Singgung Potensi Perlawanan! Syahganda Nainggolan Beberkan 3 Poin Alasan Prabowo Harus Segera ‘Tendang Gibran’

DEMOCRAZY.ID — Peta persaingan di jantung kekuasaan eksekutif kembali memanas menyusul usulan radikal yang dilontarkan oleh Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan.

Ia secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah politik ekstrem dengan mendepak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari kursi kekuasaan.

Desakan tersebut dilandasi oleh analisis tajam mengenai eskalasi friksi di tingkat elite, di mana Gibran dinilai sudah mulai bermanuver di luar kendali poros istana utama guna menghadapi konstelasi politik menuju Pilpres 2029.

Berikut adalah tiga poin utama di balik usulan kontroversial agar Presiden Prabowo Subianto menyingkirkan Gibran Rakabuming Raka:

1. Menilai Gibran Sudah Berani “Melawan” Prabowo

Syahganda mengamati adanya pola pergerakan politik yang independen dan cenderung mengambil jarak dari kebijakan poros istana.

Baca Juga

Buku ‘Islam Ala Prabowo’ Tuai Kritik Pedas: Terlalu Berlebihan dan Membodohi Umat!

Salah satu indikator yang disorot adalah agenda kunjungan kerja Gibran ke Papua, yang dinilainya sengaja dibingkai untuk merangkul simpul-simpul masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah pusat.

Manuver lapangan tersebut dinilai berjalan sinkron dengan masifnya aktivitas blusukan sang ayah, Joko Widodo, ke berbagai daerah.

Kombinasi pergerakan ini dibaca sebagai upaya tandingan untuk mengimbangi pengaruh politik kepala negara.

“Gibran sekarang sudah melawan Prabowo. Dia berusaha mengimbangi, ditambah Jokowi yang keliling,” ujar Syahganda, dikutip dari kanal YouTube Hendri Satrio, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga

Retak di Lingkar Istana? Pengamat Great Institute Bongkar Gelagat Gibran Mulai ‘Berani’ Melawan Prabowo

2. Mengusulkan Pelengseran dan Singgung Cacat Konstitusi

Berangkat dari asumsi bahwa relasi di internal eksekutif sudah tidak lagi berjalan dalam satu garis komando, Syahganda mengusulkan agar Prabowo mencampakkan Gibran dan melengserkannya dari posisi wakil presiden melalui mekanisme konstitusional di MPR.

Ia turut memperkuat argumennya dengan kembali menyinggung polemik cacat hukum pada proses pencalonan Gibran sebelumnya, termasuk diskursus berkepanjangan mengenai keabsahan dokumen pendidikan SMA yang kini menjadi sorotan tajam publik.

Menurutnya, figur Prabowo yang memiliki basis karisma kuat sudah lebih dari cukup untuk memimpin roda pemerintahan tanpa harus dibayangi oleh kehadiran orang kedua.

“Tanpa Wapres saja. Presiden sekarang ini karakternya karismatik. Jadi, tidak perlu ada orang kedua,” tegasnya.

Baca Juga

Beda Jauh Sama SBY dan Megawati, Jokowi Disebut Sangat ‘Ambisius’ Dirikan Kerajaan Dinasti Politik

3. Membaca Anomali Elektabilitas dan Kepuasan Publik

Dari sudut pandang kalkulasi data dan opini publik, Syahganda mengklaim bahwa keberadaan Gibran di lingkar kekuasaan justru menjadi beban elektoral bagi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan.

Berdasarkan pemantauan big data percakapan masyarakat di ruang digital, ia menilai performa kepuasan terhadap kepemimpinan Prabowo sejatinya bisa melonjak jauh lebih tinggi apabila faksi tersebut dipisahkan.

“Kalau dipisah, Prabowo bisa 70 persen dan Gibran 30 persen. Jika Gibran tidak ada, Prabowo mungkin 74 persen,” pungkasnya.

Baca Juga

Misteri Terbongkar! Ternyata Dua Tokoh Ini Yang Jadi Otak di Balik Lahirnya Buku ‘Islam Ala Prabowo’