DEMOCRAZY.ID – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif melontarkan sindiran kepada pengamat politik Rocky Gerung setelah perdebatan Rocky dengan pakar hukum tata negara Feri Amsari mengenai keterlibatan tentara dalam program penanaman jagung.
Laode menyampaikan sindiran tersebut melalui akun X miliknya.
Ia menyoroti sikap Rocky yang selama ini dikenal kritis dalam mengomentari kebijakan pemerintah.
“Konsisten cerdas itu….ternyata mahal …. akhirnya jadi ‘dungu’ juga MAAF,” tulis Laode dikutip pada Senin (14/9/2026).
Unggahan itu muncul setelah Laode menyimak perdebatan Rocky dan Feri yang antara lain membahas keterlibatan prajurit TNI dalam kegiatan pertanian serta kekhawatiran mengenai militerisasi dalam kehidupan sipil.
Video di Akhir Artikel
Dalam perdebatan tersebut, Rocky Gerung berpendapat bahwa keterlibatan tentara dalam kegiatan menanam jagung tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai militerisasi.
Rocky bahkan menggunakan istilah “jagungisasi tentara” untuk menggambarkan kondisi ketika prajurit lebih banyak terlibat dalam aktivitas pertanian.
“Kalau kita takut militerisasi, biarkan tentara nanem jagung, supaya dia sibuk cari bibit lupa cari mesiu, lupa memanggul senjata,” ujar Rocky.
Menurut dia, keterlibatan tentara dalam kegiatan pertanian justru dapat dipandang dari sisi berbeda.
Menurut Feri, tugas utama tentara tetap berkaitan dengan pertahanan negara.
Karena itu, penggunaan prajurit untuk kegiatan di luar fungsi utamanya perlu dipersoalkan dari sudut pandang tata kelola negara dan pembagian peran antara institusi militer dan masyarakat sipil.
“Tapi itu logica fallacy, karena tugasnya kan menjaga pertahanan,” kata Feri.
Feri juga menyoroti potensi persoalan ketika aparat militer terlibat langsung dalam aktivitas yang bersinggungan dengan masyarakat sipil, termasuk sektor pertanian.
Ia mempertanyakan konsekuensi yang mungkin muncul apabila kepentingan prajurit atau institusi militer berhadapan dengan kepentingan petani.
“Orang yang bekerja untuk pertahanan abang dayagunakan jadi petani. Cerita aneh, masa tentara tidak bisa memanggul senjata karena sibuk menanam jagung,” ujar Feri.
👇👇
Konsisten cerdas itu….ternyata mahal …. akhirnya jadi ‘dungu’ juga.😁
MAAF https://t.co/UsbJZdT8tS
— Laode M Syarif (@LaodeMSyarif) September 9, 2026
Perdebatan kemudian melebar pada cara Rocky melihat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Feri menilai logika Rocky berubah ketika pembahasan menyentuh kebijakan yang berkaitan dengan Prabowo.
“Menurut saya, abang menyalahi logika utama tentang susunan fondasi bernegara, abang kalau cerita soal Prabowo logikanya tiba-tiba jadi kacau begini,” kata Feri.
Pernyataan Feri inilah yang kemudian menjadi salah satu konteks munculnya sindiran Laode M Syarif.
Laode tidak menjelaskan secara spesifik bagian mana dari argumentasi Rocky yang membuatnya menilai pengamat politik tersebut tidak lagi konsisten.
Namun, unggahannya menyiratkan kritik terhadap perubahan sikap Rocky yang selama ini dikenal sebagai salah satu pengkritik kebijakan pemerintah.
Adapun istilah “dungu” yang digunakan Laode juga memiliki konteks tersendiri dalam perdebatan publik Rocky Gerung.
Rocky selama ini kerap menggunakan istilah tersebut ketika mengkritik cara berpikir atau argumentasi seseorang.
Dalam penggunaan Rocky, “dungu” lebih diarahkan pada kualitas penalaran dalam menyusun sebuah argumen, bukan semata-mata sebagai serangan terhadap pribadi.
Karena itu, penggunaan istilah tersebut oleh Laode dalam unggahannya dapat dibaca sebagai sindiran terhadap konsistensi cara berpikir Rocky dalam menyikapi persoalan politik dan kebijakan pemerintahan.
Perdebatan mengenai tentara dan program penanaman jagung itu pada akhirnya tidak hanya menyentuh soal pertanian.
Persoalan yang lebih besar adalah batas keterlibatan militer dalam aktivitas sipil serta bagaimana kebijakan tersebut seharusnya dilihat dalam kerangka fungsi pertahanan negara.
Di tengah perdebatan itu, kritik Laode menambah dimensi baru: bukan hanya mengenai apakah tentara tepat dilibatkan dalam program pertanian, tetapi juga soal konsistensi argumentasi para pengamat ketika menilai kebijakan pemerintah.