Ade Armando: Lebih Baik Gibran ‘Diberhentikan’ Lewat DPR!

DEMOCRAZY.ID — Pendukung sekaligus loyalis Joko Widodo, Ade Armando, menyatakan bahwa kubu pendukung Gibran Rakabuming Raka siap menghadapi risiko politik terburuk, termasuk pencopotan Gibran dari kursi Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ade menilai penyelesaian lewat jalur formal parlemen jauh lebih terhormat ketimbang mendesak Gibran untuk meletakkan jabatan secara sukarela.

Ade Armando: Kubu Gibran Siap Terima Konsekuensi Pemakzulan di DPR

Pernyataan tersebut disampaikan Ade Armando saat hadir sebagai narasumber dalam diskusi di kanal YouTube SinKos Indonesia pada 7 November 2026.

Diskusi itu digelar untuk merespons eskalasi politik pascaputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran.

“Tapi menurut saya, lebih baik dia diberhentikan melalui proses DPR, daripada meminta dia mengundurkan diri,” tegas Ade Armando.

Baca Juga

Gibran Minta Waktu Buktikan Ijazah Sebelum Mundur, DPR Tegas: Proses Hukum Selesai-Pemakzulan Jalan Terus!

Ade mengungkapkan bahwa pencalonan Gibran sebagai pendamping Prabowo Subianto pada Pemilu lalu bukanlah murni ambisi pribadi, melainkan hasil pemanggilan politik demi mengamankan kemenangan kontestasi.

Menurutnya, Gibran sempat menolak tawaran tersebut sebanyak empat kali karena lebih memilih fokus merampungkan masa jabatannya sebagai Wali Kota Solo atau berkonsentrasi maju ke tingkat gubernur.

Namun, atas desakan dan pertimbangan tingkat elektabilitas tinggi pada permintaan kelima, Gibran akhirnya bersedia menerima pinangan tersebut.

Oleh sebab itu, jika dinamika ketatanegaraan di Senayan berujung pada pemakzulan, pihak kubu Gibran siap menerimanya sebagai garis takdir politik.

Baca Juga

Prosedur Konstitusi Dipertanyakan! Memang Bisa Wapres Ajukan ‘Pengunduran Diri’ Langsung ke Presiden? Ini Aturan Mainnya

“Buat kami, kalau dia sampai diberhentikan, wah, itu adalah nasib dia. Dia dulu memang dipanggil untuk memenangkan Pak Prabowo,” ujar Ade.

Tolak Buat Kegaduhan, Pasrahkan Keputusan ke Senayan

Menanggapi wacana pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) maupun Hak Angket oleh sejumlah fraksi partai di DPR RI, Ade menegaskan bahwa barisan pendukung Gibran tidak akan melakukan perlawanan di jalanan ataupun memicu kegaduhan horizontal di tengah masyarakat.

“Kalau DPR mau mengatakan begitu, mau hak angketnya dilakukan atau hak menyatakan pendapat… buat kami di kubu Gibran enggak apa-apa, silakan putuskan saja dan kita tidak akan teriak-teriak, kita akan menerima itu dengan sangat besar hati,” pungkas Ade.

Baca Juga

Gibran di “Prank” Prabowo, Diminta Fight di PTUN, Yusril dan DPR Tegaskan Upaya Hukum Sudah Habis Pasca Putusan MK dan MA