DEMOCRAZY.ID – Analisis Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio Hendri Satrio menyarankan Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah terungkapnya dugaan korupsi yang menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Hendri, langkah tersebut justru dapat menjadi momentum bagi Prabowo untuk menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola keuangan negara.
“Dengan menghentikan MBG, Presiden Prabowo bisa dipersepsikan menjadi pahlawan,” tulis Hendri Satrio dikutip dari akun X pribadinya, Kamis (4/6/2026).
Hendri menilai terdapat setidaknya dua alasan yang dapat memperkuat persepsi tersebut di mata publik.
Pertama, Prabowo dapat menunjukkan keberanian dalam memberantas korupsi meskipun kasus itu diduga melibatkan orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan dan program unggulan pemerintah.
Menurut dia, ketegasan terhadap dugaan penyimpangan anggaran akan menjadi pesan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum.
“Berani memberantas korupsi di lingkaran terdekatnya,” ujar Hendri.
Kedua, penghentian program dinilai dapat membantu mengurangi tekanan terhadap kondisi fiskal negara yang saat ini menghadapi berbagai tantangan pembiayaan.
“Selain itu juga menyelamatkan fiskal negara yang memang sudah ngos-ngosan,” katanya.
Hendri menambahkan, secara politik Prabowo memiliki ruang untuk mengambil langkah tersebut karena BGN merupakan lembaga yang dibentuk pada periode pemerintahan sebelumnya.
👇👇
Dengan menghentikan MBG, Presiden Prabowo bisa dipersepsikan jadi pahlawan sebab:
1. Berani memberantas korupsi di lingkaran terdekatnya
2. Menyelamatkan Fiskal negara yang memang sudah ngos-ngosanApalagi BGN adalah lembaga yang dibentuk oleh Presiden sebelumnya #Hensa
— Hendri Satrio #Hensa (@satriohendri) June 3, 2026
Seperti diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi dibentuk pada 15 Agustus 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024.
Presiden Joko Widodo kemudian melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN yang pertama di Istana Negara, Jakarta, pada 19 Agustus 2024.
Lembaga ini didirikan untuk menjalankan tugas kerawanan pangan dan gizi, sekaligus memfasilitasi program prioritas Makan Bergizi Gratis.
Meski demikian, Hendri mengakui program MBG telah menjadi salah satu program andalan Presiden Prabowo sejak masa kampanye hingga awal pemerintahannya.
Karena itu, keputusan menghentikan atau mengevaluasi program tersebut tentu memiliki konsekuensi politik yang tidak kecil.
Namun menurut Hendri, dengan strategi komunikasi politik yang tepat, langkah tersebut justru dapat dikemas sebagai upaya penyelamatan keuangan negara sekaligus komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Walaupun MBG adalah program Presiden, tetapi di tangan yang tepat, spin doctoring bisa dilakukan,” ucapnya.
Sumber: Tribun