Sosiolog NTU Singapura: IKN Bakal Jadi Monumen ‘Dosa Politik’ Abadi Jokowi!

DEMOCRAZY.ID – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digadang-gadang sebagai salah satu warisan (legacy) terbesar mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kini menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi.

Sosiolog dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, Ph.D., menilai bahwa proyek ambisius tersebut justru berpotensi menjadi monumen yang memotret persoalan politik dan tata kelola pemerintahan di akhir masa jabatan Jokowi.

Dalam tayangan di saluran YouTube Obor Rakyat Reborn, Minggu (30/8/2026) Prof. Sulfikar membedah watak kekuasaan dan gaya kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia, khususnya pada lima tahun periode kedua kepemimpinannya.

Hilangnya Meritokrasi dan Teknokrasi dalam Kebijakan Publik

Menurut Sulfikar Amir, terdapat dua aspek utama yang mengalami kemunduran signifikan pada periode kedua pemerintahan Jokowi:

Pertama, Erosi Meritokrasi. Prinsip penempatan pejabat atau pengambil keputusan berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan rekam jejak teknis dinilai makin terpinggirkan.

Baca Juga

NGERI! Jaksa Agung Ini Alami ‘Teror’ dan Nyaris Dibunuh Saat Bongkar Kasus Besar

Penunjukan posisi kunci lebih didominasi oleh pertimbangan loyalitas politik dibandingkan kemampuan teknokratis.

“Kedua, Pengabaian Teknokrasi. Perencanaan program strategis dan proyek infrastruktur skala besar sering kali diluncurkan tanpa kalkulasi rasional yang matang, baik dari segi kelaikan finansial, daya dukung APBN, maupun efisiensi jangka panjang,” urainya.

Sulfikar mencontohkan keberadaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) serta pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim sebagai keputusan yang dipaksakan atas nama prestise ketimbang analisis risiko yang menyeluruh.

Proyek kereta cepat, misalnya, pada awalnya dijanjikan menggunakan skema business-to-business (B2B), namun pada akhirnya membebani APBN dan kapasitas fiskal negara akibat pembengkakan biaya serta kewajiban pembayaran utang.

Baca Juga

UPDATE! Misteri Kematian Sutrimo: Transfer Rp5 Juta, Ponsel Hilang, dan Jejak Terakhir di Jakarta

Kemunculan Fenomena Epistemonofobia dan Politik Machiavellian

Salah satu konsep penting yang disoroti Prof. Sulfikar adalah gejala kecenderungan psikologis-politik yang ia sebut sebagai epistemonofobia, yaitu rasa takut atau tidak nyaman terhadap sosok-sosok yang berpengetahuan, kritis, dan berpendidikan tinggi.

Sulfikar menilai, Jokowi fobia terhadap orang berpengetahuan.

Pada masa awal pemerintahannya, Jokowi sempat merangkul banyak pakar dan teknokrat independen.

“Namun seiring berjalannya waktu, figur-figur kritis tersebut perlahan disingkirkan dan digantikan oleh pihak-pihak yang dinilai lebih loyal serta siap menjalankan arahan tanpa sanggahan,” ungkapnya.

Baca Juga

Sorotan Media Asing: Dua WNI Terang-Terangan Jadi Tentara Bayaran Rusia, Pemerintah Kecolongan?

• Resistensi Terhadap Kritik: Kritik logis dan masukan berbasis data sering kali dipandang sebagai ancaman terhadap kekuasaan atau kelancaran program.
• Praktik Politik Machiavellian: Penggunaan instrumen kekuasaan, hukum, serta birokrasi yang diarahkan demi mencapai tujuan politik penguasa mencerminkan filosofi the means justify the end (tujuan membenarkan segala cara).

Peran Parlemen dan Dampak Beban Fiskal Bagi Rezim Baru

Menjawab pertanyaan mengenai mengapa kebijakan kontroversial seperti IKN tetap berjalan mulus tanpa hambatan berarti, Prof. Sulfikar menekankan bahwa kegagalan kontrol berada pada fungsi pengawasan lembaga legislatif.

DPR yang seharusnya menjadi benteng pengawasan dan representasi rakyat justru terkooptasi oleh koalisi eksekutif yang sangat dominan.

Akibatnya, fungsi checks and balances tidak berjalan optimal saat menguji kelayakan proyek-proyek strategis nasional.

Selain itu, pemindahan ibu kota yang belum tuntas, diiringi pembengkakan utang dan keterbatasan anggaran, kini menjadi warisan persoalan (unfinished business) yang harus ditanggung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga

PANAS! Gus Ipul ‘Semprot’ Cak Imin: Kenapa Urusan NU Dikaitkan Dengan PMII dan HMI?

Pembangunan IKN yang menelan anggaran hingga ratusan triliun rupiah disebut Prof. Sulfikar tidak memiliki jejak perancangan yang kuat dalam visi-misi awal kampanye, sehingga memicu pertanyaan mendasar di kalangan publik: apakah proyek tersebut benar-benar dirancang demi masa depan bangsa, atau sekadar pemenuhan ambisi politik personal?

Sulfikar Amir berharap, penataan pemerintahan ke depan diharapkan dapat mengembalikan nilai-nilai meritokrasi, memperkuat aspek teknokrasi dalam perumusan kebijakan nasional, serta membuka ruang dialog kritis yang sehat antara pemerintah dan para pakar demi menghindari terulang proyek-proyek berbiaya tinggi yang membebani keuangan negara.

[FULL VIDEO]

Baca Juga

Babak Baru Kasus Sutrimo! Staf Admin Kejagung Febrio Adiono Bakal Diperiksa, 2 Hal ‘Janggal’ Ini Jadi Sorotan