

DEMOCRAZY.ID — Ketegangan relasi di jantung kekuasaan kian hari kian tak terbendung.
Budayawan sekaligus peneliti senior Mohamad Sobary kembali melontarkan analisis tajam yang membongkar retaknya hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Sobary, sinyal keretakan itu terpampang nyata lewat gestur politik dan tata letak tempat duduk Gibran dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026) lalu.
Penempatan posisi Gibran yang duduk sejajar dengan jajaran Menteri Koordinator—bukan di samping kepala negara—dinilai sebagai pesan simbolik yang sangat telak.
“Bagi Presiden Prabowo, wakilnya itu symbol of nothing. Nothing lah. Prabowo sudah mengginikan itu melalui simbol tidak boleh duduk dekat dia tadi,” ujar Sobary dengan nada menohok dalam program Forum Keadilan TV, dikutip Kamis (30/07/2026).
Tidak hanya menyoroti tata letak kursi sidang kabinet, Sobary juga mencermati absennya sang wakil presiden dalam berbagai agenda penting Presiden Prabowo tatkala turun langsung menyapa rakyat.
Bagi Sobary, pembatasan ruang gerak tersebut merupakan bentuk penolakan secara halus namun tegas dari sang kepala negara.
“Tidak boleh ikut [ketika presiden bertemu rakyat] itu lebih keren lagi, lebih keras simbol penolakannya itu, meskipun mungkin Prabowo juga tidak terlalu bermain simbol macam itu,” tambahnya.
Sobary menilai, insting politik dan nurani kepemimpinan Prabowo menangkap kehadiran sang wakil presiden bukan sebagai aset penguat, melainkan sebagai batu sandungan yang justru memberatkan langkah pemerintahan.
“Six sense-nya Prabowo, common sense-nya Prabowo mengatakan ini bocah, cah cilik ini ngalang-ngalangi, ngeribeti. Ditaruh di belakang dia narik-narik, memberati. Ditaruh di depan dia ngalang-ngalangi,” tutur Sobary menggambarkan pembacaan psikologis politik tersebut.
Lebih jauh lagi, gestur jarak fisik ini ditafsirkan sebagai bentuk penegasan batas agar publik tidak lagi mengaitkan kebijakan strategis harian kepresidenan dengan keberadaan Gibran di lingkaran ring satu kekuasaan.
“Jangan dekat-dekat sama gue. Gue enggak ada hubungan sama dia. Tugas-tugas gue harian itu enggak ada hubungan dengan tugas dia. Tugas gue tugas gue. Enggak perlu ada dia. Ngapain? Kira-kira begitu,” tandasnya.
Di kubu seberang, pemerintah buru-buru pasang badan meredam spekulasi liar yang telanjur menggelinding di tengah masyarakat.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berdalih bahwa perubahan susunan tempat duduk dalam Sidang Kabinet Paripurna murni didasarkan pada pertimbangan kebutuhan teknis dan operasional semata, tanpa ada muatan politis di dalamnya.
“Kalau saudara-saudara kemarin perhatikan, Bapak Presiden berada di tengah-tengah. Dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan,” kilah Prasetyo.
Kendati Istana berupaya menutupinya dengan alasan teknis, pandangan kritis para pengamat dan budayawan telanjur membuka mata publik bahwa relasi di pucuk pimpinan negeri sedang tidak baik-baik saja