investor

Sudah Keluar Rp 218 M untuk Dapur MBG, Eh Malah Zonk! Kisah Pahit Investor Sukabumi Yang Bikin Geleng Kepala

DEMOCRAZY.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga sekarang terus menuai sorotan. Setelah tiga mantan petingginya, Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung jadi tersangka, kini muncul sengkarut kasus yang datang dari Sukabumi, Jawa Barat (Jabar). Polemik terjadi setelah dilontarkan pengusaha bernama H Mujazin, sekaligus Ketua Yayasan Kharisma Cendekia Indonesia (KCI) pada Minggu (7/6) kemarin. […]

. 3 minggu yang lalu

Krisis Kepercayaan! Media Internasional Bongkar Mengapa Investor Asing Ramai-Ramai Tinggalkan Indonesia

DEMOCRAZY.ID – Media asing Reuters menyoroti berbagai kebijakan populis Presiden Prabowo Subianto yang disebut memicu “lingkaran kehancuran” di pasar Indonesia. Pemberitaan Reuters tersebut ditayangkan pada Senin (8/6/2026) dengan judul: “Prabowo’s populist policies propel a ‘doom-loop’ in Indonesian markets”. Media itu menuliskan bahwa Prabowo kehilangan kepercayaan investor dan agenda pertumbuhannya terancam gagal. “Komandan pasukan khusus yang […]

. 3 minggu yang lalu

GEGER! Investor Program MBG Mengamuk di Lobi Kantor BGN, Tuntut Kejelasan Uang Mereka

DEMOCRAZY.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kini tengah memasuki babak baru. Badan Gizi Nasional (BGN) dilaporkan sedang melakukan evaluasi besar-besaran terhadap puluhan ribu unit dapur MBG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG) di berbagai daerah. Langkah ini diambil guna meningkatkan efisiensi, mencegah penyelewengan, serta menertibkan kuota dapur yang dinilai sudah terlalu padat. Berdasarkan […]

. 4 minggu yang lalu

China Mulai ‘Bernyanyi’! Media Asing Soroti Surat Protes Pengusaha Tiongkok untuk Prabowo, Isinya Mengejutkan

DEMOCRAZY.ID – Media global yakni The Straits Times menyoroti beredarnya surat terbuka dari para investor China yang tergabung dalam Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Surat tersebut mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai ketidakpastian regulasi, penegakan aturan yang agresif, hingga adanya dugaan praktik pemerasan oleh oknum pejabat di dalam negeri. Presiden RI […]

. 2 bulan yang lalu

Borok Birokrasi Terbongkar! Investor China Ngadu ke Prabowo: Diperas Hingga Dicekik Aturan Gila

DEMOCRAZY.ID – Kamar Dagang China atau China Chamber of Commerce di Indonesia melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Isinya cukup menyengat: para investor asal Negeri Tirai Bambu itu mengeluhkan kian sesaknya napas bisnis di Tanah Air akibat regulasi yang mencekik, penegakan hukum yang dinilai berlebihan, hingga dugaan praktik korupsi dan pemerasan. Dalam surat yang […]

. 2 bulan yang lalu

MOMEN Purbaya ‘Dicecar’ Investor Global: Becus Gak Jadi Menkeu?

DEMOCRAZY.ID – Rangkaian pertemuan tahunan IMF-World Bank Spring Meeting pada pekan lalu menjadi momen pertemuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan beberapa investor global. Dalam pertemuan yang digelar di sela-sela acara tahunan IMF-World Bank itu, Purbaya mengaku sempat dicecar berbagai investor dunia, apakah mampu mempertahankan defisit APBN sesuai batas aman UU Keuangan Negara 3% dari […]

. 2 bulan yang lalu

Kronologi Indonesia Kehilangan Investor Semikonduktor Chip Gegara Kebijakan ‘Nyeleneh’

DEMOCRAZY.ID – Indonesia memiliki sejarah yang sering terlupakan sebagai pemain kunci dalam rantai pasok industri elektronik global. Pada era 1970-an dan 1980-an, Indonesia sempat menjadi “raksasa semikonduktor” di Asia Tenggara, menampung investasi besar dari perusahaan multinasional Amerika Serikat. Namun, serangkaian blunder kebijakan dan perubahan iklim investasi global membuat pabrik-pabrik tersebut hengkang. Akibatnya, kini Indonesia menjadi […]

. 8 bulan yang lalu

MK Resmi Batalkan ‘Karpet Merah’ IKN, Hentikan Skema HGU Investor 190 Tahun!

DEMOCRAZY.ID – Karpet merah super-mewah yang sebelumnya disiapkan pemerintah untuk menarik investor ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kini telah resmi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan (Perkara 185/PUU-XXII/2024) ini secara tegas menghentikan skema pemberian hak atas tanah (HAT) dengan durasi ekstrem, yang sebelumnya dikritik akan menggadaikan kedaulatan tanah negara selama hampir dua abad kepada korporasi. […]

. 8 bulan yang lalu