Pengamat Beri Peringatan Keras: Jika Demo Makin Besar, Tuntutan Makzulkan Prabowo-Gibran Bisa Jadi Kenyataan!
DEMOCRAZY News
15 Juni 2026 3:30 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah, menyebut bahwa gelombang kritik mahasiswa terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan adanya peningkatan ketidakpuasan publik terhadap arah kebijakan pemerintah.
Dikatakan Rizal, mahasiswa kini tidak lagi hanya menyoroti satu figur tertentu, melainkan melihat Prabowo dan Gibran sebagai satu kesatuan pemerintahan yang harus bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang muncul.
Mahasiswa Fokus pada Kinerja Pemerintah
Rizal menekankan, kritik yang ditujukan kepada Prabowo dan Gibran secara bersamaan menunjukkan adanya objektivitas dalam gerakan mahasiswa.
“Mahasiswa mulai gerah dengan ulah dan kerja pemerintah. Prabowo-Gibran satu kesatuan. Serangan pada keduanya merupakan bukti objektivitas gerakan sehingga terhindar dari isu kepentingan pragmatis dan politis,” ujar Rizal, Minggu 14 Juni 2026.
Ia menilai apabila tuntutan hanya diarahkan kepada Presiden Prabowo, maka dapat muncul anggapan bahwa terdapat kepentingan politik tertentu untuk mengangkat posisi Gibran.
Baca Juga
Sebaliknya, menurut dia, fokus pada pasangan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa kritik mahasiswa lebih diarahkan pada evaluasi terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Lima Tuntutan Mahasiswa
Rizal juga menyinggung sejumlah tuntutan yang diangkat dalam aksi mahasiswa.
Ia menyebut isu-isu tersebut merupakan persoalan publik yang strategis dan menyentuh kepentingan masyarakat luas.
“Lima tuntutan sebagai awalan aksi berkelanjutan adalah isu publik yang strategis, baik stop pemborosan anggaran, hentikan MBG dan KMP, turunkan harga BBM, penggerusan kedaulatan sipil, maupun pengakuan dosa politik,” ucapnya.
Kata dia, tuntutan-tuntutan tersebut tidak mudah dipenuhi pemerintah dalam waktu singkat sehingga berpotensi memicu aksi lanjutan.
Lebih lanjut, Rizal melihat bahwa apabila gelombang aksi berkembang secara masif di berbagai daerah, maka tuntutan yang muncul bisa semakin mengerucut.
“Jika terjadi masif di berbagai daerah, maka akan ada satu tuntutan yang seragam yaitu mundur atau makzulkan Prabowo-Gibran,” tegasnya.
Ia berpendapat gerakan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil cenderung mengarahkan kritik langsung kepada pusat kekuasaan dibandingkan kepada tokoh lain di luar pemerintahan.
Baca Juga
Prabowo-Gibran dan Jokowi Saling Terkait
Tidak berhenti di situ, pemerintahan saat ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh Presiden ke-7 RI Jokowi.
Rizal bahkan menyebut Jokowi, Prabowo, dan Gibran memiliki keterkaitan politik yang kuat dalam perjalanan kekuasaan nasional.
“Jokowi, Prabowo, dan Gibran adalah segitiga bermuda yang membahayakan bangsa. Indonesia hilang dan tenggelam di zona segitiga titik ketiga orang ini,” imbuhnya.
Kata Rizal, ketiga tokoh tersebut berada dalam satu garis kekuasaan yang saling berkaitan sehingga kritik terhadap pemerintahan saat ini juga tidak lepas dari warisan politik pemerintahan sebelumnya.
Rizal juga menaruh perhatiannya pada berbagai aksi demonstrasi yang berlangsung di sejumlah titik sebagai indikator meningkatnya ketidakpuasan masyarakat.
Ia berujar, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sedang menghadapi tantangan serius.
“Aksi mahasiswa serta aksi lain di berbagai titik menggambarkan situasi memang gawat. Pemerintahan Prabowo-Gibran semakin kehilangan harapan dan kepercayaan,” bebernya.
Baginya, persepsi publik terhadap berbagai program pemerintah, ukuran kabinet, hingga penanganan korupsi menjadi faktor yang turut memengaruhi munculnya kritik.
Baca Juga
Prabowo Diminta Mendengar Aspirasi Rakyat
Tidak lupa, ia menegaskan bahwa jalan terbaik bagi Presiden Prabowo adalah membuka ruang dialog dan merespons aspirasi masyarakat.
Rizal bilang, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap kepentingan rakyat agar tidak semakin kehilangan dukungan publik.
“Satu-satunya jalan penyelamatan adalah mendengar, melihat, serta berpihak 100 persen kepada aspirasi dan kehendak rakyat,” kuncinya.
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
