gibran mengambil keputusan politik di tengah tekanan pemakzulan.
“Kalau Gibran mundur enggak ada lagi pampers buat Pak Prabowo. Itu langsung ke Pak Prabowo. Dalam posisi sekarang, bisa jadi mengundurkan diri secara elektoral lebih menguntungkan Mas Gibran,” ujar Burhanuddin, Minggu (8/11/2026).
Ia kemudian menegaskan bahwa pengunduran diri sebelum pemakzulan bergulir dapat menunjukkan sikap kesatria.
Meski demikian, Burhanuddin mengakui Gibran masih memiliki opsi hukum untuk memperjuangkan posisinya.
“Kalau misalnya itu terjadi sebelum pemazulan, itu jauh lebih kesatria mengundurkan diri. Meskipun, meskipun ya, Mas Gibran punya cara misalnya mengajukan PK atau peninjauan kembali,” tukasnya.
Elektabilitas Gibran Mengikuti Approval Rating Prabowo
Salah satu alasan Burhanuddin menyebut mundur bisa menguntungkan Gibran berkaitan dengan pola dukungan publik terhadap keduanya.
Ia mengamati bahwa dalam sejumlah survei yang dianggapnya kredibel, tingkat penerimaan publik terhadap Gibran cenderung bergerak mengikuti tingkat kepuasan masyarakat terhadap Prabowo.
Dengan kata lain, ketika tingkat kepuasan terhadap Presiden meningkat, posisi Gibran ikut terdorong.
Sebaliknya, penurunan kepuasan terhadap Prabowo juga berpotensi menyeret penilaian publik terhadap wakilnya.
Burhanuddin menjelaskan hubungan tersebut sebagai salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam membaca keuntungan politik dari kemungkinan pengunduran diri Gibran.
“Alasannya satu. Kalau posisi sekarang Mas Gibran dalam banyak survei yang kredibel itu beliau itu polanya itu mengikuti pola approval rating Pak Prabowo,” ucap dia.
Ia kemudian menguraikan bagaimana pergerakan tingkat kepuasan terhadap Prabowo turut memengaruhi posisi Gibran dalam survei.
“Kalau Pak Prabowo approval ratingnya naik, Mas Gibran ikut naik. Tapi kalau misalnya approval rating Pak Prabowo turun, Gibran turun,” imbuhnya.
Lanjut Burhanuddin, tekanan terhadap popularitas Presiden dalam beberapa bulan terakhir menjadi konteks penting untuk membaca situasi tersebut.
“Padahal dalam beberapa bulan terakhir kan ada tekanan cukup kuat terhadap popularitas presiden,” tegasnya.
Atas dasar itu, ia berpandangan bahwa keluar dari pemerintahan justru dapat memberikan ruang bagi Gibran untuk membangun kembali citra politiknya tanpa harus ikut menanggung penurunan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan.
“Jadi kalau misalnya mengundurkan diri artinya tidak menjadi bagian dari pemerintah, turun misalnya, itu kan malah positif buat Mas Gibran,” imbuhnya.
Prabowo Kehilangan Bemper Politik
Selain melihat keuntungan bagi Gibran, Burhanuddin juga menyoroti konsekuensi yang mungkin dihadapi Prabowo apabila Wakil Presiden tersebut benar-benar mengundurkan diri.
Selama ini, menurut analisisnya, keberadaan Gibran turut menjadi semacam pelindung atau penyangga politik bagi Presiden.
Dengan posisi tersebut, kritik terhadap pemerintahan dapat lebih dahulu tertuju kepada Gibran maupun lingkar politik yang berkaitan dengannya.
Namun, situasinya bisa berubah apabila Gibran tidak lagi menduduki jabatan wakil presiden.
Prabowo berpotensi menghadapi tekanan politik secara lebih langsung.
Burhanuddin menjelaskan konsekuensi tersebut dengan menyebut Gibran selama ini berperan sebagai bemper sekaligus sasaran kritik terhadap pemerintahan.
“Yang kedua buat Pak Prabowo sendiri. Itu juga bisa jadi Pak Prabowo kehilangan bemper dan samsak politik paling enak yang selama ini berperan sebagai bemper dan penjaga pemerintahan,” terangnya.
Ia kembali menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran akan mengubah arah serangan politik yang selama ini tidak selalu langsung tertuju kepada Presiden.
“Kalau Gibran mundur, nggak ada lagi bemper buat Pak. Itu langsung ke Pak Prabowo. Langsung ke Pak Prabowo. Kalau misalnya Gibran tidak lagi menjadi Wapres, serangan itu tidak perlu muter ke Gibran atau Jokowi,” tandasnya.
Dengan demikian, analisis Burhanuddin menempatkan kemungkinan pengunduran diri Gibran bukan sekadar persoalan mempertahankan atau melepaskan jabatan.
Keputusan tersebut, menurutnya, juga memiliki konsekuensi terhadap posisi elektoral Gibran sekaligus beban politik yang harus dihadapi Prabowo.
Analisis Politikbemper politikberita hukumberita politikburhanuddin muhtadidemocrazydemocrazy.iddinamika politikelit politikgibran mundurgibran rakabumingintrik kekuasaankrisis politikpengamat politikprabowo subianto
Artikel terkait lainnya
