DEMOCRAZY.ID — Operasi spionase ilegal yang diduga didalangi mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo mengungkap anomali besar dalam penentuan target penyadapan.
Di antara nama Presiden Prabowo Subianto, jajaran menteri kabinet, hingga pimpinan redaksi media, muncul satu sosok tak terduga yang ikut diintai secara brutal: Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti.
Politisi senior Akbar Faizal menyoroti pola kejanggalan mencolok dalam daftar ribuan log target sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tersebut.
Akbar Faizal mempertanyakan ketiadaan nama-nama tokoh kunci yang terafiliasi dengan kekuasaan masa lalu atau “Geng Solo” di dalam sistem penyadapan tersebut.
Tidak ditemukan rekam jejak penyadapan terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, maupun Kaesang Pangarep.
Sebaliknya, operasi intelijen gelap ini justru mengincar perwira tinggi yang menjadi “mata dan telinga” utama kelembagaan Polri sendiri.
“Kenapa Kabaintelkam bahkan dengan istrinya juga ada dalam daftar penyadapan?” tegas Akbar Faizal.
Terkuaknya penyadapan hingga ke ranah pribadi istri jenderal bintang tiga ini memperlihatkan betapa invasifnya operasi spionase ilegal sepanjang periode 2025–2026.
Padahal, Komjen Dedy Kusuma Bakti merupakan figur krusial yang baru saja dilantik sebagai Kabaintelkam oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada 2 Oktober 2026.
Dedy bukanlah perwira sembarangan.
Lulusan angkatan pertama SMA Taruna Nusantara Magelang (TN-1) dan Akpol 1996 ini menghabiskan mayoritas kariernya di korps intelijen:
Dirintelkam Polda Sumut (2016–2019)
Dirintelkam Polda Jabar (2019)
Dirintelkam Polda Kaltim (2022)
Dirintelkam Polda Metro Jaya (2024)
Dirpolitik Baintelkam Polri (2024)
Pati BIN (2025) hingga menjabat Kabaintelkam Polri (2026).
Masuknya perwira intelijen senior ini sebagai target sasaran semakin menguatkan dugaan adanya agenda khusus di balik operasi penyadapan tersebut.
Sementara itu, Bareskrim Polri resmi menetapkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, yakni Kadiv TIK Polri (Nonaktif) Irjen Pol Slamet Uliandi.
Penetapan Irjen Slamet Uliandi melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya menyeret tiga jenderal lainnya:
Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri)
Irjen Pol Ahrie Sonta
Irjen Pol Eko Hadi Santoso
Irjen Pol Slamet Uliandi (Kadiv TIK Nonaktif)
Keempatnya terbukti melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 karena menjalankan operasi penyadapan tanpa dasar legalitas penegakan hukum.
Untuk mengaburkan jejak kejahatan, para tersangka bahkan sempat menghapus log data penyadapan pada Oktober 2026.
Atas tindak pidana berlapis tersebut, komplotan ini dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP Nasional serta Pasal 32 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.