Prabowo Diyakini ‘Tak Akan’ Pilih Bahlil Jadi Wapres Jika Gibran Lengser, Ini Alasannya!

DEMOCRAZY.ID — Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti peta kekuatan politik dalam bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Secara khusus, ia mencermati peluang Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk dilirik Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Refly secara tegas meragukan Bahlil memiliki kans kuat untuk menduduki posisi RI-2.

Menurutnya, dinamika internal dan pola kepemimpinan di Partai Golkar yang sangat cair membuat posisi tawar sang ketua umum cenderung rentan.

Refly Harun: Kepemimpinan Golkar Mudah Berganti, Bahlil Minim Peluang

Melalui analisis di kanal YouTube pribadinya pada Senin (9/11/2026), Refly membedah karakter politik Partai Golkar yang selalu condong berada di dalam lingkaran kekuasaan, siapa pun pemimpinnya.

Baca Juga

Bukan Sekadar Tuntutan Sukarela! Ini ‘3 Tahapan Konstitusional’ Pemakzulan Wapres Yang Bisa Menanti Gibran

“Tapi Bahlil saya enggak percaya karena tadi kepemimpinan di partai politik Golkar itu mudah sekali digantikan,” tegas Refly Harun.

Karakter dasar Beringin yang pragmatis dan minim budaya oposisi dinilai membuat Prabowo tidak memiliki urgensi politik yang mendesak untuk merangkul pimpinannya ke kursi wakil presiden.

“Karena selalu bahwa tidak ada mental oposisi. Jadi, kalaupun mereka kecewa dengan pemerintah, tetap saja mereka akan berdiri di bawah pemerintahan,” imbuhnya.

Tiga Nama Terdepan di Bursa Pengganti Gibran

Atas dasar pertimbangan stabilitas dan dukungan nyata fraksi di parlemen, Refly menilai ada tiga nama dari jajaran partai politik yang memiliki posisi jauh lebih diuntungkan ketimbang Bahlil, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPP PDIP Puan Maharani, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Baca Juga

Opsi Ruang Gerak Makin Sempit! Denny Indrayana Ungkap Dua Pilihan Konstitusional Terakhir untuk Jokowi dan Gibran

Ketiga figur tersebut dianggap memegang kendali atas basis massa ideologis serta komando fraksi yang solid di DPR RI.

Desakan penggantian Wapres ini sendiri terus menggelinding kencang menyusul rentetan vonis dua lembaga peradilan tertinggi:

1. Pertimbangan Hukum MK (6 Oktober 2026): Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang setara dengan jenjang SMA atau sederajat.

2. Putusan Kasasi MA (30 Oktober 2026): Mahkamah Agung memutuskan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

   Baca Juga

   Sosok Tak Terduga Muncul di Daftar Sadap Listyo Sigit Cs, Nasib Geng Solo Disinggung!

Gugurnya keabsahan dokumen persyaratan tersebut membuat kalkulasi politik elite di Senayan kian condong pada penentuan figur pendamping baru bagi Presiden Prabowo Subianto.