Pentolan Golkar Idrus Marham Eks Napi Korupsi Sentil Keras ‘Kabinet Bayangan’: Jangan Sok Merasa Paling Benar!

DEMOCRAZY.ID – Wacana pembentukan kabinet bayangan sebagai mitra kritis pemerintah mendapat perhatian dari Partai Golkar.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai gagasan tersebut merupakan bagian dari kebebasan politik yang dijamin dalam demokrasi.

Namun, menurut Idrus, kebebasan politik tidak cukup hanya diwujudkan melalui gagasan atau simbol.

Setiap inisiatif politik, termasuk kabinet bayangan, semestinya memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Dalam demokrasi semua orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan gagasan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah gagasan itu benar-benar memberikan manfaat bagi publik atau hanya menjadi simbol politik semata,” ujar Idrus, dikutip pada Senin (10/8/2026).

Baca Juga

Dokter Tifa ‘Hijrah’ dari Polemik Ijazah Jokowi, Kini Siap Luncurkan Mahakarya Buku Kontroversial!

Idrus mengatakan demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, membangun gagasan, hingga membentuk berbagai bentuk ekspresi politik.

Karena itu, pembentukan kabinet bayangan menurut dia tidak dapat semata-mata dilihat sebagai persoalan benar atau salah.

Yang lebih penting adalah bagaimana gagasan tersebut dijalankan dan kontribusi yang dihasilkan.

Ia mengingatkan kebebasan berpendapat harus berjalan bersama tanggung jawab moral serta keberpihakan terhadap kepentingan publik.

Baca Juga

Denny Indrayana: Gibran Bisa Lebih ‘Diteladani’ Ketimbang Jokowi, Asalkan Penuhi Syarat Ini!

Menurut Idrus, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari sistem demokrasi. Pemerintah membutuhkan kontrol agar kebijakan yang diambil dapat terus dievaluasi.

Namun, kritik seharusnya tidak berubah menjadi klaim bahwa satu kelompok memiliki kebenaran mutlak.

“Kritik memang diperlukan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. Namun kritik yang sehat harus membuka ruang dialog, evaluasi, dan perbaikan, bukan menjadi alat untuk menghakimi,” katanya.

Idrus juga mengingatkan pentingnya menjaga ruang publik sebagai tempat pertukaran gagasan dan argumentasi.

Baca Juga

Dokter Tifa Bakal Gelar Konferensi Pers, Ungkap Teror dan Beragam Peristiwa Selama Polemik Ijazah Jokowi!

Menurut dia, perbedaan pandangan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi.

Persoalannya adalah ketika perbedaan tersebut justru membuat ruang publik dipenuhi vonis dan pertentangan tanpa menawarkan jalan keluar.

Indonesia, kata Idrus, saat ini membutuhkan gagasan yang mampu menjawab berbagai persoalan konkret masyarakat.

Ia mencontohkan tantangan yang harus dihadapi pemerintah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, transformasi digital, ketahanan pangan dan energi, hingga pengembangan kecerdasan buatan serta perubahan iklim.

Baca Juga

PDIP Sentil Sudaryono: Baru 3 Minggu Pimpin BGN, Korban Keracunan MBG Bertambah 1.557 Orang!

Berbagai persoalan tersebut, menurut dia, tidak cukup diselesaikan melalui perdebatan politik.

Diperlukan kebijakan berbasis riset serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat.

“Yang dibutuhkan bangsa ini bukan hanya kritik, tetapi juga kemampuan mengubah kritik menjadi solusi yang bisa diterapkan,” ujar Idrus.

Wacana kabinet bayangan sebelumnya muncul dari kelompok yang terdiri atas sejumlah akademisi, peneliti, dan aktivis.

Baca Juga

PSI Respons Sayembara 100 Juta Cari Ijazah Gibran: Mau Salto Bawa Golok, Mas Gibran Tetap Wapres!

Kelompok tersebut mendeklarasikan kabinet bayangan sebagai mitra kritis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Mereka menyatakan inisiatif itu bukan ditujukan untuk mengambil alih kekuasaan, melainkan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Kabinet bayangan tersebut juga disebut akan menyusun alternatif kebijakan berdasarkan kajian dan riset.

Bagi Idrus, gagasan seperti itu pada akhirnya perlu dinilai dari hasil yang diberikan kepada masyarakat.

Baca Juga

Pengamat Sorot Hasil Inovasi BRIN: Anggaran Triliunan Rupiah Cuma Bikin Air Mineral, Keripik, Genteng, dan Sepatu Karet!

Ia mengajak publik tidak hanya melihat sebuah inisiatif politik dari sisi popularitas atau daya tariknya di ruang publik.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah gagasan tersebut mampu memperkaya perdebatan kebijakan dan menghasilkan alternatif penyelesaian masalah.

Idrus berharap perkembangan demokrasi Indonesia tidak berhenti pada kompetisi narasi dan simbol politik.

Demokrasi, kata dia, harus menjadi ruang yang produktif untuk melahirkan kebijakan sekaligus memperbaiki kehidupan masyarakat.

Baca Juga

Geger Wacana Baru di DPR! Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah Resmi Diwacanakan, Ada Apa?

Dengan demikian, kritik terhadap pemerintah tetap memiliki tempat penting, tetapi harus disertai argumentasi, riset, dialog, dan tawaran solusi yang dapat diuji serta dipertanggungjawabkan kepada publik.