DEMOCRAZY.ID – Luhut Binsar Pandjaitan yakin bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah SMA atau sederajat.
Luhut mengaku memiliki keponakan yang menempuh pendidikan dengan program serupa seperti Gibran.
“Keponakan saya persis programnya seperti Pak Gibran, Sansa namanya. Dia lulusan dari sepertiga program ini. Kemudian ambil S2 di ITB dalam bisnis, kayak gini kan banyak,” kata Luhut melalui podcast Akbar Faizal, dikutip Selasa (10/11/2026).
Kedua, kata dia, Gibran telah melalui proses panjang di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurutnya, jika Gibran dimakzulkan, dia pasti akan bereaksi karena sebelumnya dipasangkan dengan Prabowo Subianto.
“Kalau Gibran dimakzulkan pasti dia bereaksi. ‘Dulu aku dicalonkan bersama Pak Prabowo berdua’. Jadi gimana statusnya,” ungkap Luhut.
Dia mengimbau publik untuk menahan diri dan menjauhkan diri dari kebencian serta dendam.
“Mungkin ada yang nggak setuju. Tapi nggak usah pro kiri kanan. Tapi kita berikan jernih lah. Apa kita mau bawa negeri ini untuk gontok-gontokan terus,” jelasnya.
Diketahui, puluhan anggota DPR RI diklaim telah menandatangani persetujuan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat terkait kasus ijazah Gibran.
Ada lebih dari 25 anggota DPR RI lintas fraksi yang meneken dokumen Hak Menyatakan Pendapat.
Seorang anggota DPR dari PKS, saat berjalan meninggalkan ruang sidang, terlihat mengangkat karton bertuliskan: “GIBRAN MUNDUR ATAU DIMUNDURKAN.”
Mencuat kabar bahwa Gibran akan mundur pada sore hari apabila fraksi-fraksi DPR sepakat memproses usulan pemakzulan melalui Hak Menyatakan Pendapat.
Bahkan, Gibran disebut menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.
Pertemuan tersebut memunculkan spekulasi baru mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden di tengah menguatnya desakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR.
Juru Bicara PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, menyatakan bahwa tujuh partai satu arah terkait pemakzulan Gibran.
“Tujuh partai. Tujuh suara. Satu arah: pemakzulan Gibran,” tutur Guntur Romli.
Guntur Romli menegaskan, persoalan ini bukan soal suka atau benci, melainkan soal konstitusi.
Rakyat biasa yang ijazahnya tidak sah, lamarannya akan dicoret.
“Mengapa wapres yang suketnya batal demi hukum harus kebal? Gibran mau mundur sendiri atau dimakzulkan?” pungkas mantan Kader PSI ini.