Mengungkap Fakta Sejarah: Ternyata Indonesia Pernah 17 Tahun Tak Punya Wakil Presiden

DEMOCRAZY.ID — Kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka bukanlah peristiwa pertama dalam sejarah ketatanegaraan bangsa.

Catatan sejarah mencatat bahwa Indonesia bahkan pernah menjalankan roda pemerintahan tanpa sosok wakil presiden selama sekitar 17 tahun di era Orde Lama hingga awal Orde Baru, serta kembali mengalami kekosongan serupa di masa transisi Reformasi.

Sejarah 17 Tahun Tanpa Wakil Presiden (1956–1973)

Perjalanan jabatan wakil presiden bermula sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada 18 Agustus 1945, saat Soekarno ditetapkan sebagai Presiden RI pertama dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI pertama.

Namun, perbedaan pandangan politik antara keduanya mendorong Mohammad Hatta secara resmi mengundurkan diri dari kursi wakil presiden pada 1 Desember 1956.

Sejak pengunduran diri Hatta tersebut, kursi RI-2 dibiarkan kosong tanpa pengganti.

Presiden Soekarno menjalankan pemerintahan seorang diri hingga kekuasaannya berakhir pasca-peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965.

Melalui TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tertanggal 12 Maret 1967, kekuasaan Soekarno dicabut dan Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden, sebelum akhirnya dilantik secara resmi sebagai Presiden RI kedua pada 27 Maret 1968.

Meski kepemimpinan nasional telah beralih, jabatan wakil presiden tetap kosong pada tahun-tahun awal pemerintahan Soeharto.

Kursi tersebut baru kembali terisi pada tahun 1973, ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden RI untuk periode 1973–1978.

Dengan demikian, Indonesia tercatat menjalani pemerintahan tanpa wakil presiden selama kurang lebih 17 tahun.

Kekosongan Kembali Terjadi di Masa Pemerintahan B.J. Habibie

Sejarah kekosongan kursi wakil presiden terulang kembali pada penghujung era Orde Baru.

Ketika Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, Wakil Presiden B.J.

Habibie otomatis naik menggantikan posisinya sebagai Presiden RI ketiga sesuai amanat konstitusi.

Pergeseran jabatan tersebut membuat posisi wakil presiden kembali lowong sepanjang masa pemerintahan B.J.

Habibie, yakni mulai 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999.

Jabatan tersebut baru terisi kembali setelah MPR menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden pada Oktober 1999.

Mandat Konstitusi dan Mekanisme Pengisian Kekosongan

Terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden pada masa lalu tidak terlepas dari pengaturan konstitusi sebelum amandemen yang belum merinci mekanisme pengisiannya secara ketat.

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, tugas pokok wakil presiden secara umum tercantum dalam Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.

Sementara itu, pasca-amandemen UUD 1945 di era reformasi, mekanisme apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden diatur secara tegas:

Menurut kajian Mahkamah Konstitusi (MK), perubahan konstitusi setelah reformasi memberikan landasan dan ruang yang lebih terukur bagi peran wakil presiden dalam pemerintahan, meskipun kejelasan pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden tetap menjadi aspek krusial agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif.

Artikel terkait lainnya