Bukan Sekadar Tuntutan Sukarela! Ini ‘3 Tahapan Konstitusional’ Pemakzulan Wapres Yang Bisa Menanti Gibran

DEMOCRAZY.ID — Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meletakkan jabatannya terus berembus kencang di Senayan.

Ketua Fraksi PAN MPR RI, Syarifuddin Sudding, secara terbuka menegaskan bahwa vonis Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA luar negeri milik Gibran secara otomatis menggugurkan keabsahan syarat administrasi pendaftaran Pilpres 2024.

Sudding menilai putusan MA tersebut membawa konsekuensi hukum serius: Gibran secara sah tidak lagi memenuhi syarat formal sebagai orang nomor dua di Indonesia.

Syarifuddin Sudding: Gibran Gugur Syarat Formal dan Kehilangan Legitimasi Moral!

Anggota Komisi III DPR RI tersebut mengingatkan bahwa pengunduran diri secara sukarela merupakan jalan paling terhormat bagi Gibran guna menjaga martabat lembaga kepresidenan serta menghormati supremasi hukum.

“Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Agung. Kalau yang bersangkutan tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada dieksekusi lewat jalur politik,” tegas Sudding kepada wartawan.

Baca Juga

Bukan Cuma Soal Suket MA, 3 Dosa Hukum Ini Jadi Alasan Gen Z Minta Gibran Legowo Mundur!

Ia menggarisbawahi bahwa persoalan ini bukan sekadar perdebatan pasal-pasal hukum murni, melainkan menyangkut public trust dan moralitas kepemimpinan nasional.

“Ketika yang bersangkutan sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden atas Putusan Mahkamah, sebaiknya yang bersangkutan mundur. Kan sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi, maupun secara moral karena ini jabatan publik,” tegas politikus PAN tersebut.

Fraksi PAN Siap Dorong Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Senayan

Syarifuddin Sudding menegaskan, jika Gibran tetap bersikeras bertahan di kursi Wakil Presiden, DPR RI tidak akan ragu memanfaatkan instrumen politik tertinggi yang disediakan oleh UUD 1945.

Ia merujuk pada ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengenai mekanisme pemakzulan (impeachment) presiden dan/atau wakil presiden.

Baca Juga

Opsi Ruang Gerak Makin Sempit! Denny Indrayana Ungkap Dua Pilihan Konstitusional Terakhir untuk Jokowi dan Gibran

“Kalau tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap hak menyatakan pendapat (HMP) dengan dasar Putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial,” tegasnya.

Sesuai dengan mekanisme tata negara, tahapan eksekusi politik HMP oleh DPR nantinya akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran hukum tersebut.

Apabila MK membenarkan pendapat DPR, maka berkas pemakzulan akan langsung diteruskan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengambil keputusan final pelengseran Gibran.

Baca Juga

Sosok Tak Terduga Muncul di Daftar Sadap Listyo Sigit Cs, Nasib Geng Solo Disinggung!