Jimly Asshiddiqie: Syarat ‘Pemakzulan Gibran’ Sudah Terpenuhi, Tinggal Dijalankan Parlemen!
DEMOCRAZY News
10 November 2026 8:35 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa syarat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah terpenuhi sehingga tinggal dijalankan.
“Sudah terpenuhi. Jalankan saja!!,” kata Jimly Asshiddiqie, Selasa (10/11/2026).
Hal itu merespons sikap NasDem yang menitikberatkan persoalan pada terpenuhi atau tidaknya persyaratan sebagaimana diatur dalam konstitusi.
“Bapak Surya Paloh memberikan pernyataan paling rasional. Beliau bilang, jika syaratnya sudah cukup, ya jalankan saja. So what jika syaratnya cukup? Kan itu sesuai dengan konstitusi?” tutur Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Irma Suryani.
Tokoh Nahdlatul Ulama, Ainun Najib, menegaskan bahwa konsekuensi akhir dari pemakzulan Gibran adalah tidak akan ada lagi pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.
“Parlemen akan amandemen UUD kembali ke Presiden dipilih MPR karena para lawan politik Jokowi pasti sadar betul tidak akan bisa memenangkan >50% suara tanpa Jokowi,” jelasnya.
Pegiat pemilu, Titi Anggraini, mengatakan bahwa Hak Menyatakan Pendapat (HMP) memberi DPR sarana konstitusional untuk menyatakan sikap atas kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, hasil interpelasi atau angket, serta dugaan pelanggaran atau tidak lagi terpenuhinya syarat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
HMP dapat diajukan tanpa lebih dahulu menggunakan hak interpelasi atau hak angket, sepanjang memenuhi dasar dan persyaratan undang-undang.
Usulnya memerlukan sedikitnya 25 anggota DPR.
Untuk dugaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, pengusul harus menyertakan materi dan bukti yang sah.
“Agar menjadi HMP DPR, usul harus disetujui sedikitnya 2/3 anggota yang hadir dalam paripurna yang dihadiri sedikitnya 2/3 seluruh anggota DPR. Setelah usul diterima, pansus bekerja dan melaporkan hasilnya paling lama 60 hari kerja sejak dibentuk,” kata Titi, Selasa (10/11/2026).
Dia menegaskan bahwa HMP tidak otomatis memberhentikan Presiden/Wakil Presiden.
Jika menyangkut alasan pemberhentian dalam Pasal 7A UUD NRI 1945, pendapat DPR harus diperiksa oleh MK.
“Jika terbukti, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR yang mengambil keputusan dengan kuorum dan dukungan sebagaimana ditentukan konstitusi,” tuturnya.
Sumantri Suwarno berharap semoga dengan potensi kekuatan yang dimiliki, Prabowo segera berani mengkonsolidasikan gerak pemerintah dan fokus kepada pembenahan masalah-masalah fundamental.
“Drama-drama politik ini terlalu berkepanjangan dan sayang atas waktu dan energi yang terbuang,” pungkasnya.
berita hukumberita politikdemocrazydemocrazy.iddpr rielite politikgibran dimakzulkangibran rakabuminghukum tata negarajimly asshiddiqiekrisis kepemimpinanlegitimasi wapresmahkamah konstitusipemakzulan gibransyarat pemakzulan terpenuhi
Artikel terkait lainnya
