Mahfud MD Ultimatum Sidang Ijazah Jokowi: Bongkar Semua Fakta, Jangan Ada Yang Ditutupi!
DEMOCRAZY News
9 Juli 2026 3:15 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyoroti jalannya persidangan perkara dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang kini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Mahfud berharap persidangan tidak hanya menjadi arena saling membantah antara para pihak, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk mengungkap kebenaran materiil di hadapan publik.
Menurutnya, dalam perkara yang berawal dari sebuah pengaduan, pihak yang berkepentingan seharusnya hadir di persidangan untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
“Dalam perkara aduan seperti ini, pihak terkait memiliki kewajiban hukum untuk hadir dan membuktikan kebenaran materiil,” ujar Mahfud, Kamis (9/7/2026).
Ia menilai hakim memegang peran sentral dalam memastikan seluruh fakta yang relevan dapat digali secara objektif.
Karena itu, majelis hakim diminta tidak membiarkan persidangan berubah menjadi ajang saling menyerang demi memenangkan perkara.
“Ini tendensinya sudah saling serang masing-masing pihak. Kita berharap hakim mencari kebenaran materiil, jangan sampai ada fakta yang disembunyikan atau dicari celah untuk dihilangkan karena nanti bisa menjadi liar di tengah publik,” katanya.
Mahfud juga meminta hakim mengambil peran aktif selama proses persidangan.
“Hakim harus mencari kebenaran, jangan hanya mentolerir kedua pihak yang ingin saling menang. Di polisi dan kejaksaan masyarakat kadang masih ragu, sehingga persidangan ini harus benar-benar terbuka,” ujarnya.
Ia optimistis publik akan mengawasi jalannya sidang secara kritis.
“Masyarakat sekarang lebih pintar. Mereka akan melihat bagaimana upaya menegakkan kebenaran materiil dilakukan di persidangan,” tambahnya.
Singgung Gelar “Ir” hingga Nama Pak Kasmojo
Mahfud menegaskan dirinya tidak masuk pada perdebatan mengenai pasal-pasal yang didakwakan.
Namun, ia menilai terdapat sejumlah hal yang layak dijelaskan dalam proses pembuktian di pengadilan.
Menurutnya, apabila ijazah yang dipersoalkan memang asli atau bahkan telah hilang, seluruh riwayat administrasinya tetap dapat dijelaskan oleh pihak yang berwenang.
Ia kemudian memberi contoh sejumlah pertanyaan yang menurutnya dapat dijawab melalui persidangan.
“Misalnya lulus tahun 1985, saat itu kan sudah tidak ada lagi gelar Ir, melainkan ST. Lalu mengapa kemudian muncul gelar Ir,” kata Mahfud.
Ia juga menyinggung persoalan data skripsi di basis data UGM serta nama Pak Kasmojo yang disebut dalam polemik tersebut.
“Misalnya kenapa skripsi baru masuk ke database UGM pada Februari, lalu beberapa jam kemudian diperbarui lagi. Atau soal Pak Kasmojo yang disebut sebagai pembimbing skripsi, padahal saat itu beliau masih asisten dosen,” ujarnya.
Menurut Mahfud, seluruh pertanyaan tersebut sebaiknya dijawab melalui mekanisme persidangan sehingga tidak terus berkembang menjadi spekulasi di ruang publik.
Jokowi Siap Hadir dan Tunjukkan Ijazah Asli
Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, memastikan kliennya siap menghadiri sidang pembuktian dan membawa langsung ijazah asli ke hadapan majelis hakim.
Yakup mengatakan dirinya bersama tim kuasa hukum telah bertemu dengan Jokowi untuk membahas agenda persidangan.
“Beliau menyatakan siap hadir dan menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum,” kata Yakup.
Menurutnya, pengadilan merupakan tempat yang paling tepat untuk memperlihatkan dokumen yang selama ini menjadi polemik.
Selain ijazah SMA dan UGM yang telah disita penyidik dan akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, Jokowi juga berencana membawa ijazah SD dan SMP.
Langkah tersebut dilakukan agar polemik mengenai dokumen pendidikan Jokowi benar-benar tuntas dan tidak bergeser ke jenjang pendidikan lainnya.
Yakup memperkirakan proses pembuktian akan dimulai setelah tahapan eksepsi dan putusan sela selesai. Namun, jadwal tersebut masih menunggu penetapan majelis hakim.
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
