GEMPAR! Pergerakan ‘Pemakzulan Gibran’ Resmi Mengguncang DPR, Diinisiasi Langsung oleh Tony Tesar dari NasDem

DEMOCRAZY.ID — Gedung Parlemen di Senayan mendadak bergemuruh!

Bom politik dengan daya ledak tinggi resmi diledakkan dari dalam lingkaran Senayan.

Di tengah badai gugatan konstitusional yang melanda Mahkamah Konstitusi, serangan telak secara institusional kini resmi dilayangkan terhadap singgasana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Seorang anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Tonny Tesar, S.Sos (Nomor Anggota A-429), secara resmi melayangkan Surat Usul Pemberhentian (Impeachment) Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Pimpinan DPR RI tertanggal 7 Oktober 2026.

Surat bernomor 090/FNASDEM/A-429/X/2026 ini bukan lagi sekadar kritik politik biasa, melainkan langkah konstitusional formal yang menuntut pertanggungjawaban hukum di tingkat parlemen.

Baca Juga

Malu Besar di Mata Dunia! Ijazah Gibran Ramai Disorot Sejumlah Media Asing Usai Putusan MK

Dasar Hukum Menohok: “Cacat Syarat Sejak Awal”

Dalam surat resmi tersebut, Tonny Tesar membedah secara tajam dasar yuridis pengajuan impeachment yang merujuk langsung pada UUD 1945 dan undang-undang kepemiluan:

1. Pasal 169 huruf (r) UU Pemilu: Secara tegas mensyaratkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden wajib berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

2. Fakta Persidangan MK: Merujuk pada terbuktinya fakta hukum di Mahkamah Konstitusi bahwa yang bersangkutan tidak mampu menghadirkan atau tidak memiliki dokumen ijazah, diploma, atau sertifikat kelulusan sah yang membuktikan penamatan pendidikan setara SMA.

3. Pasal 7A UUD 1945: Menjadi landasan konstitusional bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

   Baca Juga

   Deretan Tokoh Kunci Penentu Nasib Gibran Sebagai Wakil Presiden, Buntut Panjang Skandal Ijazah SMA!

Ketidakpenuhan syarat formil mendasar sejak awal proses pendaftaran pencalonan ini dinilai telah mencederai prinsip-prinsip pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas tinggi.

Desakan Tegas: Bawa ke Rapat Paripurna!

Melalui surat permohonan tersebut, pemrakarsa mendesak Pimpinan DPR RI agar tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah-langkah konstitusional:

• Membawa persoalan prinsipil ini ke dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk menggunakan hak konstitusional (hak pengawasan, interpelasi, angket, atau menyatakan pendapat) guna menyelidiki keabsahan administrasi pencalonan Gibran.

• Memproses usul pemberhentian (impeachment) sesuai mekanisme peraturan tata tertib DPR RI serta meneruskannya demi tegaknya wibawa konstitusi dan kepastian hukum di tanah air.

  Baca Juga

  Sikap Tegas PDIP Soal Ijazah Gibran: Pilih Mundur Secara Kesatria atau Hadapi Proses Pemakzulan!

Langkah berani dari kader NasDem ini langsung mengubah peta tekanan politik secara drastis.

Ketika bola salju impeachment resmi bergulir di lantai Parlemen, pertahanan istana lama kini diuji pada titik paling krusial: apakah Senayan berani berdiri tegak menyelamatkan konstitusi, ataukah badai pemecatan ini akan segera merontokkan sisa-sisa legitimasi kekuasaan Gibran?

👇👇👇👇

Baca Juga

Kabar Mengejutkan! Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi…