Analisis Tajam Pengamat: Prabowo Terapkan Strategi Batasi Ruang Gerak PSI Supaya Tak Jadi Kekuatan Politik Besar!
DEMOCRAZY News
1 September 2026 3:00 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID — Pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang mengutip petuah Jawa “Lamun sira sakti ojo mateni” (Jika kamu sakti, jangan membunuh/menjatuhkan) saat menghadiri acara di Kebumen, Jawa Tengah, pada Minggu (30/8/2026), menuai beragam reaksi keras dari berbagai kalangan.
Salah satu sorotan tajam datang dari praktisi hukum sekaligus advokat, Ahmad Khozinudin.
Melalui catatan opininya, Ahmad menilai pesan moral yang disampaikan Jokowi agar pemegang kekuasaan tidak menggunakan jabatannya untuk mencelakakan orang lain justru sangat kontradiktif dengan rekam jejak kepemimpinannya selama satu dekade memimpin Indonesia.
Dalam pandangannya, sikap Jokowi yang gemar memberi nasihat bijak saat ini diibaratkan seperti peribahasa Melayu “Buruk Muka Cermin Dibelah”, yang mencerminkan ketidakmampuan seseorang untuk berintrospeksi atas kesalahan masa lalu.
Soroti Rentetan Tragedi Kemanusiaan dan Pembubaran Ormas
Ahmad secara lugas menguliti kembali sejumlah insiden kelam dan kontroversial yang terjadi di era pemerintahan Jokowi, yang menurutnya merugikan serta meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat.
Beberapa peristiwa besar yang disorot meliputi:
-
Tragedi Kemanusiaan: Tragedi Kanjuruhan di Malang yang menelan ratusan korban jiwa, rentetan kasus kematian misterius ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019, hingga insiden berdarah KM 50 yang menewaskan enam laskar Front Pembela Islam (FPI).
-
Pembubaran Organisasi Massa: Kebijakan tegas pemerintah di era Jokowi yang membubarkan eksistensi organisasi massa Islam, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui tangan Menko Polhukam saat itu, Wiranto, serta pembubaran Front Pembela Islam (FPI) di masa kepemimpinan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.
Menurut Ahmad, ormas-ormas seperti HTI dan FPI pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai relatif tidak bermasalah, bahkan kerap bersinergi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan maupun penyampaian aspirasi publik secara tertib.
Analisis Dinamika Politik Jokowi dan Presiden Prabowo
Selain menyoroti masa lalu, tulisan Ahmad Khozinudin turut menganalisis konstelasi politik mutakhir antara kubu Jokowi dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menafsirkan bahwa saat ini kelompok politik Jokowi mulai merasakan adanya pembatasan ruang gerak atau upaya “mematikan” pengaruh politik mereka secara perlahan.
Indikasi tersebut, menurut Ahmad, terlihat dari pencopotan atau pemberhentian sejumlah figur yang dikenal dekat dengan lingkaran kekuasaan Jokowi, salah satunya adalah pergeseran posisi Budi Arie Setiadi.
Di sisi lain, ia melihat Presiden Prabowo seolah melakukan pembiaran terhadap berbagai gelombang serangan politik masif yang menghantam Jokowi beserta keluarganya, termasuk tidak redanya polemik seputar keaslian ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ahmad menilai dinamika tersebut sebagai sebuah kewajaran politik, mengingat Prabowo dulunya pernah secara terbuka menyebut Jokowi sebagai guru politiknya sendiri.
Sebagai penutup catatannya, Ahmad menyimpulkan bahwa situasi tekanan politik yang kini dialami oleh Jokowi dan keluarganya—mulai dari ruang gerak dalam membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mulai dibatasi hingga hantaman kritik bertubi-tubi—merupakan buah dari hukum karma atau hukum sebab-akibat atas kebijakan yang diambil di masa lampau.
“Ini namanya memetik hasil perbuatannya sendiri,” pungkas Ahmad menutup ulasannya.
beritaberita nasionaldemocrazydinamika politikindonesiaistana negarakekuasaankoalisikoalisi pemerintahpartaipartai solidaritas indonesiapembatasanpemilu 2029pengamat politikpolitikprabowoprabowo subiantopsistrategistrategi politik
Artikel terkait lainnya
