Bedah Habis Pro-Kontra Gaya Kepemimpinan, Pakar Politik: Prabowo Tidak Cocok Jadi Presiden!
DEMOCRAZY News
16 Agustus 2026 3:43 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum genap dua tahun, namun berbagai kebijakan hingga gaya komunikasinya masih terus menuai sorotan.
Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah, bahkan menilai Prabowo belum menunjukkan kualitas yang menurutnya dibutuhkan untuk menduduki posisi orang nomor satu di Indonesia.
Rizal menyinggung pidato kenegaraan Prabowo pada 14 Agustus 2026. Baginya, selain substansi pidato, sejumlah pernyataan spontan Presiden justru memunculkan kontroversi baru.
Sentil Pernyataan soal Ibu Pengupas Bawang
Rizal menilai salah satu pernyataan yang menjadi sorotan adalah ketika Prabowo memperkenalkan seorang ibu yang disebut bekerja mengupas bawang dengan pendapatan Rp700 ribu per kilogram.
Dikatakan Rizal, pernyataan tersebut justru menimbulkan kegaduhan hingga Menteri Pertanian disebut perlu memberikan penjelasan.
“Benar saja pidato kenegaraan 14 Sgustus 2026 ternyata konstan kontroversial. Ada saja narasi blunder di luar teks,” ujar Rizal, Minggu (16/8/2026).
“Celetukan yang menimbulkan kegaduhan sekarang ialah soal memperkenalkan seorang ibu yang pekerjaannya mengupas bawang berpendapatan Rp700 ribu perkilogram,” tambahnya.
Blak-blakan, ia menyebut bahwa dunia seakan tertawa atas keterlaluan seorang Presiden Prabowo.
Rizal menegaskan persoalan tersebut semestinya menjadi pelajaran bagi Presiden agar lebih berhati-hati ketika menyampaikan pernyataan di depan publik.
Baca Juga
Kesalahan Data dalam Pidato
Ia melihat improvisasi dalam pidato Presiden seharusnya tetap didukung data yang akurat.
“Sudah banyak warning agar lebih berhati-hati dalam berpidato. Data mesti valid dan jangan terbuai dengan improvisasi,” ucapnya.
Namun, menurut Rizal, kesalahan serupa kembali terjadi pada pidato sidang MPR.
“Namun bagai keledai yang terperosok ke lubang yang sama, Prabowo mengulangi kesalahannya,” tukasnya.
Rizal kemudian mengingatkan pernyataan Prabowo sebelumnya mengenai pengusaha penggilingan padi yang disebut memperoleh keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan.
“Sebelumnya ia pernah berpidato dengan menunjukkan pengusaha penggilingan padi yang memperoleh keuntungan 2 trilyun rupiah per bulan. Antartika pun kaget,” imbuhnya.
Program MBG Juga Disoal
Selain persoalan data, Rizal menyentil mengenai cara Prabowo menyampaikan sejumlah capaian program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menyebut terdapat sejumlah pernyataan yang menurutnya justru membingungkan publik.
Baca Juga
“Pidato puji, kebanggaan serta manfaat MBG juga belepotan disamping katanya mananam lele dijual, juga menanam telor hidup,” bebernya.
Rizal menyebut berbagai pernyataan kontroversial tersebut bukan fenomena baru. Ia juga mengungkit sejumlah kekeliruan dalam pernyataan Prabowo sebelumnya.
“Dulu 10 ditambah 2 sama dengan 13 dan 10 ditambah 6 sama dengan 17, menyebut jurnalis sebagai londo ireng, serta pengkritik dengan narasi negatif agar kabur saja ke Yaman,” jelasnya.
Bukan hanya komunikasi publik, Rizal juga melontarkan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo.
Ia menilai terdapat kontradiksi antara narasi yang disampaikan pemerintah dengan langkah yang ditempuh di lapangan.
“Penghematan dengan penggendutan kabinet, berantas korupsi melalui jaringan SPPG yang rentan korupsi, koperasi yang seharusnya bottom up justru dibentuk dari atas dan berbiaya raksasa, apa yang terbersit dalam otaknya segera dijadikan proyek seperti Sekolah Rakyat dan URI,” timpalnya.
Menurut Rizal, berbagai program tersebut menunjukkan pemerintah belum memiliki perencanaan yang matang.
“Prabowo tidak mampu mrmbuat perencanaan matang. Bagai hidup dari ilusi, halusinasi, dan orasi-orasi,” cetusnya.
Baca Juga
Rizal juga menyoroti sikap pemerintah terhadap oligarki dan institusi penegak hukum.
“Tangan kiri melawan oligarki, tangan kanan merangkulnya. Polisi harus direformasi tetapi Kapolri susah untuk diganti,” tegasnya.
Ia turut mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi pemerintah, terutama terkait wacana pengembalian uang hasil korupsi.
“Apa yang akan dibasmi jika pelaku korupsi dimaafkan asal mengembalikan uang hasil korupsi?” timpalnya.
Arah Politik Luar Negeri Dipertanyakan
Dalam kritiknya, Rizal juga menyinggung kebijakan politik luar negeri Indonesia.
“Melanggar konstitusi dengan membuat perjanjian luar negeri semaunya sendiri. Abu abu dan bolak balik blok Amerika-Israel dan Rusia-China,” sesalnya.
Menurutnya, sikap tersebut berisiko membawa Indonesia berada dalam posisi sulit di tengah persaingan geopolitik global.
Rizal: Prabowo Tidak Cocok Jadi Presiden
Lebih jauh, Rizal kemudian menyampaikan penilaian paling keras terhadap Prabowo.
“Prabowo gak cocok jadi Presiden. Lebih mulia dan terhormat kalah dicurangi ketimbang menang dengan curang,” Rizal menuturkan.
“Menang sebagai pecundang adalah strategi yang bersandar apologi. Rakyat pun dipaksa harus mengerti. Walau sakit hati,” tambahnya.
Rizal bahkan menyarankan Prabowo mempertimbangkan kehidupan setelah tidak lagi berada di pemerintahan.
Bagi Rizal, Prabowo akan lebih baik menjalani kehidupan sebagai pengusaha sekaligus berkontribusi melalui kegiatan sosial.
“Prabowo lebih cocok menjadi pensiunan yang berbisnis. Mengabdi pada rakyat di ruang filantropis dan mati dengan kemuliaan dalam watak populis,” bebernya.
Ia juga menyinggung pernyataan Prabowo yang kerap berbicara mengenai kesediaannya berkorban untuk rakyat.
“Kini tidak perlu berisik dengan teriak ingin mati demi rakyat, cukup bukti menggendong anak kecil bersama mengundurkan diri,” Rizal menekankan.
“Rakyat akan bahagia tanpa Prabowo harus mati. Rakyat justru sudah mati di bawah pemerintahan Prabowo bersama anak kecil yang menjadi penerus dinasti Jokowi,” kuncinya.
analisis kebijakanAnalisis Politikberita nasionalberita politik terbarudinamika politikevaluasi pemerintahistana negaraisu strategiskebijakan nasionalkepemimpinan prabowokinerja presidenkrisis kepercayaanoposisi pemerintahpemerintahan prabowopengamat politikperdebatan politikPolitik Indonesiaprabowo subiantosorotan publikupdate politik nasional
Artikel terkait lainnya
