Wacana ‘Pemakzulan Gibran’ Disorot Media Asing, 4 Parpol Mulai Bersikap!

DEMOCRAZY.ID — Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhembus makin kencang di Gedung DPR RI, Senayan.

Laporan terbaru mengutarakan bahwa empat partai politik di parlemen tengah mengkaji serius penggunaan hak konstitusional untuk menyelidiki keabsahan dokumen persyaratan Gibran.

Menariknya, tiga dari empat partai yang disebut sedang mempertimbangkan langkah hukum tersebut merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Peta 4 Parpol DPR: PDIP, PKS, PAN, dan Gerindra Bergerak

Komposisi pergerakan empat partai politik di parlemen kini semakin nampak jelas di tengah konstelasi politik nasional:

1. PDIP: Sebagai satu-satunya partai di luar pemerintahan, PDIP memimpin komunikasi politik lintas fraksi.

   Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengonfirmasi bahwa komunikasi antarpartai di DPR makin intensif untuk menggalang hak konstitusional parlemen.

2. PKS: Perwakilan PKS Muhammad Kholid membenarkan partainya sedang mengkaji opsi penggunaan Hak Angket maupun Hak Menyatakan Pendapat (HMP) serta aktif menjalin komunikasi lintas fraksi.

   Baca Juga

   

   Bedah Kecemasan Ring Solo: Jokowi Ketakutan Jika Gibran Benar-Benar ‘Ditumbangkan’ Gelombang Massa Revolusioner!
3. PAN: Sebagai partai koalisi pemerintah, PAN menunjukkan gestur politik paling tajam.

   Melalui Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN Sarifuddin Sudding serta desakan di MPR, PAN secara terbuka meminta Gibran mundur secara sukarela karena dianggap telah kehilangan legitimasi moral.

4. Gerindra: Partai pimpinan Prabowo Subianto ini dilaporkan menjalankan strategi senyap.

   Sebagai fondasi utama pemerintahan, Gerindra berkepentingan membebas-lepas posisi Presiden Prabowo dari beban krisis legitimasi Wapres pascadua putusan hukum, sekaligus mengonsolidasikan dukungan 81 persen kursi koalisi parlemen.

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai bahwa penyelidikan awal empat partai politik ini berpotensi besar meluncur menjadi proses pemakzulan resmi jika konsensus politik tercapai.

Mekanisme Konstitusional Hak Menyatakan Pendapat Pasal 210 UU MD3

Upaya penyelidikan hingga pemakzulan Gibran di DPR RI memiliki pijakan hukum formal yang sangat jelas.

Berdasarkan Pasal 210 UU MD3, usulan Hak Menyatakan Pendapat atas dugaan tidak terpenuhinya persyaratan presiden atau wakil presiden dapat diajukan oleh sedikitnya 25 anggota DPR RI dengan melampirkan bukti yang sah.

Dua bukti hukum utama yang dijadikan rujukan parlemen adalah:

Baca Juga

Legislator PKB: DPR Wajib Ambil Langkah Konstitusional Jika Gibran Enggan Mundur Sukarela!

1. Putusan MK (6 Oktober 2026): Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sekolah luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

2. Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 (30 Oktober 2026): Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Subhan Palal dan memutuskan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum (ex tunc), serta memerintahkan dokumen tersebut ditarik dan dimusnahkan.

Jika usulan HMP dari empat partai ini disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI, berkas pendapat parlemen akan diserahkan ke MK untuk diuji secara ketatanegaraan.

Apabila MK membenarkan sikap DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tinggal menggelar Sidang Paripurna untuk memutus pemberhentian Gibran dari kursi Wakil Presiden!

Baca Juga

Bursa Calon Pengganti Gibran Memanas! Tiga Nama Kuat Diprediksi Bakal Dampingi Prabowo