DEMOCRAZY.ID – Guru Besar Universitas Nasional (UNAS), Prof. Yuddi Chrisnandi, mengungkap proses di balik pengajuan nama calon Kapolri oleh Kapolri kepada Presiden.
Menurutnya, nama tersebut sudah beredar di internal kepolisian sejak beberapa bulan lalu.
“Jadi ketika nama dia masuk menjadi bakal calon presiden (Kapolri), tapi sudah tahu juga namanya ada dalam daftar yang dikirim oleh Kapolri. Itu sudah saya dengar sejak 1 bulan atau 2 bulan yang lalu,” kata Yuddi, dikutip kanal YouTube Forum Keadilan TV, Selasa, (6/10/2026).
“Itu sudah saya dengar bahwa Kapolri sudah diminta usulan dan Kapolri sudah mengirimkan usulan,” lanjutnya.
Yuddi mengaku belum melihat langsung suratnya, namun di internal hal itu sudah menjadi rahasia umum.
“Walaupun saya belum melihat sendiri suratnya seperti apa, tetapi di internal, orang-orang dekat Pak Suyudi maupun Pak Kapolri sudah menjadi rahasia umum siapa saja yang dicalonkan oleh Kapolri Sigit kepada Presiden,” jelasnya.
Ia menyebut nama Suyudi Ario Seto memang ada dalam daftar, namun bukan prioritas utama pengganti Listyo Jenderal Sigit Prabowo.
“Dan memang nama Suyudi itu juga ada tetapi sekali lagi bukan prioritas yang akan menggantikan Sigit. Nomor buntut ya. Ada nama-nama lain yang lebih memiliki hubungan dekat dan itu sesuatu yang wajar. Mungkin hubungan historis, hubungan kekerabatan, hubungan tugas,” ujarnya.
Yuddi menjelaskan, Presiden pada akhirnya mengamati semua nama melalui prosedur yang kompleks.
“Tapi kan Presiden sudah mengamati semua nama itu melalui prosedur yang sangat kompleks. Tadi saya sebutkan ada 32 Komjen, ada 120 bintang dua, ada ratusan Brigjen. Tapi Presiden pada akhirnya dia sudah punya kriteria,” kata dia.
Menurutnya, kriteria Presiden tidak jauh berbeda dengan wacana tim percepatan reformasi kepolisian.
Kunci kepemimpinan Polri, kata Yuddi, ada pada pimpinan tertingginya yang harus berintegritas.
“Jadi kuncinya kepemimpinan polisi untuk membuat institusi baik ada pada pimpinan tertingginya. Pimpinan tertinggi yang bagaimana? Yang pertama yang berintegritas,” ucapnya.
Integritas yang dimaksud adalah komitmen menjalankan Tribrata, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, serta kepentingan bangsa dan negara dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
“Integritas itu sederhana saja, nggak mau disogok, nggak mau nyogok, nggak nyari-nyari jabatan, bekerja pada relnya, memberi komitmen yang kuat, menjalankan syariat beragama yang dia yakini, itu integritas, jujur,” jelasnya.
Dengan integritas tersebut, sosok Kapolri bisa menjadi teladan.
“Presiden kan melihat siapa nih polisi yang bersih di antara ratusan jenderal-jenderal. Itu kan dua tahun dicermati oleh Presiden dengan berbagai macam informasi,” katanya.
Terkait Telegram Rahasia (TR) mutasi usai pelantikan, Yuddi menilai hal itu bukan sesuatu yang mengagetkan.
Ia mengibaratkan seorang pemimpin yang sudah memiliki gambaran siapa yang akan diajak bekerja sama.
“Kalau Bung Indra merasa memiliki potensi, Bung Indra kan punya harapan bahwa besok mungkin saya akan menjadi ketua DPD kah atau wakil ketua, dia sudah punya gambaran seandainya rida Tuhan itu datang, kepercayaan pimpinan itu sampai padanya kira-kira dia mau mengajak siapa?” tuturnya.
Menurutnya, Komjen Suyudi Aryo Seto, angkatan 1994, pasti sudah memiliki peta dukungan dan rekam jejak teman-teman seangkatannya.
“Dia kan pasti punya teman di kepolisian, dari 200-an teman seangkatannya dia kan sudah tahu sejak masih taruna dulu siapa yang sekamar, bermain bareng susah senang bareng, saling mendukung sampai di tahap akhir di mana digonjang-ganjingkan akan ada pergantian Kapolri,” jelasnya.
Kriteria yang digunakan Suyudi dalam memilih pendamping di jabatan utama, kata Yuddi, tidak jauh dari kriteria Presiden yakni integritas dan profesionalisme.
“Kriteria pertama tentunya harus sama dengan kriteria Presiden. Orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang memiliki keteladanan, perwira-perwira polisi yang bersih,” ujarnya.
“Yang kedua kriteria profesionalisme,” tambahnya.
Yuddi menilai rekam jejak Suyudi sebagai perwira profesional tidak bisa dibantah.
“Suyudi ini memimpin institusi setingkat kementerian, Badan Narkotika Nasional sudah bintang tiga. Pernah jadi Kapolda? Pernah di Banten. Sukses. Dia mengamankan Pilpres, Pilkada tanpa ada konflik, bisa berhasil, selesai dan diterima semua pihak,” paparnya.
“Memimpin BNN itu kan sebuah penghargaan dari Presiden atas prestasi profesionalismenya. Sebelumnya Wakapolda Metro Jaya, sebelumnya di Bareskrim, pernah jadi Kapolres di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Majalengka, pernah Wakapolres, di Jakarta Pusat, di Brimob, pernah dikirim ke Ambon, Maluku, ke Poso,” lanjutnya.
Ia menyebut karier Suyudi tertata lengkap dan tidak loncat-loncat jabatan.
“Jadi rekam jejaknya sebagai seorang perwira polisi profesional nggak bisa dibantah, nggak loncat-loncat. Dia menata karirnya itu dengan satu rekam jejak yang lengkap. Sehingga sebagai prajurit, kriteria profesional terpenuhi, integritas terpenuhi,” katanya.
Dengan dua kriteria itu, Suyudi memiliki ukuran dalam memilih pendamping di Pejabat Utama (PJU).
“Dia kan sudah punya kriteria dan pasti kriterianya tidak akan jauh berbeda dengan dirinya. Jadi ketika Suyudi sudah dilantik bada asar tanggal 1 Oktober, malamnya TR keluar dan besoknya diketahui banyak orang, itu bukan sesuatu yang menurut saya mengagetkan,” ujarnya.
Yuddi menambahkan, gonjang-ganjing tuntutan publik untuk mengganti Kapolri sudah muncul sejak 20 Agustus 2025.
“Gonjang-ganjing tuntutan publik untuk mengganti Kapolri itu sudah mulai dari tanggal 20-an Agustus tahun lalu 2025. Peristiwa 25 Agustus 2025 yang cukup berbekas pada sebuah proses sosial itu kan tidak lepas dari pandangan masyarakat kepada Kepolisian Republik Indonesia dan berujung pada tuntutan,” pungkasnya.
[VIDEO]