DEMOCRAZY.ID — Pegiat media sosial sekaligus akademisi Indonesia, Buni Yani, kembali melontarkan pernyataan keras yang menyoroti masa depan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam keterangannya pada Ahad (22/11/2026), Buni Yani menilai keduanya berpotensi besar menghadapi jerat persoalan hukum menyusul berbagai kasus yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Tidak hanya menyoroti aspek pertanggungjawaban hukum personal, Buni Yani juga melayangkan desakan politik secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia meminta Prabowo mengambil inisiatif tegas untuk melarang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta membubarkan seluruh organisasi relawan yang selama ini terafiliasi dengan jaringan kekuatan politik Jokowi.
Menurut Buni Yani, berbagai persoalan hukum yang dikaitkan dengan Jokowi dan Gibran tidak boleh dipandang sebelah mata atau dibiarkan menguap begitu saja.
Ia menekankan bahwa seluruh dugaan tersebut harus ditelusuri secara tuntas melalui mekanisme hukum yang berlaku agar tidak menjadi beban berkepanjangan dalam kehidupan bernegara.
“Jokowi-Gibran cepat atau lambat akan masuk penjara. Kasus hukum sudah sangat banyak yang memberatkan mereka,” ujar Buni Yani, Ahad (22/11/2026).
Ia pun menggarisbawahi bahwa penegakan hukum yang tegas merupakan keharusan bagi siapa pun yang diduga terlibat dalam berbagai persoalan pada periode pemerintahan sebelumnya.
“Persoalan hukum yang dikaitkan dengan Jokowi dan Gibran tidak boleh dipandang sebelah mata dan harus ditelusuri melalui mekanisme hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan dalam kehidupan bernegara,” tegasnya.
Lebih jauh, Buni Yani mengarahkan seruan politiknya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar infrastruktur politik yang dinilai masih menopang pengaruh lama.
Ia secara terbuka menyarankan agar pemerintah mengambil langkah pelarangan terhadap PSI sekaligus membubarkan kelompok-kelompok relawan yang selama ini menjadi mesin politik Jokowi.
“Sebaiknya Presiden @prabowo mengambil inisiatif melarang PSI dan membubarkan semua organisasi relawan yang telah menjadi instrumen kejahatan Jokowi selama ini,” tandas Buni Yani.
Seruan tersebut memperlihatkan pandangan Buni Yani yang menilai bahwa keberadaan partai serta jaringan relawan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dikaitkan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan pada masa pemerintahan sebelumnya.
Meski melontarkan tudingan serta desakan politik yang sangat keras, berbagai dugaan maupun tuduhan hukum yang dialamatkan kepada Jokowi, Gibran, maupun jaringan politiknya tetap harus diuji dan dibuktikan melalui mekanisme peradilan yang objektif serta independen.
Di sisi lain, usulan pelarangan partai politik maupun pembubaran organisasi kemasyarakatan memiliki koridor aturan konstitusional tersendiri yang harus ditempuh sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.