DEMOCRAZY.ID — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, angkat bicara menanggapi maraknya isu terkait potensi unjuk rasa besar-besaran dan kerusuhan yang dikaitkan dengan bulan Agustus 2026.
Meskipun pemerintah telah berulang kali menegaskan bahwa situasi keamanan nasional berada dalam kendali yang kondusif, Mahfud tak menampik bahwa desas-desus tersebut telah memicu kecemasan di tengah masyarakat.
Menurut Mahfud, bulan Agustus memang kerap diwarnai oleh catatan khusus berupa dinamika sosial-politik yang tinggi hampir setiap tahunnya.
Ia lantas mengenang kembali eskalasi demonstrasi besar dan kerusuhan yang sempat pecah pada Agustus 2024 lalu.
Bagi Mahfud, gelombang unjuk rasa massa dalam skala besar tidak pernah muncul secara kebetulan atau tanpa pemicu yang jelas.
Gerakan tersebut merupakan akumulasi kekecewaan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang mencederai rasa keadilan publik.
Sebagai contoh, ia merujuk pada aksi massa beruntun pada Agustus 2024 yang tersulut oleh upaya DPR menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat Pilkada.
Kemarahan kolektif tersebut melahirkan gerakan simbolik “Garuda Biru” yang berujung pada pembatalan sidang paripurna DPR berkat tekanan aksi rakyat di berbagai penjuru negeri.
“Itu peringatan kepada Indonesia dengan lambang Garuda dalam warna biru yang pada waktu itu rakyat marah. Karena itu rekayasa, terjadi demo di seluruh Indonesia, akhirnya sidang DPR-nya batal,” kenang Mahfud, dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (11/8/2026).
Menyusul terulangnya eskalasi aksi serupa pada Agustus 2025, wajar apabila kemunculan isu demo besar pada Agustus 2026 kembali mendatangkan rasa khawatir bagi publik.
Terlebih, isu tersebut sempat diperparah oleh viralnya pemasangan pagar pengaman di sejumlah pusat perbelanjaan serta beredarnya video-video aksi unjuk rasa lama bernarasi provokatif di media sosial.
Pemerintah sendiri sebelumnya telah mengidentifikasi bahwa narasi demo besar tersebut merupakan berita bohong (hoaks) yang sengaja disebar untuk menakut-nakuti warga, dan sejumlah pelaku penyebar hoaks tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian.
Menanggapi langkah tersebut, Mahfud memberikan apresiasi penuh atas gerak cepat aparat dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
Ia lantas berbagi pengalamannya semasa aktif menjabat sebagai Menko Polhukam dalam memitigasi potensi kerusuhan secara terukur.
Menurutnya, koordinasi lintas lembaga intelijen seperti BIN dan BAIS memegang peranan vital untuk mendeteksi dini setiap potensi pergerakan massa di lapangan—mulai dari pemetaan titik kumpul, estimasi kekuatan massa, hingga identifikasi aktor penggerak di balik layar.
“Kita rapat, lalu mengidentifikasi kerusuhan akan dimulai dari mana, berapa kekuatannya, demonya di mana. Kalau koordinasi BIN dan BAIS bekerja, kekuatannya di sana, korlapnya ini, hanya sekian orang yang berangkat, itu biasanya sudah diketahui,” pungkasnya.