Kritik Tajam Jenderal Purnawirawan! Gatot Nurmantyo Soroti Masifnya Peran Militer di Program MBG dan Kopdes: Masa TNI Disuruh Masak?

DEMOCRAZY.ID – Maraknya pelibatan tentara dalam mendukung pelaksanaan program-program andalan Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali wacana dwifungsi militer seperti pada zaman orde baru.

Hal itu menuai kritik dari berbagai pihak, tak terkecuali mantan petinggi TNI itu sendiri.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menegaskan, ranah tugas tentara seharusnya hanya sebatas di lingkup pertahanan, termasuk menghadapi ancaman perang.

Sepatutnya, dalam masa damai seperti saat ini TNI lebih fokus untuk meningkatkan latihan ketimbang terjun ke ranah kerja sipil.

“Itu bukan domain TNI kalau MBG. (Masa) TNI disuruh masak?” kata Gatot dalam webinar Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab pada Rabu, (19/8/2026).

Baca Juga

Eks Kader PSI Bongkar Pengakuan Mengejutkan: Kita Semua Harus Tahu Gibran Memang Tidak Pernah Lulus SMA!

Walaupun memang militer memiliki divisi khusus bagian dapur, lanjut Gatot, bukan berarti tentara dapat mencampuri urusan yang seharusnya ditangani masyarakat sipil.

“Tentara itu pikirannya, domainnya, adalah perang. Titik,” tegas Gatot.

Ia juga menyenggol fenomena banyaknya kantor Koperasi Merah Putih yang justru dibangun oleh tentara.

Gatot menduga keputusan pelibatan tentara itu berawal dari pertimbangan efisiensi waktu dan biaya.

Baca Juga

HEBOH! Ahli Nuklir Alumni Asli UGM Bongkar Fakta Mengejutkan Soal Ijazah Jokowi: Tidak Pernah Ada?

“Jadi kalau bisa kegiatan-kegiatan yang di luar domain itu tidak menjadi pengisi kegiatan,” tambah Gatot.

Meski begitu, Gatot menegaskan pelibatan militer di berbagai program itu hanya berdasarkan perintah.

Karena itu, kata dia, yang seharusnya disalahkan atas maraknya pelibatan tentara ini adalah pihak yang memerintah.

“Itu semua bukan keinginan TNI, tapi itu adalah atas perintah,” ujarnya.

Baca Juga

Bikin Penasaran! 10 Tahun Berlalu Dipecat Jokowi, Anies Cerita Masuk Istana Lewat ‘Pintu Rahasia’ hingga Tolak Tawaran Jabatan Ini

Singgung Meritokrasi di Internal TNI

Lulusan Akmil 1982 itu juga menyentil masih minimnya asas meritokrasi yang menjadi pertimbangan kenaikan pangkat dan jabatan di tubuh militer.

Kata Gatot, masih banyak personil militer yang mengalami kenaikan pangkat secara instan hanya karena memiliki koneksi dengan orang yang berpengaruh di internal TNI maupun dalam pemerintahan.

Jika itu terus terjadi, ia khawatir integritas personel militer akan ikut tergerus karena hanya saling berlomba mencari uang dan koneksi.

“Tentara itu tidak boleh seperti itu. Dia (seharusnya) hanya bekerja yang terbaik untuk negeri ini,” jelasnya.

Baca Juga

Geger Isu Politik! Gibran Dianggap ‘Ancaman’ Konstitusional Serius Bagi Prabowo, Begini Penjelasannya

Menurut Gatot, meritokrasi di tubuh militer merupakan hal mutlak karena bersinggungan langsung dengan prinsip kenetralan yang dianut aparat pertahanan itu.

“Kalau militer sudah tidak meritokrasi, maka jangan berharap dia bisa netral,” pungkas Gatot.

Gejolak Aceh dan Papua, Gatot Nurmantyo Soroti Akar Masalah!

Memanasnya isu kerusuhan yang dipicu penurunan bendera Merah Putih di Banda Aceh pada 15 Agustus 2026 lalu serta masih berlanjutnya konflik kekerasan di Papua mendapat banyak sorotan.

Beberapa pihak menilai hal tersebut terjadi lantaran adanya pengabaian pemerintah pusat terhadap masyarakat di daerah.

Baca Juga

WADUH! Nomor WA Sumbangan Sayembara Ijazah SMA Gibran Mendadak Tidak Bisa Diakses, Rezim Panik?

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo berpendapat kejadian-kejadian tersebut disebabkan makin besarnya jurang ketimpangan antara kebijakan pemerintah pusat dan kesejahteraan daerah.

Pada kasus di Aceh, Gatot menduga hal itu dipicu oleh ketidaksigapan pemerintah pusat dalam menangani dampak bencana banjir bandang yang meluluhlantakkan daerah yang dijuluki Serambi Mekkah itu pada akhir November 2025 lalu.

Apalagi, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto dengan mengurangi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) memberikan dampak pada ketidaksanggupan APBD pemerintah daerah dalam menangani bencana.

“Urat nadi ekonomi di daerah itu adalah APBD. Ketika APBD dikurangi, urat nadi itu akan terhambat,” kata Gatot dalam webinar Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab pada Rabu (19/8/2026).

Baca Juga

Natalius Pigai Sebut MBG Mulia: Orang Jahat Makan, Malaikat Juga Makan, Yang Tolak Makan Berarti Cari Mati!

Lulusan Akmil 1982 itu juga menilai kerusuhan tersebut merupakan bentuk kemarahan warga Aceh yang terakumulasi selama beberapa waktu terakhir.

Padahal, masyarakat Aceh mempunyai kontribusi besar pada masa awal kemerdekaan.

Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah membaca peristiwa tersebut sebagai alarm pengingat agar kemarahan serupa tidak menjalar ke berbagai daerah lain.

Ia juga menegaskan kasus-kasus kerusuhan tersebut tidak hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang, tetapi harus ditelusuri secara jauh lebih komprehensif untuk menemukan akar persoalannya.

Baca Juga

Teror Mengintai! Ban Mobil Dokter Tifa Robek Panjang Usai Keluar Parkir hingga Diduga Sengaja Disobek, Ulah Siapa?

Selain di Aceh, isu serupa juga masih dialami masyarakat Papua yang dilanda konflik antara TNI dan TPN-PB.

Alih-alih menggunakan pendekatan kekerasan, Gatot menyarankan pemerintah lebih membuka ruang dialog untuk dapat memahami tuntutan masyarakat di daerah.

“Seharusnya tidak melakukan operasi tempur, tetapi operasi teritorial untuk merebut hati dan pikiran rakyat,” tegasnya.

Baca Juga

Pembungkaman? Jelang Demo di DPR, Rekening Rp80,9 Juta dan Akun TikTok Aktivis Pati Botok Terblokir Tiba-Tiba