Kejanggalan Anggaran Rp11 Triliun Buat Buka Rekening Dibongkar Habis PDIP: Ada 3 Angka ‘Siluman’!
DEMOCRAZY News
14 September 2026 9:07 pm
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Rencana pemerintah membuka rekening bank secara massal dengan target mencapai 200 juta orang dan anggaran sekitar Rp11 triliun menuai sorotan dari Guntur Romli.
Politikus sekaligus pegiat media sosial itu menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penentuan target penerima serta perhitungan anggaran program tersebut.
Menurut Guntur, ada tiga angka utama yang perlu dipertanyakan dari rencana tersebut, yakni target 200 juta orang, alokasi Rp50 ribu untuk setiap rekening, dan total anggaran yang disebut mencapai Rp11 triliun.
Guntur bahkan mempertanyakan apakah anggaran tersebut benar-benar diperlukan hanya untuk membuka rekening bank bagi masyarakat.
Pasalnya, menurut dia, pembukaan rekening di sejumlah bank pada dasarnya tidak dipungut biaya.
“Buka rekening bank sebenarnya gratis. Tapi kenapa pemerintah harus keluar 11 triliun? Apa ini modus babi siluman buat ngedot anggaran rakyat? Ada 3 angka siluman dalam rencana pemerintah membuka rekening bank massal yang perlu dipertanyakan satu per satu,” tulisnya, dikutip dari Threads, Senin (14/9/2026).
Target 200 Juta Orang Dipertanyakan
Guntur kemudian memulai kritiknya dari angka 200 juta orang yang menjadi target program.
Ia membandingkan angka tersebut dengan data inklusi keuangan yang menurutnya menunjukkan sebagian besar masyarakat dewasa Indonesia telah memiliki akses terhadap layanan perbankan.
“200 juta orang dibuatkan rekening, 50 ribu per rekening, dan total anggaran 11 triliun. Kita mulai dari angka 200 juta,” ujarnya.
Guntur merujuk pada data resmi pemerintah yang menurutnya berasal dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dirilis OJK bersama BPS dan LPS pada 11 Agustus 2026.
Menurutnya, data tersebut menunjukkan 70,64 persen penduduk usia produktif telah memiliki rekening perbankan.
“Data resmi milik pemerintah sendiri, hasil survei SNLIK 2026 yang dirilis oleh OJK bersama BPS dan LPS 11 Agustus 2026 mencatat 70,64 persen penduduk dewasa Indonesia sudah punya akses rekening bank,” sambungnya.
Selain itu, Guntur turut menyoroti angka indeks inklusi keuangan yang menurutnya telah mencapai 93,61 persen.
Ia menilai angka tersebut menunjukkan masyarakat yang belum mengakses layanan perbankan jauh lebih sedikit dibandingkan target 200 juta orang.
“Dengan total indeks inklusi keuangan tahun 2026 mencapai 93,61 persen. Artinya dari 70,64 persen yang benar-benar belum punya rekening hanya sekitar 30 persen dari penduduk usia produktif atau diperkirakan sekitar 60 juta orang saja, bukan 200 juta,” ujarnya.
Berdasarkan perhitungan tersebut, Guntur mempertanyakan dasar pemerintah menetapkan target hingga 200 juta orang.
Menurutnya, angka tersebut sekitar tiga kali lebih besar dibandingkan jumlah masyarakat yang diperkirakan membutuhkan rekening baru.
“Terus kenapa targetnya 3 kali lebih besar dari yang sebenarnya membutuhkan? Ada selisih angka siluman 140 juta orang di sini,” imbuhnya.
Guntur pun meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka dasar penetapan target tersebut.
“Dari mana angka 200 juta orang itu?” tanyanya.
Rp50 Ribu per Rekening, Totalnya Berapa?
Setelah mempertanyakan jumlah penerima, Guntur kemudian menyoroti angka kedua, yakni alokasi Rp50 ribu untuk setiap rekening.
