DEMOCRAZY.ID – Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggalkan jabatannya kian berembus kencang di tengah ruang publik nasional.
Eskalasi ini memuncak menyusul maraknya perdebatan hukum pasca-keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran.
Pengamat Politik Heru Subagia menilai, serangkaian vonis dari Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) telah menghadirkan peta dan dinamika baru terkait keabsahan kualifikasi cawapres pada Pemilu 2024 lalu.
Menurutnya, Gibran seharusnya menunjukkan sikap taat hukum dengan mengambil langkah kenegarawanan.
“Dengan pertimbangan sangat-sangat matang dan konstitusional dalam hal ini, produk dari MA dan MK yang sudah nyata-nyata secara keseluruhan mengeluarkan putusan yang tentunya membuat Gibran harusnya taat terhadap hukum dengan sukarela mundur,” ujar Heru kepada media, Minggu (1/11/2026).
Heru membeberkan, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri secara sukarela, Presiden Prabowo Subianto secara penuh memiliki ruang dan kewenangan konstitusional untuk menentukan figur pengganti yang akan mendampinginya hingga akhir masa jabatan pada 2029 mendatang.
Dalam skenario pengunduran diri tersebut, Heru secara tegas mencoret nama figur-figur mantan rival kontestasi Pilpres 2024.
“Yang jelas saya katakan bukan Ganjar Pranowo ataupun juga Anies Baswedan, mereka para mantan-mantan capres 2024 kemarin,” ucap dia.
Ia melanjutkan, “Tetapi, Prabowo sepenuhnya mempunyai hak prerogatif, hak istimewa untuk memilih siapa yang akan dijadikan wakil presiden, dan tentunya nanti akan diserahkan ke sidang istimewa DPR MPR.”
Lebih jauh, lulusan Fisipol UGM ini menyodorkan dua nama pimpinan partai politik anggota koalisi pengusung Prabowo-Gibran, yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Namun dari dua kandidat tersebut, Heru lebih mengunggulkan Zulhas untuk mengisi kursi RI 2.
“Karenanya, saya memberikan opsi-opsi pilihan terbaik bagaimana Prabowo seharusnya memilih dua calon presiden, calon wakil presiden,” Heru menuturkan.
“Tentunya partai pendukung yang tergabung dalam pengusung Prabowo-Gibran di 2024 kemarin, PAN dan Golkar yang menjadi prioritas. Dan di situ, Golkar ada Bahlil dan PAN ada Zulkifli Hasan,” tambahnya.
Heru membeberkan sejumlah alasan strategis di balik rekomendasinya terhadap Zulhas.
Pertama, faktor rekam jejak loyalitas dan konsistensi PAN dalam mendukung perjalanan politik Prabowo yang sudah teruji dalam beberapa kali pemilu.
“Loyalitas dan dedikasi kepartaian dan secara pribadi Zulkifli Hasan dan PAN sudah tidak diragukan. Ini kekompakan personal dan partai politik menjaga stabilitas dan dinamika mengawal kebijakan hingga akhir kepemimpinannya,” jelasnya.
Kedua, Heru menyoroti rekam jejak pengalaman panjang Zulhas di jam terbang pemerintahan dan lembaga tinggi negara.
Zulhas tercatat pernah menjabat sebagai Ketua MPR RI, Menteri Kehutanan era SBY, Menteri Perdagangan era Jokowi, hingga kini mengemban amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan pada Kabinet Prabowo.
Ketiga, Heru menggarisbawahi aspek keseimbangan geopolitik.
Menurutnya, figur Zulhas mampu menghadirkan representasi kepemimpinan luar Pulau Jawa, khususnya wilayah Sumatra, yang dinilai sangat krusial untuk memperkuat konsolidasi nasional.
“Dan tentunya dengan sederet pengalaman dan juga integritas dan loyalitas tentunya ke Prabowo, kepemerintahan, Zulkifli Hasan sepertinya menjadi pilihan,” imbuhnya.
“Kekuatan-kekuatan geografis ini memberikan dukungan secara komprehensif bagaimana pemerintahan Prabowo menyertakan orang-orang politisi di berbagai daerah Indonesia menjadi bagian integral tak terpisahkan dalam rangka membangun, mensejahterakan, dan pengabdiannya Prabowo-Zulkifli Hasan kepada bangsa dan negara,” kuncinya.