Bursa Pengganti Gibran Mulai Dibongkar! Selain Anies Baswedan, Figur Jenderal Ini Diprediksi Paling Unggul Mendampingi Prabowo

DEMOCRAZY.ID — Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun kembali mengulas kalkulasi politik terkait figur-figur potensial yang berpeluang menggantikan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Refly memetakan deretan nama dari luar garis utama parlemen hingga analisis tertutupnya terhadap tokoh-tokoh kunci oposisi dan internal partai besar.

Refly Harun: Gatot Nurmantyo dan Anies Baswedan di Spektrum Luar

Dalam analisis terbaru yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada Senin (9/11/2026), Refly menyebut ada opsi figur dari spektrum yang agak jauh dari lingkaran inti koalisi, yakni mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Kalau kita bicara spektrum agak jauh itu adalah Gatot Nurmantyo yang dianggap Gde Siriana sebagai yang paling unggul harusnya dan Anies Baswedan yang siap tapi agak spekulatif juga untuk dijadikan calon wakil presiden,” ujar Refly.

Meskipun Anies dinilai memiliki kesiapan kepemimpinan dan basis dukungan publik yang kuat, pergeseran posisinya menjadi calon orang nomor dua di Istana dipandang masih bersifat spekulatif mengingat kalkulasi penerimaan dari koalisi pendukung Prabowo.

Peluang Ganjar Tertutup Faktor Puan Maharani di PDIP

Sementara itu, untuk figur mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Refly secara tegas menilai peluang politik Ganjar untuk dilirik menjadi wakil presiden sangat kecil.

Hambatan utama Ganjar bukan berasal dari luar, melainkan dari konstelasi elite internal partai tempatnya bernaung.

“Kalau Ganjar Pranowo ngerasanya enggak mungkin selama Puan Maharani masih bercokol di sana,” tandas Refly.

Menurut Refly, keberadaan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai trah utama Soekarno di PDIP membuat posisi Puan jauh lebih diuntungkan dan diprioritaskan ketimbang Ganjar jika fraksi banteng mendapatkan jatah kursi RI-2.

Desakan pengisian posisi Wakil Presiden ini sendiri menguat seiring dengan terbitnya dua putusan lembaga peradilan tertinggi:

  1. Pertimbangan Hukum MK (6 Oktober 2026): Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang setara dengan pendidikan SMA atau sederajat.

  2. Putusan Kasasi MA (30 Oktober 2026): Mahkamah Agung memutuskan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA luar negeri milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Artikel terkait lainnya