IKN Ternyata Cuma Mimpi Sementara! Jakarta Tetap Ibu Kota, Bukti Keinginan Jokowi Dulu Terlalu ‘Ambisius’ & Langgar Realita
DEMOCRAZY News
15 Mei 2026 8:00 am
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengamat infrastruktur dan tata kota, Yayat Supriatna, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN).
Sejak awal, kata Yayat, UU IKN telah mengatur bahwa Nusantara akan resmi menjadi ibu kota negara setelah Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota.
“Apa yang diputuskan MK itu, memang seharusnya begitu. Itu sudah lama. Ketika Undang-Undang IKN diresmikan pun sudah dinyatakan, fungsi IKN sebagai ibu kota negara jika presiden sudah menandatangani Keppres-nya,” kata Yayat saat dihubungi di Jakarta, Kamis (14/5/2026).
Ia mengatakan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya sempat ingin segera menerbitkan Keppres pemindahan ibu kota.
Namun, menurutnya, keputusan tersebut memiliki konsekuensi besar terhadap berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan.
“Pak Jokowi waktu itu kan inginnya cepat-cepat. Ingin segera tanda tangan Keppres. Tapi kan bisa menjadi masalah. Karena tanda tangan Keppres itu mempunyai efek yang sangat besar berbicara tentang persoalan pemindahan ibu kota, pemindahan ASN, pembangunan fungsi kotanya, biaya-biaya lainnya,” ujarnya.
Yayat menilai, IKN belum dapat berfungsi secara optimal apabila pembangunan fasilitas dasarnya belum sepenuhnya siap.
“Ya kemudian kalau IKN-nya pada waktu memang belum siap dengan fasilitas pembangunannya, ya otomatis tidak akan berfungsi secara maksimal kota itu,” tegasnya.
Karena itu, menurut dia, Jakarta tetap menjalankan fungsi sebagai ibu kota negara selama Keppres pemindahan belum diterbitkan.
Baca Juga
Yayat menambahkan, pemerintah saat ini menargetkan IKN mulai berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028.
“Nah kalau misalnya lihat pembangunan IKN sekarang, sudah ada kan arahan dari presiden tahun 2028, dia akan menjadi ibu kota politik,” ucapnya.
Menurut Yayat, percepatan pembangunan IKN saat ini diarahkan untuk mendukung fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar dapat berjalan di Nusantara.
Ia mengatakan, Otorita IKN kini tengah mempercepat pembangunan kawasan perkantoran dan fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang perpindahan pusat pemerintahan.
Baca Juga
“Nah, sekarang Otorita IKN sedang mendorong itu. Mempercepat agar ketiga fungsi itu bisa dikembangkan. Perkantorannya sedang dibangun, fasilitas akomodasi, rumah susun vertikalnya, kelengkapan anggota dewan kalau harus pindah ke sana, rumah-rumah menterinya, fasilitas pendukungnya, ya itu semua terus dibangun,” jelas Yayat.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
