Tamparan Keras Mahfud MD untuk Prabowo: Kunker Luar Negeri Terlalu Sering Tapi Hasilnya Nol!
DEMOCRAZY News
4 Juni 2026 12:30 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai frekuensi kunjungan ke luar negeri dari Presiden Prabowo Subianto yang dipermasalahkan.
Ucapan tersebut menanggapi soal Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya yang menjawab kritikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.
Teddy menjawab dan menyindir Dino Patti Djalal.
Jawaban Teddy setelah Dino Patti Djalal memberikan kritikan pada Presiden Prabowo yang dinilainya terlalu sering melakukan kunjungan luar negeri.
Dalam masa jabatan Prabowo yang baru 1,5 tahun sebagai presiden, ia tercatat sudah melakukan kunjungan kerja luar negeri sebanyak 49 kali.
Dari 49 kunjungan luar negeri tersebut, terdapat 28 negara yang menjadi tujuan Prabowo yang bahkan didatangi lebih dari sekali sehingga total durasi kunjungan ke luar negeri tersebut mencapai akumulasi sekitar 95 hari.
Menurut Dino, perjalanan dinas seorang kepala negara memakan biaya yang sangat fantastis.
Anggaran ini mencakup banyak hal, mulai dari tim pendahulu (advance), sewa pesawat, hotel, logistik, konsumsi, pengamanan, hingga uang harian delegasi.
Bahkan, kunjungan luar negeri presiden itu bisa menghabiskan anggaran puluhan hingga ratusan miliar.
Baca Juga
“Satu perjalanan ke luar negeri, bisa keluar puluhan bahkan ratusan miliar,” ungkap Dino dalam video unggahannya.
Kritikan Dino Patti Djalal itu kemudian ditanggapi Teddy dengan penegasan bahwa Prabowo berkomitmen penuh untuk menggunakan dana pribadi jika terdapat pengeluaran yang melebihi pagu anggaran negara.
“Jadi yang pertama masalah biaya bila ke luar negeri ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” kata Teddy, dalam keterangan videonya yang diunggah di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (1/6/2026).
Seskab Teddy Tak Berikan Jawaban yang Tepat Atas Kritik Dino Patti Djalal
Menurut Mahfud, secara aturan jika anggaran negara yang ditentukan masih kurang untuk membiayai kunjungan luar negeri pejabat, maka pejabat tersebut harus membiayai kekurangan itu dengan dana pribadi.
Sehingga Mahfud menilai jawaban Teddy yang menyebut Prabowo menanggung kelebihan biaya yang telah dianggarkan negara untuk kunjungan luar negerinya itu bukan jawaban yang tepat.
Karena hal tersebut memang sudah seharusnya dilakukan oleh Prabowo sebagai pejabat negara.
“Satu secara aturan begini, setiap kunjungan kenegaraan bukan hanya presiden, menteri atau pejabat apa pun kalau ada kelebihan yang dibutuhkan dari yang ditentukan oleh anggaran memang harus biaya sendiri.
Iya toh? Kalau kita ke luar negeri gitu lalu mengadakan pertemuan dengan siapa, tapi tidak ada di anggaran kan dari pribadi kita.
Jadi sebenarnya itu bukan jawaban yang tepat, bahwa setiap kelebihan itu dibiayai oleh pribadi, itu memang harus otomatis dibiayai,” kata Mahfud dalam Podcast ‘Terus Terang’ di kanal YouTube Mahfud MD Official, pada Selasa (2/6/2026).
Bukan soal Anggaran, tapi Frekuensi Kunjungan Luar Negeri Prabowo yang Dipermasalahkan
Mahfud menegaskan, kritikan Dino Patti Djalal soal kunjungan luar negeri Prabowo itu bukan hanya mempermasalahkan anggarannya.
Namun, lebih kepada frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo yang dinilai terlalu sering dan tidak menghasilkan produk yang jelas untuk masyarakat.
Untuk itu kemudian disarankan agar Presiden Prabowo mengurangi kunjungan luar negerinya.
“Masalahnya itu karena terlalu sering kan gitu dan produknya enggak jelas pertanggungjawabannya kepada rakyat, kan itu yang dipersoalkan bukan soal anggarannya aja.
Kalau anggarannya, terlalu sering (kunjungan luar negeri) anggarannya banyak, tapi itu tidak melanggar hukum kan.
Karena presiden tuh rombongannya memang harus besar.
Menteri misalnya harus sekian (rombongan), kalau presiden sekian, di sana sekian, itu anggarannya sudah ada.
Baca Juga
Dan persoalannya bukan jumlah anggarannya, terlalu sering itu, lalu boros gitu. Sementara produknya juga, apa follow up dari itu.
Nah, seperti itu saya kira ya, supaya dikurangi soal frekuensi (kunjungan luar negeri) dan transparansi,” terang Mahfud.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
