Istana Tanggapi Kritik Publik: Ratusan Juta Untuk Merpati Itu Wajar Lah!
DEMOCRAZY News
22 Agustus 2026 3:56 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Polemik pengadaan burung merpati untuk perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Negara menuai kritik publik.
Anggaran ratusan juta rupiah yang dikeluarkan untuk pengadaan tersebut dinilai sebagian pihak sebagai bentuk pemborosan.
Namun, Deputi I Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Fahd Pahdepie, membantah anggapan tersebut.
Menurut Fahd, kegiatan yang digelar di Istana Negara memiliki skala nasional sekaligus dimensi internasional sehingga tidak dapat dibandingkan dengan kegiatan berskala kecil.
Hal itu disampaikan Fahd dalam program ROSI Kompas TV, Jumat (21/8/2026).
Baca Juga
“Sebetulnya kita harus lihat skalanya, ya, nasional. Kita bisa nggak membandingkan sebuah program atau kegiatan yang skala nasional dengan ukuran yang pribadi atau lebih kecil, kan tidak bisa juga,” ujar Fahd, Sabtu (22/8/2026).
Skala Nasional dan Dimensi Internasional
Fahd menegaskan, perayaan kemerdekaan di Istana Negara memiliki dimensi yang luas, tidak hanya nasional tetapi juga internasional.
Ia menyebut acara tersebut berkaitan dengan martabat nasional atau national dignity yang perlu dijaga di mata dunia.
“Di sana kan ketika kita bicara perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, bukan hanya punya dimensi nasional tetapi juga dimensi internasional sebagai national dignity (martabat nasional) kepada dunia internasional, di mana Indonesia negara yang berdaulat dan punya pride untuk merayakan sesuatu,” jelasnya.
Atas dasar itu, Fahd menolak jika pengadaan burung merpati dinilai semata-mata dari sisi efisiensi anggaran.
Menurutnya, efisiensi seharusnya diterapkan pada kegiatan atau pengadaan yang tumpang tindih, bukan pada acara seremonial kenegaraan yang memiliki nilai simbolis.
“Jadi kita tidak bisa menilai ini (pembelian burung merpati) sebagai efisien atau tidak efisien. Efisiensi itu adalah terhadap hal-hal yang selama ini dilakukan tumpang tindih, misalnya,” tandasnya.
ICW Soroti Pengadaan Merpati Rp305 Juta
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya pengadaan burung merpati senilai Rp305 juta yang disebut berkaitan dengan rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Baca Juga
Pengadaan tersebut tercatat dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan dimenangkan oleh Indoglobal Multi Karya.
Staf Investigasi ICW, Azhim Syah, mengatakan temuan tersebut menjadi sorotan bukan semata karena nilai pengadaannya, tetapi karena dilakukan ketika pemerintah tengah mendorong efisiensi belanja negara.
“ICW menemukan adanya pengadaan burung merpati senilai Rp305 juta dalam rangka perayaan Kemerdekaan RI. Pengadaan dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara yang dimenangkan oleh Indoglobal Multi Karya,” ujar Azhim, Jumat (21/8/2026).
ICW Telusuri Pengadaan Penanganan Bencana
Temuan mengenai pengadaan burung merpati tersebut tidak berdiri sendiri.
Baca Juga
ICW mengaku turut menelusuri penggunaan anggaran pemerintah untuk kebutuhan penanganan bencana pada tahun anggaran 2026.
Penelusuran dilakukan terhadap Kemensetneg dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Namun, Azhim mengatakan pihaknya tidak menemukan paket pengadaan yang berkaitan dengan penanganan bencana di kedua lembaga tersebut.
“Di saat yang sama ICW mencari realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hasilnya tidak ditemukan satu pun paket pengadaan,” ungkapnya.
Baca Juga
Kondisi Bencana di Sejumlah Daerah Belum Pulih
ICW kemudian mengaitkan temuan tersebut dengan kondisi sejumlah wilayah yang masih menghadapi bencana maupun proses pemulihan.
Azhim menilai perayaan kemerdekaan memang merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia.
Namun, menurutnya, penyelenggaraan kegiatan tersebut tetap perlu mempertimbangkan kondisi anggaran negara serta kebutuhan masyarakat.
“Pengadaan ini kami nilai merupakan bagian perayaan HUT RI yang berlebihan karena dilakukan di tengah situasi anggaran negara mengalami efisiensi besar-besaran dan bencana besar di NTT, kebakaran hutan dan lahan yang masif di Kalimantan, serta perbaikan dan pemulihan yang belum tuntas pascabencana besar di Aceh dan Sumatera,” tegasnya.
Baca Juga
Azhim menegaskan, kritik ICW tidak semata-mata diarahkan pada nominal pengadaan sebesar Rp305 juta.
Menurutnya, persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana pemerintah menentukan prioritas dalam membelanjakan uang negara.
Ia menilai kebutuhan masyarakat dan situasi yang tengah dihadapi negara semestinya menjadi pertimbangan utama sebelum suatu anggaran direalisasikan.
“Persoalannya bukan semata pada nominal Rp305 juta, tetapi mencerminkan bagaimana pengelolaan anggaran pemerintah yang tidak berbasis skala prioritas dan tidak memandang aspek urgensi,” cetusnya.
Minta Anggaran Lebih Berpihak pada Kebutuhan Mendesak
ICW mengingatkan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan tetap dapat diselenggarakan.
Namun, kegiatan yang bersifat seremonial dinilai tidak seharusnya mengesampingkan kebutuhan publik yang lebih mendesak.
Bagi ICW, kondisi keuangan negara dan berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat perlu menjadi dasar dalam menentukan besaran maupun bentuk belanja pemerintah.
“Perayaan kemerdekaan semestinya tidak menjadi alasan untuk menghamburkan anggaran. Terlalu banyak kebutuhan publik yang mendesak yang lebih membutuhkan keberpihakan anggaran,” kuncinya.
anggaran negaraberita nasionalberita pilihanberita politikberita terbaruBerita TerkiniBerita Viraldemocrazy.iddinamika politikistana negaraIsu Nasionalkabar politikkritik sosialopini publikpemerintahanperbincangan warganetpolemik anggaranpolitik nasionalPolitik Tanah Airsorotan publik
Artikel terkait lainnya
