Opsi Ruang Gerak Makin Sempit! Denny Indrayana Ungkap Dua Pilihan Konstitusional Terakhir untuk Jokowi dan Gibran

DEMOCRAZY.ID — Krisis politik yang menimpa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah memasuki fase paling krusial.

Kombinasi polemik keabsahan ijazah hingga rumor keterkaitan dengan mega-skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto membuat posisi politik keluarga Solo tersebut berada di ujung tanduk.

Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, menilai ruang gerak serta pilihan kompromi bagi Gibran dan Jokowi kini sudah sangat terbatas.

Denny Indrayana: Hanya Ada Dua Opsi Konstitusional, Mundur atau Dimakzulkan!

Denny menegaskan bahwa rujukan hukum ketatanegaraan Indonesia hanya menyediakan dua pintu keluar bagi posisi Gibran dari kursi Wakil Presiden.

“Opsi pilihan-pilihan bagi keduanya semakin terbatas. Menurut saya, tetap keputusannya hanya ada dua. Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 memberi opsi berhenti atau mundur dan diberhentikan, atau impeachment, dimakzulkan, dipecat dari posisi wakil presiden,” ujar Denny.

Baca Juga

Bukan Sekadar Tuntutan Sukarela! Ini ‘3 Tahapan Konstitusional’ Pemakzulan Wapres Yang Bisa Menanti Gibran

Dari kedua pilihan ekstrem tersebut, Denny menilai pengunduran diri secara sukarela merupakan langkah paling cepat, mudah, dan rasional demi mencegah eskalasi krisis yang makin meluas.

Meskipun pengunduran diri terkesan menjadi jalan kompromi, opsi ini dipandang paling lazim diambil dalam dinamika krisis politik tingkat tinggi guna menghindari proses pemakzulan di Senayan yang memakan waktu panjang serta berpotensi melumpuhkan stabilitas ekonomi nasional.

“Jika politikus muda itu menolak mundur, proses pemakzulan adalah konsekuensi mutlak. Pilihan Gibran untuk mundur dipastikan sedang dipertimbangkan dengan sangat serius oleh para elite politik demi menyelamatkan stabilitas negara,” tegasnya.

Baca Juga

Sosok Tak Terduga Muncul di Daftar Sadap Listyo Sigit Cs, Nasib Geng Solo Disinggung!