DEMOCRAZY.ID — Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden pada 12 November 2026 lalu menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan, salah satunya disampaikan oleh Sekjen FTA sekaligus pemerhati kebijakan publik, Syafril Sjofyan.
Dalam pandangannya, pengunduran diri tersebut sama sekali tidak boleh dimaknai sebagai akhir dari seluruh persoalan hukum yang melingkupinya.
Berikut adalah rangkuman dari pokok-pokok pemikiran dan desakan hukum yang disuarakan:
Persoalan paling krusial yang disoroti adalah penggunaan dokumen Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara SMA yang dipakai dalam pendaftaran Pilpres 2024.
Aliansi Rakyat Menggugat telah melaporkan dugaan pemalsuan dan keterangan tidak benar tersebut ke Bareskrim Polri pada awal Oktober 2026.
Desakan ini semakin menguat menyusul Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan Suket dari Kemendikbudristek tersebut tidak sah secara hukum, serta pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA.
Syafril menegaskan, aparat penegak hukum harus menelusuri unsur pidana berdasarkan UU Pemilu maupun KUHP tanpa memberikan perlakuan istimewa.
Selain dokumen pendidikan, laporan yang pernah dilayangkan oleh Ubedilah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Januari 2022 terkait dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan relasi bisnis keluarga juga didesak untuk dibuka kembali dan ditindaklanjuti secara transparan.
Begitu pula dengan laporan dugaan tindak pidana nepotisme terkait lahirnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023—yang sebelumnya dilaporkan oleh Kelompok Petisi 100 dan FOR ASLI ke Bareskrim Polri pada awal 2024—dinilai harus diuji secara hukum agar prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) benar-benar tegak.
Syafril juga mengingatkan kembali berbagai kontroversi moral dan etika publik yang sempat mencuat, termasuk polemik akun Kaskus “fufufafa” serta pelanggaran etik berat yang berujung pada pencopotan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.
Ia menekankan bahwa sanksi etik saja tidak cukup apabila terdapat unsur perbuatan pidana yang memenuhi syarat untuk diproses secara hukum.
Menutup pandangannya, Syafril menegaskan tiga poin utama yang harus segera diambil oleh negara:
Bareskrim Polri wajib menuntaskan laporan dugaan tindak pidana terkait suket pendidikan dan laporan nepotisme secara profesional tanpa intervensi.
KPK harus membuka kembali dan memeriksa substansi laporan dugaan KKN serta TPPU secara transparan.
Pemerintah harus mengevaluasi dan mencabut seluruh fasilitas kenegaraan yang melekat, memastikan tidak ada tradisi impunitas atau kekebalan hukum bagi mantan pejabat maupun keluarganya.
Pengunduran diri dari kekuasaan ditegaskan bukanlah tiket keluar untuk bebas dari pertanggungjawaban di hadapan hukum.