Jimly Asshiddiqie Bongkar Rahasia Dapur Pilpres 2024: Gibran Bukan Kandidat Awal, Ada Nama Lain!
DEMOCRAZY News
6 Oktober 2026 2:55 am
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengungkap dinamika politik menjelang Pemilihan Presiden 2024.
Menurut Jimly, Gibran Rakabuming Raka bukan nama yang sejak awal berada dalam pertimbangan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.
Jimly menggambarkan peta politik menjelang Pilpres 2024 seperti permainan catur.
Konfigurasi pasangan calon, menurut dia, berubah mengikuti situasi politik dan kalkulasi kekuasaan.
Dalam penuturannya, Jokowi pada awalnya justru disebut mempertimbangkan Ganjar Pranowo untuk mendampingi Prabowo.
“Yang dia pikir itu Ganjar jadi wakilnya Prabowo, kan gitu. Dia blusukan ke sawah. Menteri Pertahanan Republik Indonesia diajak presiden ke sawah. Di Jawa Tengah bersama Gubernur,” kata Jimly dalam keterangannya, dikutip Sabtu, 3 Oktober 2026.
Saat itu, Gibran belum dapat maju sebagai calon wakil presiden karena belum memenuhi batas usia yang berlaku.
Situasi berubah setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Putusan tersebut membuka peluang bagi Gibran untuk masuk dalam bursa calon wakil presiden.
Jimly kemudian mempertanyakan bagaimana dukungan terhadap Gibran mulai muncul setelah perubahan aturan tersebut.
“Nah, Gibran ditanya, wah saya belum cukup umur. Benar itu. Tapi coba kenapa ada inisiatif dari misal-misalnya PSI atau kelompok-kelompok ini?” ujar Jimly.
Menurut Jimly, sebelum nama Gibran mencuat, sejumlah tokoh lain lebih dahulu masuk dalam kalkulasi untuk mendampingi Prabowo.
Ia menyebut Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai dua nama yang sempat memiliki posisi kuat berdasarkan survei.
Selain itu, terdapat pula nama Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar.
“Kalau kita lihat-lihat dari luar dia, itu kan menurut survei yang paling tinggi itu Erick untuk calon bakal cawapres. Erick paling tinggi. Gibran enggak ada jauh. Nomor satu Erick, nomor dua itu Khofifah,” kata Jimly.
Menurut dia, pencarian pasangan Prabowo juga tidak dapat dilepaskan dari kalkulasi suara di Pulau Jawa.
Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi bagian penting dalam perhitungan politik karena karakter dukungan politik di kedua provinsi tersebut berbeda.
“Di kepala Prabowo itu kira-kira bagaimana ini menggarap karena 01 03 ini punya afiliasi NU semua di Jawa Timur itu. Dia menganggap Jawa Barat ini insyaallah menang dah. Tapi Jawa Timur itu, Jawa Tengah itu 03, Jawa Timur jadi kunci,” ujarnya.
Putusan MK Membuka Jalan untuk Gibran
Perubahan ketentuan mengenai usia calon presiden dan wakil presiden kemudian mengubah kalkulasi tersebut.
Menurut Jimly, setelah putusan MK memungkinkan seseorang yang belum berusia 40 tahun maju dengan memenuhi kriteria tertentu, nama Gibran mulai masuk dalam pertimbangan Prabowo.
“Prabowo jadi pusing dia. Begitu ada keputusan bahwa umur boleh di bawah 40. Nah, dia berpikir-pikir, boleh juga ini,” kata Jimly.
Menurut Jimly, setelah Prabowo mulai mempertimbangkan Gibran, dukungan dari partai-partai politik juga menguat.
Bahkan, menurut dia, Partai Golkar termasuk yang lebih awal mengusulkan nama Gibran.
“Begitu dia ngomong tentang Gibran, semua partai itu setuju semua. Bahkan Golkar lebih duluan mengusulkan,” ujarnya.
Jimly menilai dukungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sosok Gibran.
Faktor Jokowi dan posisi partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan saat itu turut memengaruhi kalkulasi politik.
“Sekali lagi karena budaya. Karena faktor Jokowi. Mereka ini kan di dalam koalisi pemerintahan Jokowi,” kata dia.
Jimly: Ini Permainan Politik
Jimly menilai dinamika pencalonan Gibran tidak tepat jika seluruh persoalan diarahkan kepada Gibran seorang.
Ia melihat proses tersebut sebagai bagian dari permainan politik yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan.
Baca Juga
“Kalau begitu ya kenapa kita marah sama dia? Kenapa nggak marah sama dia? Itu. Jadi, ini cuma permainan,” ujar Jimly.
Pada akhirnya, menurut Jimly, keputusan politik tetap berada di tangan masyarakat sebagai pemilih.
“Jadi mau nyalahin siapa? Ini kan hanya permainan politik, aktor kekuasaan itu lho. Ya sudah serahkan kepada hakim tertinggi ialah rakyat di TPS, lah ternyata menang pula nih,” katanya.
Prabowo: Saya yang Memilih Gibran
Pernyataan Jimly tersebut berkelindan dengan pernyataan Prabowo mengenai keputusan memilih Gibran sebagai calon wakil presidennya.
Dalam pidatonya pada deklarasi nasional Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air (Gempita) di Bandung, Prabowo menegaskan bahwa keputusan memilih Gibran merupakan keputusannya sendiri.
“Ada yang mengatakan, wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal panglima besar kita waktu perjuangan, umurnya 29 tahun, menjadi panglima besar, mimpin perang melawan penjajah,” kata Prabowo, sebagaimana kembali dikutip pada 31 Juli 2026.
Prabowo juga membantah anggapan bahwa pencalonan Gibran merupakan bentuk politik dinasti.
“Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, tidak ada yang keliru jika sebuah keluarga melahirkan generasi yang memilih mengabdi kepada negara.
“Tidak ada itu, dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya?” kata Prabowo.
Ia menilai keluarga yang memberikan anak-anaknya untuk mengabdi kepada republik justru patut dihargai.
“Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur pada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk Republik ini,” ujarnya.
Dua pernyataan tersebut memperlihatkan dua sudut pandang mengenai lahirnya pasangan Prabowo-Gibran.
Jimly menempatkannya sebagai hasil perubahan kalkulasi politik setelah putusan MK, sementara Prabowo menegaskan bahwa keputusan memilih Gibran merupakan keputusan pribadinya.
Pada akhirnya, pasangan tersebut memenangkan Pilpres 2024 dan kini Prabowo menjabat sebagai Presiden, sementara Gibran mendampinginya sebagai Wakil Presiden.
democrazydemocrazy.idgibran rakabumingintrik politikistana negaraIsu Nasionaljimly asshiddiqiejokowimahkamah konstitusioligarkipilpres 2024politik nasionalrahasia dapurskandal politiksorotan publik
Artikel terkait lainnya
