Pakar Hukum UII Bongkar ‘Dosa-Dosa’ Politik Prabowo: Data Pidato Ngawur, Suara Rakyat Dikacangin, Kritik Dibungkam!

DEMOCRAZY.ID – Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Despan Heryansyah, melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, persoalan utama bukan lagi minimnya rekomendasi atau masukan dari kalangan akademisi kepada pemerintah, melainkan apakah Presiden benar-benar menerima dan mendengar kritik tersebut.

Despan mengatakan berbagai nasihat sebenarnya telah berulang kali disampaikan kepada Prabowo.

Namun, pihaknya kini memilih tidak memberikan rekomendasi secara khusus karena menilai persoalan justru berada pada pemimpin itu sendiri.

“Nasihat-nasihat itu sudah sering disampaikan ke Prabowo. Kami tidak memberikan rekomendasi. Kenapa enggak memberikan rekomendasi? Karena problemnya ya betul Prabowo itself. Apapun rekomendasi, apapun pesan yang kita sampaikan enggak pernah tersampaikan kepada yang bersangkutan,” kata Despan di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Ahad (23/8/2026).

Baca Juga

Bukan Soal Asli atau Palsu, Rektor UGM Beberkan Fakta Sebenarnya di Balik Ijazah Jokowi!

Ia menyinggung kajian yang dilakukan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) terhadap sejumlah pernyataan dan kebijakan pemerintah.

Menurut Despan, salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah ketidakcermatan penggunaan data dalam pidato Presiden.

Setelah diuji dengan kondisi dan fakta di lapangan, sejumlah klaim dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas.

“Kalau kita lihat isi dari pidato yang disampaikan oleh Presiden, tidak cermat itu mulai dari penggunaan data yang salah. Setelah diuji ternyata ada banyak yang disampaikan oleh Presiden tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Baca Juga

Kritik Pedas Denny Indrayana: Selain Pembohong, Jokowi Mantan Presiden Yang Tidak Negarawan!

Despan kemudian menyoroti klaim swasembada pangan dan beras.

Ia mempertanyakan logika pemerintah yang sebelumnya masih melakukan impor beras, namun dalam waktu relatif singkat kemudian menyatakan telah mencapai swasembada.

Menurutnya, Indonesia masih melakukan impor beras pada 2023 hingga 2024.

Pemerintah kemudian mencanangkan program swasembada pada awal 2025, sebelum muncul klaim swasembada pangan pada awal 2026.

Baca Juga

Rekam Jejak Terbongkar! Sengit Kejar Ijazah Gibran, Denny Indrayana Ternyata Pernah ‘Ditersangkakan’ Gegara Senggol Jokowi

“Bagaimana mungkin dalam waktu delapan bulan pemerintah bisa menghasilkan swasembada pangan? Di mana logikanya?” tegasnya.

Tak hanya soal pangan, Despan juga mengkritisi proyek food estate yang dikembangkan pemerintah di sejumlah wilayah, termasuk Papua Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

Program dengan target jutaan hektare lahan tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan persoalan serius terhadap lingkungan serta hak-hak masyarakat adat.

Ia mempertanyakan dampak pembukaan kawasan hutan dalam skala besar terhadap masyarakat adat yang selama ini menggantungkan kehidupan pada hutan dan wilayah adat mereka.

Baca Juga

Semakin Terang? UGM Akhirnya Buka-Bukaan Beberkan Lokasi Pasti Penemuan Ijazah Jokowi

“Bagaimana mungkin dengan target tiga juta hektare itu, dengan pembukaan kawasan hutan dalam skala besar, tidak berdampak kepada hak masyarakat adat untuk menikmati dan hidup menggunakan hutan yang mereka miliki?” katanya.

Despan juga menyinggung persoalan statistik kemiskinan.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar mengubah standar dan kriteria pengukuran kemiskinan sehingga angka kesejahteraan terlihat meningkat di atas kertas.

Menurutnya, perubahan standar tidak otomatis berarti kondisi ekonomi masyarakat benar-benar membaik.

Baca Juga

Anies Baswedan Lempar Kritik Menohok ke Prabowo: Berhenti Beri ‘Obat Tidur’ ke Publik!

“Negara kita menurunkan rasio, menurunkan angka standar kriteria kemiskinannya sehingga hampir semua orang menjadi sejahtera. Padahal datanya enggak begitu,” ujarnya.

Lebih jauh, Despan menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab memberikan masukan berdasarkan standar ilmiah yang objektif.

Karena itu, kritik akademik seharusnya dipandang sebagai bahan evaluasi, bukan ancaman politik.

“Perguruan tinggi itu menggunakan standar objektif ilmiah. Mereka netral. Seharusnya diterima oleh pemerintah sebagai masukan,” katanya.

Baca Juga

GEMPAR! Politikus PDIP Sarankan 15 Teman Jokowi Mundur Jadi Saksi, Sebut Ijazah Mulyono Dicetak di Pasar Pramuka

Namun, ia menilai persoalan saat ini bukan hanya soal pemerintah yang tidak menerima masukan.

Despan bahkan menuding terdapat kecenderungan memusuhi pihak-pihak yang menyampaikan kritik.

“Problemnya sekarang bukan saja tidak menerima masukan, tapi bahkan memusuhi siapa pun yang mencoba untuk mengkritik pemerintah,” pungkas Despan.

[FULL VIDEO]

Baca Juga

Menarik! Ambil Jalur Beda, Bonjowi Bongkar ‘Cara Unik’ Telusuri Keaslian Ijazah Jokowi