TERBONGKAR! Karhutla Kalimantan Meningkat Tajam, Konsesi Konglomerat Hingga ‘Loyalis Prabowo’ Ikut Terdeteksi
DEMOCRAZY News
24 Agustus 2026 3:32 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan kembali menjadi perhatian seiring meningkatnya titik panas yang terdeteksi sepanjang Agustus 2026.
Data pemantauan #ExtractiveZone milik Counterpoint menunjukkan terdapat 121.043 titik panas (hotspot) yang terdeteksi sejak 1 Agustus 2026 di wilayah Kalimantan yang menjadi cakupan pemantauan.
Dari jumlah tersebut, Counterpoint mengidentifikasi 272 konsesi kehutanan yang memiliki titik panas di dalam wilayah konsesi atau berada dalam radius hingga 5 kilometer dari batas konsesi.
Total Fire Radiative Power (FRP) yang tercatat mencapai 513.408 megawatt, sedangkan estimasi area terdampak dalam pemetaan tersebut mencapai sekitar 14,5 juta hektare.
Wilayah yang dipantau meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Baca Juga
Pencocokan titik panas dengan peta konsesi kehutanan menunjukkan sejumlah nama perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan politikus, konglomerat, hingga purnawirawan Kopassus.
Titik panas terbanyak, yakni 1.897 hotspot, terdeteksi di wilayah konsesi PT Hutan Ketapang Industri di Kalimantan Barat.
Perusahaan tersebut sebelumnya pernah dikenai sanksi berupa pelarangan penggunaan lahan selama tiga hingga lima tahun oleh mantan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji terkait karhutla 2019.
Pemilik manfaat (beneficial owner) perusahaan tersebut tercatat sebagai Putera Sampoerna, yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia.
Selanjutnya, wilayah konsesi PT Grace Putri Perdana tercatat memiliki 979 titik panas, sekaligus menjadi salah satu konsesi dengan jumlah hotspot terbanyak di Kalimantan Tengah.
Pemilik manfaat perusahaan tersebut tercatat atas nama Citra Gunawan.
Nama tersebut diketahui kerap tercantum sebagai direktur di sejumlah perusahaan yang berkaitan dengan keluarga Fangiono, salah satu keluarga bisnis terkaya di Indonesia.
Keluarga tersebut juga terlibat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Papua.
Sejumlah konsesi perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Prabowo Subianto juga tercatat memiliki titik panas selama periode 1–21 Agustus 2026.
Total terdapat 1.430 titik panas yang terdeteksi di wilayah konsesi PT Kiani Lestari di Kalimantan Timur, PT Tanjung Redeb Hutani, serta PT ITCI Kayan Hutani di Kalimantan Utara.
Data Kementerian Hukum mencatat pemilik manfaat PT ITCI Kayan Hutani adalah Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo.
Sementara itu, PT Kiani Lestari, yang sebelumnya dibeli Prabowo dari pengusaha Bob Hasan, mencantumkan nama Simon Aloysius Mantiri sebagai pemilik manfaat.
Baca Juga
Simon saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina dan merupakan politikus Partai Gerindra.
Adapun pemilik manfaat yang tercantum untuk PT Tanjung Redeb Hutani adalah Aris Marsudiyanto.
Aris merupakan loyalis Prabowo yang dikenal sejak lulus Akademi Militer pada 1992.
Ia juga pernah bergabung dengan Detasemen 81 Antiteror Kopassus hingga pensiun dini pada 2006.
Pada 2019, Aris sempat mendirikan Gerakan Nasional Cinta Prabowo.
Kini, ia menjabat sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS).
Nama perusahaan di bawah grup Sinar Mas, PT Finnantara Intiga, juga muncul dalam pemetaan karhutla di Kalimantan Barat.
Sebanyak 917 titik panas terdeteksi di wilayah konsesi perusahaan tersebut selama periode 1–21 Agustus 2026.
Pemilik manfaat perusahaan tersebut tercatat Jackson Wijaya Limantara, generasi ketiga dari keluarga Wijaya.
Keluarga tersebut merupakan salah satu keluarga bisnis terkaya di Indonesia.
Namun, keberadaan titik panas di dalam atau di sekitar konsesi tidak serta-merta menunjukkan bahwa pemegang konsesi merupakan pihak yang menyebabkan kebakaran.
Pemetaan Counterpoint menghubungkan titik panas hasil deteksi satelit NASA FIRMS dengan batas wilayah konsesi kehutanan.
Baca Juga
Titik panas yang masuk dalam analisis juga mencakup lokasi yang berada hingga 5 kilometer dari batas konsesi.
Dengan demikian, keberadaan hotspot di dalam maupun di sekitar konsesi merupakan indikasi spasial, bukan bukti bahwa perusahaan pemegang konsesi melakukan pembakaran atau bertanggung jawab atas munculnya api.
Hal tersebut penting karena hotspot merupakan hasil deteksi anomali panas oleh satelit yang masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut di lapangan.
Sebagai pembanding, pemerintah daerah juga menggunakan data hotspot sebagai sistem peringatan dini karhutla.
BPB-PK Kalimantan Tengah sebelumnya mencatat 603 hotspot hingga 9 Agustus 2026 dan menegaskan bahwa keberadaan hotspot tidak otomatis menunjukkan adanya kebakaran sehingga perlu ditindaklanjuti melalui pemantauan dan verifikasi lapangan.
Di tengah meningkatnya aktivitas karhutla di Kalimantan, pemetaan lokasi hotspot dan konsesi menjadi penting untuk melihat wilayah mana yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.
Data tersebut juga dapat menjadi dasar pemeriksaan lebih rinci terhadap masing-masing konsesi, termasuk jumlah hotspot, tingkat kepercayaan deteksi, intensitas panas atau FRP, serta posisi titik panas apakah berada di dalam konsesi atau hanya berada di sekitar batas konsesi.
bencana asapberita nasionalberita terhangatcatatan hijauinvestigasi eksklusifinvestigasi lingkunganisu lingkungankarhutla kalimantankebakaran hutankementerian kehutanankonglomerat hitamkorporasi sawitloyalis prabowoopini publikpenegakan hukumpengawasan lahanpolemik lingkungansanksi karhutlasorot publikwarta nasional
Artikel terkait lainnya
