DEMOCRAZY.ID – Pegiat media sosial Gema Goeryadi menyebut ada rencana besar untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto, dengan penyadapan telepon sebagai salah satu bagiannya.
Klaim itu ia sampaikan dalam video di kanal YouTube @astronacciinternational, yang diunggah Sabtu (7/11/2026).
“Ini 100 persen pengkhianatan,” kata Gema.
Ia mengaku sudah mendapat informasinya dan menyebutnya “intelijen kelas A1”.
Gema mengklaim seluruh konspirasi itu dibiayai uang muka sekitar Rp25 triliun.
“Biaya penyadapan dan biaya seluruh konspirasi ini adalah uang muka awal sebesar 25 triliun, dengan anggaran sekitar 50 hingga 60 triliun,” ujarnya.
Ia mengatakan salah satu pendana adalah sosok yang anaknya disebut sedang “disandera”.
Menurutnya, pendana lain dari kalangan konglomerat dan oligarki akan menyusul.
Gema tidak menyebut nama pendana tersebut dan tidak menunjukkan bukti aliran dana.
Gema menyebut skema ini berangkat dari rencana awal bahwa Prabowo hanya bertahan dua tahun.
Ia mengaitkannya dengan pernyataan Connie Bakrie, Mahfud MD, dan Rosan Roeslani pada 2024.
Ia juga menyinggung ucapan Ketua Projo Budi Arie yang disebutnya memprediksi Prabowo jatuh sebelum 2029.
Menurut Gema, ucapan itu menjadi pemicu terungkapnya dugaan penyadapan.
Gema mengatakan penyadapan itu dilakukan “mantan Kapolri” yang dipercaya, bersama orang-orang dekat presiden.
“Ini pertama kalinya dalam sejarah Kapolri yang masih aktif melakukan penyadapan,” katanya.
Ia hanya menyebut pelaku dengan inisial LSP dan tidak memaparkan bukti.
Ia juga mengklaim skenario itu akan “diledakkan” pada 10 November 2026, dan menyebut pergantian Kapolri sebagai tanda campur tangan Tuhan.
Di akhir video, ia mengatakan kesimpulan atas dugaan ini “biarlah menjadi kebenaran setelah terbukti di pengadilan”.
Redaksi belum memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut maupun dari otoritas terkait atas klaim ini.
Gema Goeryadi mengklaim data hasil penyadapan lingkaran Presiden Prabowo dimanfaatkan tiga kelompok pengguna dan sebagian dijual ke luar negeri.
Menurut Gema, pengguna pertama adalah pihak luar yang dirugikan praktik under-invoicing dan transfer pricing.
Kedua, lawan politik dari jaringan kekuasaan lama.
Ketiga, aktor domestik yang menyadap pihak asing untuk memperoleh keuntungan.
Pengguna ketiga ini, katanya, paling berbahaya karena “menyatukan kepentingan dalam dan luar negeri”.
Gema menyebut data sadapan “Ring 1” mengalir ke LSP, dengan keterlibatan oknum di kepolisian.
Ia menuding LSP ingin tahu siapa penggantinya dan menyimpan data oligarki, tambang ilegal, dan sawit ilegal.
Ia juga menuduh LSP menarik pungutan dari para pelaku usaha itu, tanpa menyertakan bukti.
“Dia adalah calon presiden Republik Indonesia yang disiapkan,” klaimnya.
Pembeli utama, menurut Gema, adalah konglomerat sawit dan tambang serta mafia pajak impor, yang memakai informasi itu untuk memindahkan aset sebelum kebijakan diumumkan.
Titik transit disebutnya berada di Singapura, tempat perusahaan cangkang dan rekening milik warga Indonesia menyimpan keuntungan ekspor.
Pembeli lapis kedua adalah negara asing.
“Negara asing membeli salinan, mereka tidak menyadap,” ujarnya.
Ia menyebut Singapura dan China.
Singapura disebutnya terpukul oleh kehadiran Danantara dan kebijakan ekspor satu pintu.
Untuk China, ia mengklaim ada pihak intelijen yang memperoleh data korupsi pemerintah untuk menggagalkan hubungan baik Prabowo dengan Presiden China.
Gema juga menyebut potensi kerugian akibat under-invoicing mencapai “15.000 triliun”.
Seluruh klaim ini tidak disertai bukti, dan belum ada tanggapan dari pemerintah Singapura maupun China dalam naskah.
[FULL VIDEO]