DEMOCRAZY.ID – Dua hari setelah dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merombak 88 perwira tinggi dan menengah melalui Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Sebanyak 70 orang mendapat promosi atau jabatan baru, dengan perincian 14 pejabat utama Mabes Polri dan 19 kapolda yang diganti.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi.
“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” ujar Johnny, Sabtu (3/10/2026).
Namun, susunan nama di dalam telegram tersebut memunculkan pembacaan lain di ruang publik.
Ada jejak perwira jebolan Polda Banten yang merangsek masuk ke jajaran teras Mabes Polri.
Perbincangan ini tidak lepas dari rekam jejak Jenderal Suyudi yang pernah memimpin Polda Banten pada 26 Juni 2024 hingga 5 Agustus 2025, sebelum diangkat menjadi Kepala BNN pada 25 Agustus 2025 dan akhirnya memegang tongkat komando tertinggi Polri pada 1 Oktober 2026.
Fenomena penamaan faksi di korps Bhayangkara ini mengingatkan publik pada era sebelumnya.
Sebagai pembanding, istilah “geng Solo” yang sempat dicetuskan pada Desember 2019 oleh Neta S.
Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), saat menyoroti penunjukan Irjen Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya yang dinilai menonjolkan lingkaran dekat Joko Widodo semasa menjabat sebagai Wali Kota Solo (2005–2012).
Istilah tersebut merujuk pada para perwira yang pernah bertugas di Surakarta, seperti Listyo Sigit Prabowo, Nana Sudjana, dan Ahmad Luthfi, yang kemudian meluas hingga ke lingkungan militer.
Lingkaran mantan Dandim Solo dan Danlanud Adi Soemarmo era Jokowi, antara lain Agus Subiyanto, Widi Prasetijono, dan Hadi Tjahjanto, kariernya melesat di era Jokowi.
Menanggapi isu “geng Solo”, ketika itu pemerintah dan pihak kepolisian konsisten membantah adanya faksi tersebut.
“Penunjukan berbasis talent scouting, bukan political appointee,” kata Kepala KSP Moeldoko saat itu.
“Mutasi lewat Wanjakti dan tidak ada parameter geng,” tegas Kadiv Humas Irjen M.
Iqbal, ketika itu.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni saat itu juga menegaskan, tudingan tersebut tak berdasar.
Meski demikian, di masa transisi kepemimpinan di kepolisian, narasi pembersihan jaringan lama dan pergeseran pengaruh tetap saja mengemuka.
Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman menilai pergantian Kapolri dari Listyo ke Suyudi adalah sinyal awal bersih-bersih itu.
“Terlalu jauh disebut pembersihan total, karena Listyo dipindah menjadi Kepala KSP, tetap posisi strategis di Istana, bukan dibuang,” kata Peneliti Citra Institute Efriza.
Dalam gelombang mutasi perdana di bawah kendali Kapolri Suyudi, sejumlah nama perwira yang memiliki tautan erat dengan Banten memang turut terkerek naik ke level strategis, baik di tingkat polda besar maupun di ring dalam Mabes Polri.
Jejak perwira jebolan Polda Banten yang mencuat dalam mutasi ini antara lain:
Dari jajaran perwira menengah, ada nama Kombes Didik Hariyanto, yang diangkat menjadi Koordinator Staf Pribadi Pimpinan (Koorspripim).
Sebelumnya Didik menjabat sebagai Kabid Humas Polda Banten sejak Des 2022.
Dia, masih menjabat saat Suyudi menjadi Kapolda Banten antara Juni 2024-Agustus 2025.
Saat Suyudi menjadi Kepala BNN, Didik menjabat sebagai Pamen Bareskrim, Plt.
Karo Humpro BNN.
Didik juga turut mendampingi Suyudi saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR pada 1 Oktober 2026,
Dalam jabatan Koorspripim, meski umumnya dijabat polisi berpangkat Kombes, namun ada kemungkinan Didik bisa promosi menjadi bintang satu.
Pasalnya, pejabat sebelumnya, Brigjen Pol.
Dedy Murti Haryadi, sempat menjabat sebagai Koorspripim Polri dengan pangkat tersebut dan menjadi salah satu perwira tinggi berpangkat brigadir jenderal (bintang satu) di posisi Koorspripim Polri, sebelum dimutasi menjadi sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tk II Bareskrim Polri dan saat ini menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tk I Bareskrim Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal.
Jika dicermati secara saksama, dari total 14 pejabat utama baru di Mabes Polri, perwira yang memiliki tautan kuat dan seperiode dengan kepemimpinan Suyudi di Banten berkisar antara dua hingga tiga orang saja, sementara selebihnya berasal dari beragam jalur reserse, intelkam, dan sumber daya manusia.
Kendati demikian, narasi mengenai kemunculan “geng Banten” telanjur bergulir di tengah publik untuk mengimbangi memori kolektif tentang faksi-faksi sebelumnya.
Ujian sesungguhnya dari dinamika ini akan terlihat pada gelombang mutasi-mutasi berikutnya.
Apakah lingkaran Banten akan semakin mengakar, apakah jalur reserse dan lingkaran terdekat terus menguat, ataukah roda organisasi berjalan murni berbasis meritokrasi pembinaan karier institusional.
Dalam perombakan kali ini, posisi vital Kapolda Metro Jaya kini dipercayakan kepada Irjen Pol. Dadang Hartanto.
Sementara itu, Irjen Pol. Suwondo Nainggolan mengemban amanah sebagai Kapolda Maluku, dan Irjen Pol. Suhendri menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Riau.
Pergeseran pimpinan kepolisian daerah juga menyasar sejumlah wilayah strategis lainnya:
Dengan penunjukan tersebut, genap 19 pucuk pimpinan kepolisian daerah di Indonesia resmi berganti pimpinan.
Menutup keterangannya, Johnny berharap seluruh pejabat baru dapat langsung tancap gas beradaptasi dengan lingkungan kerja mereka dan menjaga kesinambungan program kerja yang sedang berlangsung.
“Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang sudah berjalan dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat,” ujarnya.