Ia menggunakan angka sekitar 60 juta orang yang menurut perhitungannya merupakan masyarakat yang benar-benar belum memiliki rekening.
Dengan asumsi tersebut, Guntur menilai anggaran Rp11 triliun yang direncanakan pemerintah seharusnya dapat ditekan menjadi sekitar Rp3 triliun.
“Kalau sasarannya memang 60 juta orang yang belum punya rekening dikalikan 50 ribu, hasilnya hanya sekitar 3 triliun, bukan 11 triliun,” katanya.
Dari hitungan tersebut, Guntur melihat adanya selisih besar antara kebutuhan yang ia perkirakan dengan total anggaran yang disebut pemerintah.
Baca Juga
“Ada selisih 8 triliun angka siluman yang belum dijelaskan. Mau dibocorkan ke mana itu?” tanyanya.
Pembukaan Rekening Disebut Sudah Gratis
Guntur juga mempertanyakan urgensi pengalokasian anggaran negara untuk proses pembukaan rekening.
Menurutnya, masyarakat pada dasarnya dapat membuka rekening di bank tanpa harus mengeluarkan biaya besar.
Bahkan, terdapat produk perbankan yang tidak mensyaratkan setoran awal.
“Yang lebih janggal lagi membuka rekening tabungan di bank pada dasarnya sudah gratis tanpa perlu setoran awal sama sekali. Bank-bank pelat merah bahkan sudah punya produk tabungan tanpa setoran awal khusus untuk mendukung program inklusi keuangan,” jelasnya.
Karena itu, ia mempertanyakan alasan pemerintah harus menyediakan anggaran hingga Rp11 triliun untuk program tersebut.
“Lantas kenapa negara harus mengeluarkan 11 triliun dari APBN untuk sesuatu yang sebenarnya bisa didapat gratis?” tanyanya.
Guntur juga menyoroti mekanisme penggunaan dana Rp50 ribu tersebut.
Ia mengaitkannya dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menurutnya menyebut dana tersebut dapat langsung ditarik.
“Dan kalau dananya bisa langsung ditarik seperti yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, uang itu bukan lagi soal buka rekening, melainkan bagi-bagi uang tunai berkedok pembukaan rekening,” ujar Guntur.
Dari Rp10 Triliun Menjadi Rp11 Triliun
Guntur kemudian kembali melakukan perhitungan sederhana terhadap dua angka yang menjadi sorotannya, yakni 200 juta orang dan Rp50 ribu.
“Meski 50 ribu bisa dibilang receh, tapi kalau dikalikan 200 juta bisa 10 triliun,” katanya.
Namun, menurut Guntur, angka tersebut masih menyisakan selisih sekitar Rp1 triliun apabila total anggaran yang disampaikan mencapai Rp11 triliun.
“Itupun ada angka siluman 1 triliun jadi 11 triliun seperti yang disampaikan ke publik,” ujarnya.
Pertanyaan mengenai selisih Rp1 triliun tersebut kemudian menjadi bagian lain yang menurut Guntur harus dijelaskan secara terbuka.
“Nah, 1 triliun itu mau dipakai buat apa? Buat makan babi siluman anggaran kah?” kata Guntur.
Guntur pada akhirnya meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan angka secara agregat, tetapi juga menjelaskan secara rinci konstruksi program tersebut kepada publik.
“3 angka ini, 200 juta orang, 50 ribu dan 11 triliun semuanya perlu dijelaskan pemerintah secara terbuka,” tegasnya.
Ia menilai keterbukaan menjadi penting karena program tersebut menggunakan anggaran negara.
“Tanpa penjelasan 3 angka tadi itu hanya makar anggaran dari siluman, iblis, setan yang berwujud manusia dan gerombolannya yang mau menyedot anggaran rakyat,” pungkasnya.
anggaran negaraberita nasionalbuka rekeningcatatan politikdemocrazydemocrazy.iddinamika politikdpr riistana negaraIsu Nasionalkebijakan publikkorupsi anggaranpdipskandal keuangansorotan publikwacana publik
Artikel terkait lainnya
