‘Bocor Kasar’ dari Senayan! Daftar Nama Anggota DPR Terang-Terangan Minta ‘Pemakzulan Gibran’ Lewat HMP Beredar Luas

DEMOCRAZY.ID — Eskalasi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di parlemen memasuki babak baru yang kian memanas.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Saleh, resmi menjadi legislator pertama yang melayangkan pernyataan tertulis untuk mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna melengserkan Gibran dari kursi RI-2.

Dokumen pernyataan bernomor anggota A-439 tersebut dibocorkan oleh Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menjelang pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 DPR RI.

Bocor Dokumen A-439: Legislator PKS Rahmat Saleh Jadi Pelopor Resmi HMP Pemakzulan Gibran

Munculnya dokumen tertulis dari Rahmat Saleh menegaskan bahwa pergerakan di parlemen bukan lagi sekadar isu di ruang gelap.

Dalam dokumen bernomor anggota A-439 yang memuat tanda tangan basah Rahmat Saleh, legislator asal PKS itu menegaskan komitmennya untuk mengawal pengujian keabsahan dokumen persyaratan Gibran.

Baca Juga

Bukan Sekadar Tuntutan Sukarela! Ini ‘3 Tahapan Konstitusional’ Pemakzulan Wapres Yang Bisa Menanti Gibran

“Kawan-kawan, satu anggota DPR Fraksi PKS telah membuat pernyataan tertulis untuk mendorong Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Cikini, Senin, 9 November 2026. Moga berlanjut terus!” tulis Ray Rangkuti saat membagikan foto dokumen berharga tersebut.

Rahmat Saleh menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional wakil rakyat.

Bagi PKS, membiarkan polemik persyaratan ijazah Gibran tanpa kepastian hukum hanya akan mencederai meritokrasi serta menggerus kepercayaan generasi muda terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Ia optimistis dorongan HMP ini akan disambut oleh anggota DPR lintas fraksi mengingat komunikasi antarpartai yang terus bergulir.

Baca Juga

Opsi Ruang Gerak Makin Sempit! Denny Indrayana Ungkap Dua Pilihan Konstitusional Terakhir untuk Jokowi dan Gibran

DPR Tunggu Putusan Lengkap MA dan Pembukaan Masa Sidang 10 November

Menanggapi dokumen pernyataan tertulis dan makin kencangnya desakan lintas fraksi di Senayan, pimpinan DPR RI akhirnya angkat bicara.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pimpinan parlemen belum bisa menentukan langkah taktis sebelum menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) serta Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

“Tetapi memang, DPR pada saat ini belum bersidang dan kami juga belum mengadakan rapat pimpinan, maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan.

Baca Juga

Sosok Tak Terduga Muncul di Daftar Sadap Listyo Sigit Cs, Nasib Geng Solo Disinggung!

Selain menunggu dibukanya Masa Persidangan II pada Selasa (10/11/2026), Dasco mengungkapkan bahwa DPR RI masih menunggu berkas fisik dan salinan resmi putusan lengkap dari Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan milik Gibran.

Dasco memastikan seluruh aspirasi dari organisasi masyarakat maupun pergerakan anggota DPR lintas fraksi akan disikapi sesuai dengan mekanisme tata tertib di DPR.

Dengan dibukanya masa sidang DPR RI, gerbang pengujian konstitusional terhadap posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai!

Baca Juga

Bursa Pengganti Gibran Mulai Dibongkar! Selain Anies Baswedan, Figur Jenderal Ini Diprediksi Paling Unggul Mendampingi Prabowo