Kursi Kapolri Mulai Goyang? Gerindra Bongkar Skenario Panas di Balik Isu Pergantian Pucuk Pimpinan Polri!

DEMOCRAZY.ID – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman angkat bicara terkait beredarnya informasi perihal adanya Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI terkait pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Menurut Habiburokhman, kabar tersebut tidak benar.

Ia mengatakan DPR telah melakukan penelusuran dan berkoordinasi dengan pihak Istana Kepresidenan untuk memastikan informasi yang beredar di ruang publik.

“Perlu kami sampaikan klarifikasi bahwa tidak benar jika dikatakan ada Surat Presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri,” kata Habiburokhman, Kamis (6/8/2026).

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, hasil pengecekan menunjukkan tidak ada Surpres mengenai pergantian Kapolri yang dikirimkan ke DPR RI.

Baca Juga

Prabowo Bisa Jatuh di Tengah Jalan? Pakar Hukum Bongkar Skenario Lengsernya Presiden Diganti Gibran!

Ia menambahkan, pimpinan DPR juga telah melakukan konfirmasi kepada pihak terkait di lingkungan Istana Kepresidenan dan memperoleh hasil yang sama.

“Hasil pengecekan yang kami lakukan menunjukkan bahwa memang tidak ada pengiriman Surat Presiden terkait pergantian Kapolri. Pimpinan DPR RI juga telah melakukan konfirmasi kepada pihak terkait di Istana dan hasilnya sama, tidak ada Surpres dimaksud,” ujarnya.

Habiburokhman mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama yang berkaitan dengan isu-isu strategis kenegaraan.

Menurut dia, penyebaran informasi yang tidak didukung fakta berpotensi menimbulkan spekulasi dan kegaduhan di tengah masyarakat.

Baca Juga

Nyawa Melayang Gegara BPJS Ditolak, Tragedi Maut Yurizal Tri Chaerawan Bikin Cinta Laura Mengamuk!

Karena itu, ia berharap polemik mengenai isu pergantian Kapolri dapat diakhiri.

“Spekulasi terkait adanya Surat Presiden tersebut sebaiknya disudahi. Mari kita mengedepankan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata dia.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.

Dalam mekanisme tersebut, Presiden terlebih dahulu menyampaikan Surat Presiden kepada DPR sebagai dasar dimulainya proses pembahasan.

Baca Juga

Mantan Wamen Desak Gibran Mundur, Tagih Ijazah Setara SMA Dibuka ke Publik!

Selanjutnya, calon Kapolri menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI sebelum hasilnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk memperoleh persetujuan.

Dengan belum adanya Surpres yang masuk ke DPR, hingga saat ini belum terdapat proses resmi pergantian Kapolri di lingkungan parlemen.

Kata Listyo Sigit Prabowo Soal Surpres Pergantian Kapolri

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo buka suara mengenai kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto yang disebut telah mengirimkan surat presiden pergantian dirinya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dia mengatakan pergantian pejabat Kapolri merupakan hak prerogatif Kepala Negara.

Baca Juga

Dinilai Terlalu Sering Pamer Jamuan Makan, Seskab Teddy Kena Semprot: Kurang Akal atau Memang Tidak Berakal?

Dia mengatakan hanya merupakan prajurit yang menjalankan semua perintah.

Sehingga, Listyo mengatakan menunggu saja mengenai kepastian surat presiden tersebut.

Meski demikian, Listyo mengatakan kabar mengenai surat presiden tersebut tidak mengganggu kinerjanya sebagai Kapolri.

“Itu kan prerogatif Presiden. Jadi ya buat kita prajurit kan, apapun dilaksanakan, kita menunggu saja,” ujar Listyo saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Rabu (05/08/2026).

Baca Juga

Ultimatum Keras Denny Indrayana ke Gibran: Tunjukkan Ijazah atau Mundur dari Kursi Wapres?!

Hal yang sama juga disampaikan Waka Komisi III Ahmad Sahroni yang mengklaim tak ada surpres atau pun pembicaraan soal rencana pencopotan dan penggantian kapolri.

Dia justru mengklaim bingung asal usul kabar rencana presiden mengganti Listyo yang dianggap DPR cukup baik menjalankan tugas sebagai kapolri.

Meski demikian, Politikus Partai Nasdem ini menilai wajar jika berhembus isu tentang penggantian Listyo yang sudah menjadi pimpinan Polri sekitar lima tahun.

Menurut dia, mungkin memang ada sejumlah orang atau kelompok yang menilai masa tugas Listyo sudah terlalu panjang dan perlu disetop.

Baca Juga

Refly Harun Desak Jokowi Hadir Sidang: Jangan Cemen, Hadapi di Pengadilan!

“Dia kan bekerja luar biasa. Pengamanan. Walaupun ada kurangnya, wajar lah. Namanya pemimpin kalau enggak ada kurangnya, itu namanya Tuhan gitu,” kata Sahroni.

Namun, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto tidak memberikan konfirmasi atau bantahan saat ditanya mengenai kabar tersebut.

Dia hanya mengatakan bahwa setiap jabatan di dunia pasti akan diganti. Namun, waktunya tergantung Kepala Negara.

Meski demikian, dia kukuh tidak memberikan konfirmasi mengenai keberadaan surat presiden tersebut.

Baca Juga

Prof. Ferry Latuhihin Geram Jadi Target Petugas Pajak, Seret Nama Purbaya: Ini Abuse of Power!

“Alah, tunggu tanggal waktunya. Jabatan di dunia pasti akan diganti, tidak ada yang tidak diganti, kan begitu, tinggal waktunya tergantung pak presiden. Hahahaha sudah lah tunggu saja,” ujar Aris saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (04/08/2026).